Kisruh Soal Masa Kampanye, Pengamat: Yang Penting Efektifitasnya

Reporter

Editor

Febriyan

Ilustrasi Pemilu. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Ahmad Sabiq menilai durasi masa kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 selama 75 hari tidak menjadi masalah. Dia menilai yang terpenting bagi partai politik adalah mengefektifkan penyampaian pesan kampanye.

"Inti kampanye sebetulnya bukan masalah durasinya panjang atau pendek. Namun, apakah tujuan dari kampanye itu bisa efektif serta dari sisi sumber daya bisa efisien, baik waktu, biaya, tenaga, dan lain-lain," kata Sabiq di Purwokerto, Jawa Tengah, Selasa, 14 Juni 2022.

Menurut dia, efektifitas kampanye itu dilihat dari apakah calon pemilih mendapatkan informasi mengenai peserta Pemilu dengan baik. Sehingga, lanjutnya, keefektifan kampanye pemilu terkait pada konten, media, dan cara penyampaian.

Dosen pengampu mata kuliah Teori Partai Politik dan Sistem Pemilu itu mengatakan efektifitas kampanye dilihat melalui penyampaian secara kreatif, cerdas, dan beradab, bukan secara provokatif dan memecah belah bangsa.

Dengan demikian, tambahnya, para pemilih bisa mendapat informasi yang mencukupi tentang rekam jejak kandidat beserta ide-ide yang disampaikan, sehingga hal itu dapat menjadi pertimbangan calon pemilih dalam menentukan pilihan.

Selain itu, apabila partai-partai melakukan perekrutan dengan mempertimbangkan sisi kualitas, seperti memilih calon-calon legislator yang mengakar, bereputasi, dan berprestasi di masyarakat, maka para peserta Pemilu 2024 seharusnya tidak memerlukan durasi kampanye berkepanjangan.

"Kalau kelamaan malah tidak efisien dan publik bisa menjadi bosan," tambahnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU), DPR dan pemerintah sebelumnya telah menyepakati masa kampanye Pemilu 2024 hanya 75 hari. Hal itu kemudian dimasukkan ke dalam Peraturan KPU (PKPU) soal tahapan kampanye.

Hal tersebut diprotes oleh Partai Buruh. Mereka melaporkan KPU ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Presiden Partai Buruh Said Iqbal menilai masa kampanye yang pendek itu akan merugikan bagi partai-partai non parlemen, terutama partai-partai baru.

Menurut Said Iqbal, seluruh partai politik, baik partai baru, partai nonparlemen, maupun partai parlemen, harus diperlakukan sama. Menurut dia, masa kampanye Pemilu 2024 yang pendek akan mengakibatkan keterbatasan waktu bagi partai baru untuk mengenalkan diri kepada masyarakat sebagai calon pemilih.

Baca: Soal Masa Kampanye Pemilu 2024, KPU: Cegah Pembelahan di Masyarakat

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini






Bidik Tokoh Lokal Maju Capres 2024, Forum Musra: Kami Cari yang Persis Jokowi

13 menit lalu

Bidik Tokoh Lokal Maju Capres 2024, Forum Musra: Kami Cari yang Persis Jokowi

Forum Musra yang diinisiasi belasan kelompok relawan Jokowi membidik sejumlah tokoh lokal untuk digadang sebagai calon pengganti Presiden Jokowi pada Pemilu 2024


PolDev Luncurkan Situs UniTrend yang Tawarkan Data Secara Terbuka Untuk Pengambilan Kebijakan

11 jam lalu

PolDev Luncurkan Situs UniTrend yang Tawarkan Data Secara Terbuka Untuk Pengambilan Kebijakan

UniTrend merupakan situs yang menawarkan data secara terbuka dan terbaharui.


PKB Siap Tampung Kaesang Pangarep Jika Terjun Politik

19 jam lalu

PKB Siap Tampung Kaesang Pangarep Jika Terjun Politik

Muhaimin Iskandar membuka pintu lebar-lebar jika putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep hendak berpolitik lewat PKB.


Muhaimin Bilang Gerindra - PKB akan Bikin Tim Ahli Kaji Desain Politik 2024

23 jam lalu

Muhaimin Bilang Gerindra - PKB akan Bikin Tim Ahli Kaji Desain Politik 2024

Pembentukan tim ini dilakukan setelah Gerindra dan PKB membentuk sekretariat bersama.


Pemilu 2024, Bawaslu Depok Pakai Cara Ini untuk Tindak Buzzer di Media Sosial

1 hari lalu

Pemilu 2024, Bawaslu Depok Pakai Cara Ini untuk Tindak Buzzer di Media Sosial

Bawaslu Kota Depok akan menangkal buzzer dan pelanggaran Pemilu 2024 lainnya yang menjamur di media sosial. Begini caranya.


Pantarlih Pemilu 2024: Pembentukan, Masa Kerja, dan Gajinya

1 hari lalu

Pantarlih Pemilu 2024: Pembentukan, Masa Kerja, dan Gajinya

Pantarlih salah satu badan yang membantu KPU


Buzzer Mainkan Isu SARA Jelang Pemilu, Ini Sanksi Pidana untuk Mereka

1 hari lalu

Buzzer Mainkan Isu SARA Jelang Pemilu, Ini Sanksi Pidana untuk Mereka

Bawaslu akan menindak buzzer yang menggunakan isu identitas atau SARA di media sosial. Bila terbukti bersalah akan dikenakan pelanggaran UU ITE


Musra Relawan Jokowi Diikuti Kelompok Pendukung Ganjar Pranowo hingga Arsjad Rasjid

1 hari lalu

Musra Relawan Jokowi Diikuti Kelompok Pendukung Ganjar Pranowo hingga Arsjad Rasjid

Musra relawan Jokowi di Yogyakarta diikuti berbagai kelompok yang mendukung tokohnya masing-masing.


Sejak 2015, Kantor Bawaslu Kota Depok Pindah Kontrakan Empat Kali

2 hari lalu

Sejak 2015, Kantor Bawaslu Kota Depok Pindah Kontrakan Empat Kali

Bawaslu Kota Depok belum memiliki kantor sendiri dan harus mengontrak


Bawaslu Kota Depok Belum Punya Kantor Sendiri, Ngontrak Rp110 Juta per Tahun

3 hari lalu

Bawaslu Kota Depok Belum Punya Kantor Sendiri, Ngontrak Rp110 Juta per Tahun

Bawaslu Kota Depok berharap pemerintah memfasilitasi mereka menyediakan kantor permanen