TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto enggan berkomentar banyak soal isu rencana Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan reshuffle kabinet. Menurut Airlangga, kocok ulang kursi menteri itu merupakan hak Jokowi sepenuhnya.
"Wah, ga ada, kita ga ada, tidak ada bocoran (soal reshuffle) ga ada," ujar Airlangga di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin, 13 Juni 2022.
Selain itu, Ketua Umum Partai Golkar itu juga enggan berkomentar mengenai kemungkinan Partai Amanat Nasional (PAN) masuk dalam Kabinet. Meski begitu, Airlangga memastikan pihaknya siap bekerja sama dengan siap pun yang masuk ke dalam kabinet.
"Kalau di luar Kabinet siap, pasti. Dengan semua pun (di dalam Kabinet siap), kan kabinet harus kompak," ujar Airlangga.
Ditemui di lokasi yang sama, Kepala Bappenas sekaligus Ketua Umum PPP, Suharso Monoarfa juga enggan berkomentar soal isu reshuffle. Ia mengaku tak tahu menahu soal isu tersebut.
Isu reshuffle ini semakin menguat setelah Jokowi menyinggungnya secara langsung di depan para menteri-menterinya, saat bicara tentang maraknya produk impor dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jokowi mengatakan dirinya bisa saja mencopot menteri yang memang tidak bisa menggenjot belanja produk dalam negeri.
Awalnya, Jokowi meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk mencopot Direktur Utama BUMN yang tidak berkomitmen pada belanja produk lokal. Pencopotan, kata dia, juga bisa menyasar ke kementerian dan menjadi urusannya sebagai presiden.
"Reshuffle, udah, heeh saya itu, kayak gini nggak bisa jalan," kata dia dia kepada para menteri dan kepala daerah dalam acara Pengarahan tentang Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali, Jumat, 25 Maret 2022.
Jokowi tampak kesal karena anggaran belanja pemerintah pusat dan daerah yang merupakan uang sendiri juga dibelikan produk impor. "Uang-uang kita sendiri, tinggal belanja produk dalam negeri saja sulit," kata dia.
Kekesalan ini disampaikan Jokowi saat bicara maraknya produk impor dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah pusat hingga daerah. potensi belanja pemerintah pusat dan daerah mencapai Rp 1.071,4 triliun.
Jokowi meminta sebanyak 40 persen atau Rp 400 triliun digunakan untuk pengadaan produk lokal dengan target Mei 2022. "Tadi pagi saya cek baru Rp 214 triliun," kata dia.
M JULNIS FIRMANSYAH
Baca: Survei Charta Politika: 63,1 Persen Responden Setuju Reshuffle Kabinet Jokowi
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
