Partai Buruh Gelar Aksi Serentak Hari Ini dan Tolak Revisi UU PPP

Reporter

Editor

Febriyan

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal berorasi di depan peserta aksi May Day Fiesta di Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu 14 Mei 2022. TEMPO/ Cristian Hansen

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Partai Buruh Said Iqbal memastikan mereka akan melangsungkan aksi demonstrasi serentak di berbagai wilayah di Indonesia pada hari ini, Rabu, 15 Juni 2022. Aksi tersebut akan dilakukan di kota-kota industri seperti Bandung, Makasar, Banjamasin, Banda Aceh, Medan, Batam, Semarang, Surabaya, Ternate, Ambon, dan beberapa kota industri lain.

Iqbal menuturkan bahwa Partai Buruh akan menggelar aksi yang berpusat di DPR RI yang diklaim melibatkan 10 ribu buruh. Mereka akan membawa lima tuntutan terkait sejumlah Undang-Undang (UU).

“Menolak revisi UU PPP, menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, menolak masa kampanye 75 hari, tetapi harus 9 bulan sesuai Undang-Undang, sahkan RUU PPRT, dan tolak liberalisasi pertanian melalui WTO,” katanya dalam keterangan tertulis, Rabu, 15 Juni 2022.

Dia menjelaskan beberapa alasan Partai Buruh menolak revisi UU Peraturan Pembentukan Perundang-Undangan (PPP). Pertama, pembahasan revisi tersebut kejar tayang dan tidak menengok partisipasi publik secara luas.

“Kami mendapat informasi, revisi UU PPP hanya dibahas 10 hari di Baleg. Padahal UU PPP adalah ibu dari Undang-Undang, di mana kelahiran semua Undang-Undang harus mengacu secara formil ke UU PPP,” tuturnya.

Kedua, revisi tersebut dianggap cacat hukum, hanya akal-akalan, dan bukan kebutuhan hukum. Iqbal menduga hanya untuk membenarkan Omnibus Law sebagai metode membentuk UU.

Ketiga, dia menduga revisi UU PPP tidak lagi melibatkan partisipasi publik yang luas. Menurutnya, partisipasi publik hanya diartikan sebatas diskusi di kampus dan dinilai membahayakan.

Setelah nomor UU PPP keluar, kata Iqbal, Partai Buruh akan mengajukan judicial review secara formil dan materil ke Mahkamah Konstitusi. Kemudian akan mengampanyekan dengan menjelaskan partai politik lain yang diduga bersekongkol.

“Mereka bermanis muka di harapan rakyat, tetapi sesungguhnya membuat Undang-Undang yang merugikan,” katanya.

Sebelumnya Iqbal juga telah melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait penetapan masa kampanye Pemilu 2024 selama 75 hari. Dia menilai masa kampanye yang singkat itu merugikan bagi partai-partai yang tak memiliki kursi di parlemen seperti Partai Buruh dan partai-partai baru. 

Baca: Reshuffle Kabinet Indonesia Maju Dianggap Tak Ada Gunanya

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini






Kim Jong Un Akan Gelar Rapat Bahas Pertanian, Korea Utara Terancam Kelaparan?

13 jam lalu

Kim Jong Un Akan Gelar Rapat Bahas Pertanian, Korea Utara Terancam Kelaparan?

Anggota partai berkuasa Korea Utara, yang dipimpin Kim Jong Un, akan bertemu bulan ini membahas tugas "mendesak" untuk meningkatkan sektor pertanian


Partai Buruh Ancam Mogok Nasional jika DPR Mengesahkan Perpu Cipta Kerja

14 jam lalu

Partai Buruh Ancam Mogok Nasional jika DPR Mengesahkan Perpu Cipta Kerja

Selain aksi mogok nasional, Partai Buruh juga akan melakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi atas Perpu Cipta Kerja.


Demo di Depan DPR Hari Ini, Partai Buruh Soroti UU BPJS di Bawah Kementerian

17 jam lalu

Demo di Depan DPR Hari Ini, Partai Buruh Soroti UU BPJS di Bawah Kementerian

Demo Partai Buruh di depan DPR hari ini menyoroti Perpu Cipta Kerja, RUU Rancangan Kesehatan soal revisi sejumlah pasal dalam UU BPJS.


Ribuan Buruh Bakal Demonstrasi Besar-besaran Tolak Perpu Cipta Kerja Hari Ini, Apa Saja Tuntutannya?

20 jam lalu

Ribuan Buruh Bakal Demonstrasi Besar-besaran Tolak Perpu Cipta Kerja Hari Ini, Apa Saja Tuntutannya?

Partai Buruh dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) akan menggelar unjuk rasa besar-besaran hari ini, Senin, 6 Februari 2023. Dalam tuntutannya, mereka menuntut DPR RI untuk menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau dikenal Perpu Cipta Kerja, mempertimbangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan, dan segera mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).


Skor IPK Indonesia Anjlok, Partai Buruh Sebut Dampak dari Kebijakan Pemerintah

2 hari lalu

Skor IPK Indonesia Anjlok, Partai Buruh Sebut Dampak dari Kebijakan Pemerintah

Partai Buruh mengatakan melorotnya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia (IPK) 2022 buah dari kebijakan yang bertentangan semangat pemberantasan korupsi.


Serikat Pekerja Demo PLN, Partai Buruh Sebutkan Aturan Memperbudak Pegawai

2 hari lalu

Serikat Pekerja Demo PLN, Partai Buruh Sebutkan Aturan Memperbudak Pegawai

Serikat Pekerja Elektronik Elektrik-Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPEE FSPMI) berunjuk rasa di Kantor Pusat PT PLN (Persero).


Partai Buruh Gelar Aksi Besar-besaran di Depan Gedung DPR Pekan Depan, Ini Tuntutannya

3 hari lalu

Partai Buruh Gelar Aksi Besar-besaran di Depan Gedung DPR Pekan Depan, Ini Tuntutannya

Partai buruh berencana menggelar demonstrasi di depan gedung DPR RI, Senayan pada Senin 6 Februari 2022.


Tolak Perpu Cipta Kerja, Partai Buruh Akan Turunkan Ribuan Massa Senin Pekan Depan

4 hari lalu

Tolak Perpu Cipta Kerja, Partai Buruh Akan Turunkan Ribuan Massa Senin Pekan Depan

Partai buruh menyatakan akan menggelar aksi besar-besaran untuk menolak Perpu Cipta Kerja.


Cara Mudah Menghitung Masa Kerja di Perusahaan

9 hari lalu

Cara Mudah Menghitung Masa Kerja di Perusahaan

Masa kerja dihitung sejak adanya hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja berdasarkan perjanjian kerja yang disepakati oleh kedua pihak.


Perpu Cipta Kerja Sampai di DPR, Puluhan Ribu Buruh Gelar Aksi 6 Februari 2023

10 hari lalu

Perpu Cipta Kerja Sampai di DPR, Puluhan Ribu Buruh Gelar Aksi 6 Februari 2023

Jelang penetapan Perpu Cipta Kerja disahkan oleh DPR RI, ribuan buruh kembali akan melakukan aksi masa besar besaran di gedung wakil rakyat pada Senin, 6 Februari 2023 mendatang.