Diperiksa KPK di Kasus Formula E, Eks Sesmenpora Ungkap Legalitas dan Anggaran

Reporter

Gatot S. Dewa Broto. Gsdewabroto.com

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Gatot S. Dewa Broto menjelaskan kepada penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai masalah legalitas hingga anggaran dari penyelenggaraan balap mobil listrik Formula E di DKI Jakarta.

"Alhamdulillah lancar, meskipun pertanyaan cukup banyak dan semua terkait dengan mengenai masalah legalitas dari penyelenggaraan Formula E. Kemudian dasar hukumnya apa mengacu di undang-undang," kata Gatot usai dimintai keterangan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis 16 Juni 2022.

KPK meminta keterangan dan klarifikasi Gatot soal penyelenggaraan Formula E yang tengah diselidiki KPK.

"Lalu ending-nya itu tentang masalah anggaran. Apakah dimungkinkan tidak misalnya anggaran itu apakah harus dari pusat. Apakah harus dari APBD dan apakah dari swasta, juga ditanyakan tentang apakah ada anggaran dari Kemenpora," ujar dia.

Ia menjelaskan bahwa Kemenpora memang memberikan rekomendasi penyelenggaraan Formula E tersebut. Namun, kata dia, "Di dalam rekomendasi juga disebutkan Pemerintah Pusat tidak akan memberikan anggaran."

"Clear saya sampaikan, berdasarkan surat rekomendasinya dari Pak Menpora, Pak Imam Nahrawi saat itu, tanggal 2 Agustus 2019, memang disebutkan di dalam rekomendasinya, Kemenpora atau Pemerintah Pusat tidak akan memberikan anggaran apa pun untuk Formula E," kata Gatot.

Berikutnya, ia juga menjelaskan soal kewajiban Kemenpora dalam memberikan rekomendasi tersebut.

"Silakan itu diadakan karena sudah ada satu rekomendasi. Kemudian tadi ditanyakan apakah wajib untuk sebuah event seperti itu harus diberikan rekomendasi? Lalu saya sebutkan berdasarkan undang-undang, sebetulnya rekomendasi itu hanya wajib dikeluarkan oleh Menpora seandainya terkait dengan, misalnya prasarana olahraga," tuturnya.

"Masih ingat kan zaman dulu Stadion Lebak Bulus itu diganti menjadi sekarang JIS (Jakarta International Stadium). JIS itu tidak bisa dibangun kalau tidak ada rekomendasi dari Pak Menpora saat itu karena (Stadion) Lebak Bulus jadi MRT (Mass Rapid Transit) kemudian ada JIS. Itu contoh," kata Gatot.

Baca: PDIP Minta Data Kesuksesan Formula E, Wagub DKI Riza: Silahkah Diaudit

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini






Soal Kasus Lukas Enembe, Mahfud MD: Jika Tak Ada Penyalahgunaan, Saya Jamin Dia Tidak Diapa-apakan

5 jam lalu

Soal Kasus Lukas Enembe, Mahfud MD: Jika Tak Ada Penyalahgunaan, Saya Jamin Dia Tidak Diapa-apakan

Mahfud MD menjamin pemeriksaan Lukas Enembe sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, termasuk memberikan perlindungan hukum kepadanya jika tak salah


KPK Tuntut Bupati Langkat Nonaktif Terbit Perangin Angin 9 Tahun Penjara

8 jam lalu

KPK Tuntut Bupati Langkat Nonaktif Terbit Perangin Angin 9 Tahun Penjara

Jaksa KPK juga menuntut hak politik Bupati Langkat nonaktif Terbit Perangin Angin dicabut selama lima tahun setelah menjalani pidana.


Kapolri Siapkan 1.800 Personel di Papua untuk Bantu KPK Tangkap Lukas Enembe

9 jam lalu

Kapolri Siapkan 1.800 Personel di Papua untuk Bantu KPK Tangkap Lukas Enembe

Kapolri mengatakan penyiapan personel untuk membantu KPK menangkap Lukas Enembe itu adalah upaya Polri mendukung pemberantasan korupsi.


KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Tujuh Saksi dalam Kasus Suap Rektor Unila

10 jam lalu

KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Tujuh Saksi dalam Kasus Suap Rektor Unila

KPK jadwalkan ulang pemeriksaan tujuh saksi dalam kasus suap Rektor Unila. Mereka tidak hadir dalam pemeriksaan hari kamis kemarin


KPK Dalami Arahan Rektor Unila Nonaktif Soal Seleksi Tertutup Mahasiswa Baru

11 jam lalu

KPK Dalami Arahan Rektor Unila Nonaktif Soal Seleksi Tertutup Mahasiswa Baru

KPK memeriksa empat orang saksi dalam kasus suap dan gratifikasi yang menyeret Rektor Unila Karomani.


Apa Itu Restorative Justice dan Ketentuan Penerapannya?

13 jam lalu

Apa Itu Restorative Justice dan Ketentuan Penerapannya?

Pengertian dari restorative justice tertuang di dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020


Jadi Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak Punya Harta Rp 8,9 Miliar

16 jam lalu

Jadi Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak Punya Harta Rp 8,9 Miliar

Johanis Tanak terakhir kali melaporkan hartanya pada 14 April 2022. Kala itu jabatannya adalah jaksa fungsional menjelang pensiun.


Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

20 jam lalu

Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

Lukas Enembe dua kali mangkir dari pemeriksaan KPK. Beralasan sakit.


Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

1 hari lalu

Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

Paulus Waterpauw meminta Lukas Enembe untuk melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Papua.


Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

1 hari lalu

Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

Paulus Waterpauw mengusulkan ke KPK untuk tidak memberi izin Gubernur Papua Lukas Enembe untuk berobat ke luar negeri.