Jokowi Larang Direksi BUMN Berpolitik, SETARA: Menterinya Sibuk Promosi

Presiden Joko Widodo menyapa tamu undangan didampingi Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (kanan) dan Menteri BUMN Erick Thohir (kiri) saat peresmian Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) Ultra Fast Charging di Central Parking Nusa Dua, Badung, Bali, Jumat, 25 Maret 2022. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Setara Institute, Hendardi, mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang melarang Direksi BUMN untuk menjadi pengurus partai politik, calon legislatif, atau kepala daerah.

"Presiden tidak memahami bahwa membatasi hak asasi manusia itu harus berdasarkan undang-undang," ujar Hendardi lewat keterangan tertulis, Selasa, 14 Juni 2022.

Di sisi lain, lanjut dia, Jokowi justru membiarkan para komisaris BUMN yang terus berpolitik. "Bahkan membiarkan Menteri BUMN terus menerus mempromosikan dirinya sebagai calon presiden dengan berbagai instrumen milik negara,” ucap Hendardi.

Menurut dia, Jokowi pun tidak berbuat apa-apa atas aspirasi yang menentang politisasi pengisian penjabat kepala daerah agar sejalan dengan amanat Mahkamah Konstitusi.

Larangan Direksi BUMN terjun ke dunia politik dan menjadi pejabat daerah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.

PP baru tersebut diteken oleh Presiden Jokowi pada 8 Juni 2022 dan telah diundangkan pada tanggal yang sama oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly. "Anggota Direksi dilarang menjadi pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif, calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah," demikian bunyi Pasal 22 ayat 1 beleid tersebut.

Kebijakan Jokowi dalam PP 23/2022 ini dinilai paradoks dengan berbagai fenomena politik saat ini, yang mana menteri-menteri Jokowi dianggap banyak yang sudah sibuk berkampanye untuk kepentingan Pilpres 2024.

Selain itu, ujar Hendardi, sikap Jokowi juga belakangan terlihat cawe-cawe dalam kepentingan politik praktis menuju Pilpres 2024.

"Setelah melalui tangan pembantunya menjajakan gagasan 3 periode, Jokowi aktif menghadiri acara-acara politik praktis. Jokowi bahkan tampak menikmati keriuhan yang digelar Projo, HIPMI, dsb. Obsesi Jokowi untuk menunjuk suksesor dirinya, yang oleh sejumlah pihak diarahkan pada Ganjar Pranowo telah mengikis kewibawaan lembaga kepresidenan," ujar dia.

Hendardi mengingatkan di tahun politik ini, presiden sebagai pemimpin nasional yang dipilih langsung oleh rakyat diuji integritasnya untuk tetap memimpin pencapaian misi bernegara. Di tengah kontestasi semacam ini, Hendardi menyebut Jokowi semestinya menjadi menjadi solidarity maker, mengefektifkan kepemimpinan dan menjadi wasit yang adil.

"Kesibukannya menjalani profesi sebagai politikus mengakibatkan agenda-agenda pemerintahan Jokowi juga diabaikan para menteri-menterinya. Sementara kebijakan-kebijakan baru justru semakin menggambarkan paradoks kepemimpinannya," ujar Hendardi.

DEWI NURITA

Baca juga:

Jokowi Teken PP Wajibkan Komisaris Tanggung Jawab Penuh Jika BUMN Rugi






BEM SI Demo di Patung Kuda, Sampaikan Masalah yang Tak Bisa Dituntaskan Jokowi

7 jam lalu

BEM SI Demo di Patung Kuda, Sampaikan Masalah yang Tak Bisa Dituntaskan Jokowi

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar unjuk rasa di Kawasan Patung Kuda dan mengevaluasi kinerja pemerintah


Jokowi Sahkan Perjanjian Dagang Regional Terbesar RCEP

10 jam lalu

Jokowi Sahkan Perjanjian Dagang Regional Terbesar RCEP

Jokowi resmi mengesahkan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) alias Kerja Sama Ekonomi Komprehensif Regional.


Kementerian BUMN: Proses Bank Syariah Indonesia Menjadi BUMN Masih Panjang

10 jam lalu

Kementerian BUMN: Proses Bank Syariah Indonesia Menjadi BUMN Masih Panjang

Arya Sinulingga mengklarifikasi pernyataannya terkait dengan status PT Bank Syariah Indonesia Tbk.


Jokowi Cerita Rukunnya Menkeu Sri Mulyani dan Gubernur BI Perry Warjiyo Kelola Ekonomi Indonesia

11 jam lalu

Jokowi Cerita Rukunnya Menkeu Sri Mulyani dan Gubernur BI Perry Warjiyo Kelola Ekonomi Indonesia

Jokowi mengatakan pemerintah tetap waspada di tengah lonjakan inflasi yang menjadi momok banyak negara.


Jokowi Pimpin HUT TNI 5 Oktober: Kendaraan Tempur Tampil di Bundaran HI

11 jam lalu

Jokowi Pimpin HUT TNI 5 Oktober: Kendaraan Tempur Tampil di Bundaran HI

Presiden Jokowi akan memimpin upacara HUT ke-77 TNI pada 5 Oktober 2022 di halaman Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Ada fly pass pesawat tempur TNI AU.


Jokowi Bertemu KAHMI di Bogor, Janji ke Palu Akhir November

12 jam lalu

Jokowi Bertemu KAHMI di Bogor, Janji ke Palu Akhir November

Jokowi juga memberikan sejumlah arahan soal peran KAHMI ke depan untuk turut berkontribusi dalam pembangunan nasional.


Terkini Bisnis: Perintah Jokowi untuk Basuki, Penyebab BSU Belum Cair

12 jam lalu

Terkini Bisnis: Perintah Jokowi untuk Basuki, Penyebab BSU Belum Cair

Jokowi menugaskan Basuki untuk merampungkan 21 proyek.


Jokowi Teken Kepres Pemecatan Ferdy Sambo Sejak 26 September

12 jam lalu

Jokowi Teken Kepres Pemecatan Ferdy Sambo Sejak 26 September

Kemarin, Istana juga resmi mengkonfirmasi telah menerima berkas pemecatan Ferdy Sambo dari Polri.


Jokowi Perintahkan Basuki Kebut 21 Proyek: Penunjukan Langsung, Ada Syarat

13 jam lalu

Jokowi Perintahkan Basuki Kebut 21 Proyek: Penunjukan Langsung, Ada Syarat

Jokowi memerintahkan Basuki mengebut 21 proyek berdasarkan hasil rapat dan kunjungan lapangan.


Jokowi Besok Pimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya

13 jam lalu

Jokowi Besok Pimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya

Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya, Jakarta Timur, besok.