TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menceritakan kalau dua hari lalu, tepatnya pada Minggu malam, 12 Juni 2022, dirinya dihubungi seorang Perdana Menteri. Dalam pembicaraan tersebut, Jokowi menyebut Perdana Menteri itu sangat meminta tolong agar Indonesia mengirimkan minyak goreng ke negaranya dalam satu dua hari ke depan.
"Ga usah saya sebutkan (identitas PM)," kata dia dalam Pembukaan Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah, 14 Juni 2022.
Permintaan disampaikan ke Jokowi karena stok minyak goreng di negara itu betul-betul sudah habis. Kalau barang tak kunjung datang, kata Jokowi, Perdana Menteri tersebut menyebut akan terjadi krisis sosial, ekonomi, dan bisa berujung krisis politik.
Jokowi lalu menyebut rentetan kejadian semacam ini sudah terjadi, seperti di negara Sri Lanka. Meski menyebut Sri Lanka, Jokowi tak secara langsung menyebutkan apakah yang menghubunginya adalah Perdana Menteri negara tersebut, yaitu Ranil Wickremesinghe.
Cerita ini disampaikan Jokowi saat berbicara tentang dunia yang kini dihadapkan pada situasi krisis pangan dunia. Jokowi menyebut ancaman krisis pangan ini bisa dijadikan peluang.
"Karena lahan kita yang besar, banyak yang belum dimanfaatkan, banyak yang belum produktif," ujarnya.
Krisis pangan inipun disebut memiliki implikasi lebih lanjut. Bank Dunia dan International Monetary Fund (IMF), kata Jokowi, telah memperkirakan akan ada 60 negara yang perekonomiannya akan ambruk.
Dari 60 negara itu, sebanyak 40 diperkirakan pasti akan mengalami hal tersebut.
"Inilah ketidakpastian yang saya sampaikan, kita harus punya sense of crisis," kata dia.
Perintah untuk memanfaatkan lahan bukan kali ini saja disampaikan Jokowi. Sebelumnya pada 8 Juni lalu, Jokowi juga menyentil soal lahan perhutanan sosial yang berstatus Hak Guna Usaha (HGU), namun dibiarkan menganggur selama 10 hingga 20 tahun. Sentilan itu disampaikan langsung di depan anak buahnya yaitu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dalam sebuah acara di Jawa Tengah.
"Jangan sampai kita biarkan ada lahan yang telantar," kata Jokowi.
Jokowi sebelumnya sempat melarang ekspor minyak goreng. Hal itu dia lakukan setelah harga satu dari sembilan bahan pokok tersebut melambung tinggi di dalam negeri. Kenaikan harga minyak goreng itu dipicu oleh kelangkaan yang disebabkan oleh perang Rusia-Ukraina. Akan tetapi belakangan kebijakan itu dicabut meskipun harga minyak goreng tak kunjung normal hingga saat ini.
Baca: Presiden Jokowi Dipastikan Tak Hadiri Pembukaan Tahapan Pemilu 2024 Hari Ini
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
