TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Setara Institute, Hendardi, mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang melarang Direksi BUMN untuk menjadi pengurus partai politik, calon legislatif, atau kepala daerah.
"Presiden tidak memahami bahwa membatasi hak asasi manusia itu harus berdasarkan undang-undang," ujar Hendardi lewat keterangan tertulis, Selasa, 14 Juni 2022.
Di sisi lain, lanjut dia, Jokowi justru membiarkan para komisaris BUMN yang terus berpolitik. "Bahkan membiarkan Menteri BUMN terus menerus mempromosikan dirinya sebagai calon presiden dengan berbagai instrumen milik negara,” ucap Hendardi.
Menurut dia, Jokowi pun tidak berbuat apa-apa atas aspirasi yang menentang politisasi pengisian penjabat kepala daerah agar sejalan dengan amanat Mahkamah Konstitusi.
Larangan Direksi BUMN terjun ke dunia politik dan menjadi pejabat daerah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.
PP baru tersebut diteken oleh Presiden Jokowi pada 8 Juni 2022 dan telah diundangkan pada tanggal yang sama oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly. "Anggota Direksi dilarang menjadi pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif, calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah," demikian bunyi Pasal 22 ayat 1 beleid tersebut.
Kebijakan Jokowi dalam PP 23/2022 ini dinilai paradoks dengan berbagai fenomena politik saat ini, yang mana menteri-menteri Jokowi dianggap banyak yang sudah sibuk berkampanye untuk kepentingan Pilpres 2024.
Selain itu, ujar Hendardi, sikap Jokowi juga belakangan terlihat cawe-cawe dalam kepentingan politik praktis menuju Pilpres 2024.
"Setelah melalui tangan pembantunya menjajakan gagasan 3 periode, Jokowi aktif menghadiri acara-acara politik praktis. Jokowi bahkan tampak menikmati keriuhan yang digelar Projo, HIPMI, dsb. Obsesi Jokowi untuk menunjuk suksesor dirinya, yang oleh sejumlah pihak diarahkan pada Ganjar Pranowo telah mengikis kewibawaan lembaga kepresidenan," ujar dia.
Hendardi mengingatkan di tahun politik ini, presiden sebagai pemimpin nasional yang dipilih langsung oleh rakyat diuji integritasnya untuk tetap memimpin pencapaian misi bernegara. Di tengah kontestasi semacam ini, Hendardi menyebut Jokowi semestinya menjadi menjadi solidarity maker, mengefektifkan kepemimpinan dan menjadi wasit yang adil.
"Kesibukannya menjalani profesi sebagai politikus mengakibatkan agenda-agenda pemerintahan Jokowi juga diabaikan para menteri-menterinya. Sementara kebijakan-kebijakan baru justru semakin menggambarkan paradoks kepemimpinannya," ujar Hendardi.
DEWI NURITA
Baca juga:
Jokowi Teken PP Wajibkan Komisaris Tanggung Jawab Penuh Jika BUMN Rugi
