Relasi Koalisi dan Oposisi Politik dalam Perombakan Kabinet Jokowi

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (tengah) bertumpu tangan dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (kiri) dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa pada acara silaturahmi Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) di Plataran Senayan, Jakarta, Sabtu, 4 Juni 2022. Kegiatan silaturahmi nasional itu merupakan sebuah ikhtiar partai-partai KIB yaitu Partai Golkar, PAN, dan PPP untuk menunjukkan tradisi politik yang baru. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

TEMPO.CO, Jakarta -Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan resmi dilantik Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai Menteri Perdagangan (Mendag) menggantikan Muhammad Lufti pada Rabu, 15 Juni 2022 yang artinya membawa secara resmi gerbong baru ke koalisi.

PAN sendiri bergabung dengan koalisi partai politik pendukung Jokowi pada 2021 lalu. Hal ini ditandai dengan hadirnya PAN dalam rapat pimpinan partai koalisi bersama Jokowi pada Rabu, 25 Agustus 2021.

Membahas soal koalisi, pembentukan koalisi maupun oposisi partai politik sebenarnya hanya terdapat dalam sistem pemerintahan parlementer. Keduanya menjalankan fungsi pengawasan dan penyeimbangan atau check and balances.

Koalisi berwenang membentuk kabinet untuk menjalankan pemerintahan. Sementara oposisi berwenang menjalankan fungsi pengawasan terhadap kabinet bentukan koalisi.

Lalu, bagaimana sistem koalisi dan oposisi ini dapat diterapkan di negara dengan sistem pemerintahan presidensial, seperti Indonesia?

Menurut Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar atau UUD 1945, Indonesia menganut sistem multipartai.

Dikutip dari jurnal Universitas Sebelas Maret, berdasarkan hasil kajian Garda Bangsa, secara teori, sistem presidensial dianggap tidak kompatibel dengan sistem kepartaian majemuk atau multipartai.

Alasannya, karena ketiadaan partai mayoritas di badan legislatif, sistem multipartai memungkinkan adanya koalisi pemerintahan. Padahal koalisi sendiri seharusnya hanya terdapat di sistem parlementer.

Lalu apa kekurangan penerapan koalisi dan oposisi di pemerintahan presidensial?

Penerapan sistem koalisi dan oposisi dapat menyebabkan terjadinya kompromi kekuasaan antara Presiden dengan koalisi pendukung. Koalisi juga dapat mempengaruhi keputusan pemerintah. Sehingga roda pemerintahan kurang efektif.

Berikutnya: Multipartai dapat menimbukan pengkotak-kotakan






NasDem Sebut Deklarasi Koalisi dan Capres Partai Itu Digelar 10 November 2022

1 hari lalu

NasDem Sebut Deklarasi Koalisi dan Capres Partai Itu Digelar 10 November 2022

Partai NasDem menyebut pengumuman koalisi dan calon presiden yang akan diusung partai itu akan dilakukan pada 10 November 2022.


Koalisi Partai Politik, Apa Tujuan dan Pengaruhnya?

2 hari lalu

Koalisi Partai Politik, Apa Tujuan dan Pengaruhnya?

Pembentukan koalisi partai politik dilakukan dengan segala pertimbangan politis


NasDem Sebut Koalisi dengan PKS dan Demokrat Tak Semudah Membalikkan Telapak Tangan

3 hari lalu

NasDem Sebut Koalisi dengan PKS dan Demokrat Tak Semudah Membalikkan Telapak Tangan

Partai NasDem dan calon mitra koalisinya memilih berhati-hati daripada terburu-buru dalam meresmikan koalisi.


PKS Belum Pastikan Ikuti NasDem Umumkan Capres dan Koalisi November

3 hari lalu

PKS Belum Pastikan Ikuti NasDem Umumkan Capres dan Koalisi November

PKS disebut-sebut bakal berkoalisi dengan Partai Demokrat dan Partai NasDem. Ketiganya mengatakan telah menjalin komunikasi yang intensif.


Masa Jabatan Anies Baswedan Segera Berakhir, Rocky Gerung: Pindah dari Merdeka Selatan ke Merdeka Utara

6 hari lalu

Masa Jabatan Anies Baswedan Segera Berakhir, Rocky Gerung: Pindah dari Merdeka Selatan ke Merdeka Utara

Rocky Gerung menyatakan Anies Baswedan hanya akan berpindah dari Kantor Gubernur DKI Jakarta ke Kantor Presiden.


Koalisi dengan PKS dan Nasdem, Jubir Demokrat: Kami Masih Berproses

9 hari lalu

Koalisi dengan PKS dan Nasdem, Jubir Demokrat: Kami Masih Berproses

Juru bicara partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menanggapi soal koalisi bersama Nasdem dan PKS. Ia menjelaskan prosesnya masih berjalan


Soal Pilpres 2024, Anies Baswedan: Biarkan Partai Bentuk Koalisi

12 hari lalu

Soal Pilpres 2024, Anies Baswedan: Biarkan Partai Bentuk Koalisi

"Kalau ada yang mengusung, kami lihat. Kami tunggu nanti," kata Anies Baswedan ihwal kesiapannya maju di Pilpres 2024


Ini Alasan Megawati Sebut Istilah Koalisi Partai Rancu

14 hari lalu

Ini Alasan Megawati Sebut Istilah Koalisi Partai Rancu

Menurut Megawati, sistem politik yang dipakai di Indonesia tidak memungkinkan membuat adanya koalisi parpol.


Nasib PPP di Koalisi Indonesia Bersatu setelah Dipimpin Mardiono

17 hari lalu

Nasib PPP di Koalisi Indonesia Bersatu setelah Dipimpin Mardiono

Achmad mengatakan dalam waktu dekat PPP akan menjadi tuan rumah pertemuan KIB di Semarang.


PPP Akui Ada Kedekatan dengan Sandiaga Uno

18 hari lalu

PPP Akui Ada Kedekatan dengan Sandiaga Uno

PPP mengakui adanya kedekatan dengan Sandiaga Uno yang disebut sebagai calon presiden yang akan mereka usung pada Pilpres 2024.