TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan akan mengawal aturan soal ibadah dan ritual umat Buddha di Candi Borobudur.
Menurut Ganjar, peribadatan umat Buddha harus ada aturan-aturan yang disesuaikan dan disosialisasikan sehingga dirinya mendorong forum kerukunan umat beragama (FKUB) untuk ikut berdialog bersama.
"Kalau itu bisa dilakukan akan sangat baik, maka konsentrasi bicara kita tadi sampai ke Borobudurnya. Mereka juga punya ritual mengelilingi candi seperti umat muslim itu tawaf. Boleh tidak kalau bisa waktu ibadah lokasi candi dikosongkan? saya bilang boleh," ujarnya.
Selain itu, Ganjar juga mendorong agar ada penyesuaian terkait tarif bagi masyarakat yang akan beribadah, bahkan tidak memasang tarif bagi umat Buddha yang beribadah di Candi Borobudur.
"Jadi artinya akan banyak sekali orang nanti bisa beribadah dengan tenang, termasuk tarif dan sebagainya. Kalau menurut saya kalau mau ibadah ya jangan ditarifin, artinya free. Ini ruang yang kita berikan, saya senang karena dukungan terhadap pengelolaan candi dan wilayahnya mereka mendukung penuh. Ini sesuatu yang penting untuk kita komunikasikan dengan yang lain," katanya.
Sebelumnya Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bersama Ganjar Pranowo sepakat untuk menunda penerapan tarif Rp 750 ribu bagi wisatawan yang hendak masuk ke kawasan stupa Candi Borobudur.
"Intinya Pak Luhut waktu ke rumah menyampaikan ke saya 'udahlah Pak Ganjar ini kita postponed dulu biar dibicarakan oleh TWC sama balai dulu', saya kira itu bijaksana," kata Ganjar di sela melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Kudus, Kamis, 9 Juni 2022.
Ganjar mengungkapkan sebenarnya wacana tersebut belum diterapkan sebab pemerintah juga masih berdiskusi panjang dengan PT Taman Wisata Candi (TWC) serta Balai Konservasi Borobudur (BKB).
Menurut Ganjar, wacana kenaikan harga tiket naik ke area stupa Candi Borobudur yang disampaikan kepada publik itu merupakan bentuk transparansi pemerintah.
Soal Guru Agama Buddha
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan siap memfasilitasi pengangkatan guru agama Buddha guna memenuhi kekurangan terkait dengan kebutuhan di Provinsi Jateng.
"Dirjen Bimas Buddha Kemenag menyampaikan banyak poin yang mereka inginkan antara lain, guru agama Buddha yang kekurangan maka dalam perencanaan data itu mesti masuk," katanya di Semarang, Sabtu.
Terkait dengan hal itu, Ganjar mengaku telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Pengangkatan guru agama Buddha saat ini tidak lagi dilakukan oleh Kementerian Agama, tapi oleh pemerintah daerah masing-masing sehingga Pemprov Jateng diharapkan menyiapkan formasi.
Baca juga: Saat Luhut - Ganjar Tunda Rencana Kenaikan Tiket ke Stupa Candi Borobudur
