Kasasi Samin Tan Ditolak, Nurul Ghufron: Kami Akan Kaji Langkah Lanjutan

Reporter

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. Antara/Benardy Ferdiansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan pihaknya akan mengkaji putusan kasasi dari pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal Tbk. (BLEM) Samin Tan. Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan oleh KPK sehingga Samin Tan tetap bebas.

"Kami akan menunggu dahulu hasil putusannya. Sejauh ini bagaimana kami akan kaji, untuk kemudian kami melakukan pengkajian langkah hukum apa yang akan kami lakukan terhadap putusan bebas Samin Tan di proses kasasi tersebut," katanya di Jakarta, Selasa 14 Juni 2022.

Ia mengatakan bahwa pengkajian itu untuk menentukan langkah hukum berikutnya oleh KPK. Saat ini lembaganya masih menunggu salinan putusan kasasi tersebut terlebih dahulu. "Semuanya masih dalam pengkajian, kami akan menunggu dahulu putusan secara tertulisnya yang resmi supaya kami kemudian dapat bisa menentukan langkah lanjut apakah melakukan PK (peninjauan kembali) atau tidak," ucap Ghufron.

Kendati demikian, KPK tetap menghormati putusan kasasi MA tersebut.

"KPK tentu sekali lagi menghormati putusan dari majelis hakim karena itu ranah dan otoritas dari Mahkamah Agung apakah akan mengabulkan atau menolak kasasi KPK," ujar dia.

KPK mengajukan kasasi terhadap putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pada tanggal 30 Agustus 2021 yang membebaskan Samin Tan dalam perkara dugaan korupsi pengurusan terminasi kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Sebelumnya, jaksa penuntut umum (JPU) KPK mendakwa Samin Tan memberikan gratifikasi kepada Eni Maulani Saragih selaku anggota Komisi VII DPR periode 2014—2019 sebesar Rp5 miliar dalam tiga tahap.

Samin Tan dituntut 3 tahun penjara ditambah denda sebesar Rp250 juta subsider 6 bulan kurungan.

Menurut majelis hakim, Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 yang menjadi dakwaan Samin Tan bukanlah delik suap, melainkan delik gratifikasi. Maka, tidak mungkin dalam gratifikasi itu mengancam pidana bagi pihak yang memberikan gratifikasi.

Padahal, Eni Maulani Saragih divonis 6 tahun penjara dengan pasal penerimaan gratifikasi yang salah satunya berasal dari Samin Tan.

Baca: Kasasi Samin Tan Ditolak, KPK Akan Pelajari Langkah Hukum Selanjutnya

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini






Geledah Plaza Summarecon di Kasus Haryadi Suyuti, KPK Temukan Dokumen Aliran Duit

13 jam lalu

Geledah Plaza Summarecon di Kasus Haryadi Suyuti, KPK Temukan Dokumen Aliran Duit

Penggeledahan di Plaza Summarecon dilakukan dalam penyidikan kasus dugaan suap pengurusan perizinan yang menyeret Haryadi Suyuti


KPK Geledah Lagi Plaza Summarecon Bekasi

1 hari lalu

KPK Geledah Lagi Plaza Summarecon Bekasi

Dalam perkara ini, KPK menetapkan Haryadi menjadi tersangka penerima suap dari petinggi Summarecon.


Geledah Lagi Plaza Summarecon Bekasi dalam Kasus Haryadi Suyuti, KPK: Melanjutkan Upaya Paksa

1 hari lalu

Geledah Lagi Plaza Summarecon Bekasi dalam Kasus Haryadi Suyuti, KPK: Melanjutkan Upaya Paksa

Penggeledahan ini dilakukan dalam penyidikan kasus suap izin pembangunan apartemen yang menjerat bekas Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti.


KPK Duga Bupati Mamberamo Tengah Beli Mobil dan Apartemen Pakai Duit Korupsi

1 hari lalu

KPK Duga Bupati Mamberamo Tengah Beli Mobil dan Apartemen Pakai Duit Korupsi

KPK telah memasukkan Bupati Mamberamo Tengah RHP ke dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 15 Juli 2022 yang diduga melarikan diri ke PNG


Kasus Haryadi Suyuti, KPK Geledah Plaza Summarecon

1 hari lalu

Kasus Haryadi Suyuti, KPK Geledah Plaza Summarecon

Menurut Ali, barang bukti dari Plaza Summarecon itu disita, lalu dianalisis untuk melengkapi berkas perkara kasus Haryadi Suyuti.


Sidang Kasus Ade Yasin, KPK Hadirkan Enam Saksi PNS

1 hari lalu

Sidang Kasus Ade Yasin, KPK Hadirkan Enam Saksi PNS

Ade Yasin melalui kuasa hukumnya, Dinalara Butar Butar, optimistis akan membuktikan tidak terlibat dalam perkara dugaan suap terhadap pegawai BPK


PTPN Sebut Mafia Tanah Serobot Lahan Triliunan Rupiah di Puncak, Akan Lapor KPK

2 hari lalu

PTPN Sebut Mafia Tanah Serobot Lahan Triliunan Rupiah di Puncak, Akan Lapor KPK

PTPN sebut mafia tanah dan makelar kasus menyerobot lahan perusahaan negara di kawasan Puncak Bogor bernilai triiunan rupiah.


Jadi Tersangka Penyerobotan Lahan yang Merugikan Negara Rp 78 Triliun, Berikut Profil Surya Darmadi

3 hari lalu

Jadi Tersangka Penyerobotan Lahan yang Merugikan Negara Rp 78 Triliun, Berikut Profil Surya Darmadi

Kejagung menetapkan Surya Darmadi sebagai tersangka kasus penyerobotan lahan kelapa sawit yang merugikan negara sebesar Rp 78 triliun.


Singapura Nyatakan Tak Menampung Tersangka Korupsi Surya Darmadi

3 hari lalu

Singapura Nyatakan Tak Menampung Tersangka Korupsi Surya Darmadi

Kementerian Luar Negeri Singapura memastikan bahwa tersangka korupsi Surya Darmadi tidak berada di negaranya.


Selambatnya Berapa Hari Penerima Gratifikasi Harus Lapor ke KPK?

3 hari lalu

Selambatnya Berapa Hari Penerima Gratifikasi Harus Lapor ke KPK?

Pegawai yang menerima gratifikasi dianjurkan untuk melapor pada KPK, selambatnya berapa hari sejak gratifikais diterima? Bagaimana cara melaporkannya?