Selain itu, multipartai dapat menimbulkan pengkotak-kotakan kekuasaan di dalam legislatif. Kondisi ini akan melemahkan sistem pemerintahan dan menimbulkan perpecahan antara eksekutif dan legislatif.
Sistem multipartai dalam sistem pemerintahan presidensial dapat pula menimbulkan suatu kompensasi untuk pemerintahan. Di mana akan terjadi kontrak politik antara koalisi pendukung pemerintahan dengan calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung. Pembagian jatah kursi kementerian akan menjadi suatu hal yang menarik untuk dijadikan tawar menawar dalam kontrak politik tersebut.
Sistem multipartai dalam sistem pemerintahan presidensial dapat berjalan dengan baik apabila partai pendukung presiden juga menguasai parlemen, di mana hal itu akan memberikan perlindungan terhadap pemerintah untuk pelaksanaan fungsi check and balances di antara pihak eksekutif dan legislatif.
Lebih lanjut, merujuk kajian Garda Bangsa dari berbagai sumber kepustakaan, ada beberapa faktor yang membuat presidensialisme multipartai dapat berjalan efektif. Pertama, kekuasaan presiden dan DPR dalam konstruksi konstitusi sama-sama kuat.
Kedua, adanya mekanisme persetujuan bersama antara presiden dengan DPR. Ketiga, organisasi dan proses pengambilan keputusan di DPR, yang sebagian besar mengharuskan keterlibatan pemerintah, selalu membuka jalan bagi terjadinya kompromi antara pemerintah dan DPR.
Keempat, adanya tradisi konsensus dalam pengambilan keputusan.
Kelima, kapasitas kelembagaan DPR yang masih berada di bawah kapasitas kelembagaan eksekutif.
Serta, keenam, adanya forum lobi dan konsultasi sebagai mekanisme informal, yang menjembatani konflik-konflik ranah formal dalam proses pengambilan keputusan.
Regulasi koalisi partai di Indonesia tercantum dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
Dalam Pasal 40 disebutkan bahwa Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPRD atau 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.
Menurut publikasi di Jurnal Hukum Magnum Opus, jika suatu partai politik ingin mencalonkan kepala daerah tetapi tidak memiliki jumlah kursi DPRD minimal yang disyaratkan undang-undang, maka dapat membangun koalisi dengan partai politik lainnya.
Oleh sebab itu, mekanisme penggabungan atau koalisi partai politik menjadi suatu bagian sangat penting dalam proses memenangkan pemilu.
HENDRIK KHOIRUL MUHID
Baca : Gerindra Mengaku Hingga Kini Belum Ada Ajakan Berkoalisi
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
