Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

5 Hal yang Dibicarakan di Pertemuan Koalisi Semut Merah PKB - PKS

Reporter

Editor

Amirullah

image-gnews
Pertemuan Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid dengan Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Alhabsyi membahas koalisi di Media Center DPR RI, Kamis, 9 Juni 2022. Tempo/M. Faiz Zaki
Pertemuan Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid dengan Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Alhabsyi membahas koalisi di Media Center DPR RI, Kamis, 9 Juni 2022. Tempo/M. Faiz Zaki
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sepakat berkoalisi menuju pemilihan umum 2024. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menganalogikan koalisi ini sebagai koalisi semut merah yang menyimbolkan rakyat, namun tetap “menggigit”.

Cikal bakal koalisi tersebut digadang bisa menandingi koalisi gajah seperti Koalisi Indonesia Bersatu dan PDI Perjuangan. Berikut hasil pertemuan kemarin antara Jazilul dengan Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Alhabsyi:

1. Masih Membuka Peluang Partai Lain Bergabung

PKS dan PKB masih membuka pintu bagi partai lain yang ingin bergabung. Mengingat perhitungan jumlah kursi di parlemen dari dua partai belum memenuhi ambang batas pencalonan presiden minimal 115 kursi.

Sedangkan jumlah kursi DPR RI periode 2019-2024 sebanyak 575 kursi. Tetapi kursi dari PKS hanya 50 dan PKB 58, artinya mereka membutuhkan 7 kursi lagi agar memenuhi ambang batas.

Aboe Bakar juga mengizinkan partai lain seperti Partai Amanat Nasional (PAN) yang sudah di dalam Koalisi Indonesia Bersatu untuk bergabung juga. Menurutnya, kekuatan partai-partai yang kursinya sedikit di DPR bisa menjadi besar jika berkoalisi.

2. Belum Mengajak Partai Pendatang Baru untuk Ikut

Jazilul mengatakan PKB belum mengajak partai pendatang baru untuk bergabung, walaupun komunikasi politik tetap berjalan. Namun, belum ada arah pembicaraan serius mengajak partai baru untuk satu barisan koalisi.

Bagi Aboe Bakar, mengajak partai baru belum menjadi fokus bagi PKS. Pasalnya pertimbangan tersebut juga memperhatikan kursi parlemen untuk memenuhi Presidential Threshold.

3. Salim Segaf Al Jufri dan Anies Baswedan Masih Dilirik Jadi Capres 2024

Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf Al Jufri dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih masuk dalam radar PKS untuk dicalonkan sebagai presiden 2024. Namun Aboe Bakar mengatakan tidak akan muluk-muluk mesti mencalonkan presiden dari partainya, sebab hal itu bisa dikompromikan dengan anggota koalisi lain dan sadar diri hanya memiliki 50 kursi di DPR.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sedangkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin masih ditetapkan sebagai calon presiden dari partainya sendiri. Jazilul mengatakan itu sudah menjadi amanat keputusan partainya, jika Cak Imin tidak maju capres koalisi, maka pihaknya akan membicarakan lebih dulu.

4. Berkomitmen Menyudahi Polarisasi dan Politik Identitas

Komitmen dua partai tersebut adalah ingin menghentikan polarisasi dan politik identias. Aboe Bakar ingin istilah cebong dan kampret yang mewarnai Pilpres 2019 disudahi karena dinilai gaduh.

Senada dengan Aboe Bakar, Jazilul juga ingin kedua partai membangun suasana sejuk dan bahagia selama Pemilu 2024. Narasi ini sama seperti yang dibuat oleh tiga partai dari Koalisi Indonesia Bersatu yang lebih dulu terbentuk.

5. Tito Karnavian Disebut Potensial Jadi Cawapres 2024

Setelah pertemuan, Jazilul mengungkapkan calon wakil presiden yang dilirik oleh PKB. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga masuk dalam pantauan mereka untuk mendampingi Cak Imin.

Nama Tito disebut karena ikut mewakilkan dari kelompok jenderal polisi yang bisa bertarung dalam Pilpres 2024. Jazilul menyebut juga kemungkinan lain seperti Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang masih potensial.

Untuk PKS, Aboe Bakar belum menyebutkan siapa nama calon wakil presiden yang cocok. Dia mengatakan nama Salim Segaf Al Jufri masih diutamakan diuji dalam Majelis Syura sebagai capresnya.

FAIZ ZAKI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Hak Angket DPR Tak Kunjung Bergulir, Politikus PKB: Kita Masih Tetap Usaha

7 jam lalu

Massa membawa poster saat menggelar aksi unjuk rasa menuntut pengusutan dugaan kecurangan pemilu serta digulirkannya hak angket di Depan Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat, 8 Maret 2024. Aksi tersebut menuntut DPR RI mendukung hak angket serta pengusutan dugaan kecurangan Pilpres dan Pileg dalam Pemilu 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Hak Angket DPR Tak Kunjung Bergulir, Politikus PKB: Kita Masih Tetap Usaha

PKB berharap PDIP dapat bergerak ikut mengajukan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.


PKS Usul Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif, Ini Kata Ketua DPR Puan Maharani

8 jam lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani menerima berkas laporan pembahasan RUU DKJ dari Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
PKS Usul Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif, Ini Kata Ketua DPR Puan Maharani

Ihwal usul PKS, apakah masih ada peluang merevisi UU DKJ?


Alasan PKS Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi UU, Sebut Soal Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif

9 jam lalu

Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas menyampaikan laporan pembahasan RUU DKJ dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan PKS Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi UU, Sebut Soal Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif

PKS menjadi satu-satunya fraksi di DPR RI yang menolak RUU DKJ.


DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

12 jam lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerima berkas laporan pembahasan RUU DKJ dari Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

Sebelum palu diketuk, PKS sempat mengajukan interupsi terkait RUU DKJ. Mereka mengusulkan agar Jakarta tetap menjadi ibu kota legislasi.


Mendagri Tito Karnavian Dorong Pj Kepala Daerah Penuhi Anggaran Pilkada Serentak 2024

14 jam lalu

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Mendagri Tito Karnavian Dorong Pj Kepala Daerah Penuhi Anggaran Pilkada Serentak 2024

Anggaran Pilkada serentak 2024 sebanyak 40 persen berasal dari APBD 2023, dan 60 persen dari APBD 2024.


Salip PKB dan PDIP, Partai Gerindra Raih Kursi Terbanyak di DPRD Kabupaten Lumajang

1 hari lalu

Logo Partai Gerindra
Salip PKB dan PDIP, Partai Gerindra Raih Kursi Terbanyak di DPRD Kabupaten Lumajang

Kursi Partai Gerindra di DPRD Kabupaten Lumajang dipastikan bertambah menjadi 11 dalam Pemilu 2024 ini. Sementara PKB dan PDIP tetap.


PKB Sebut Hak Angket Penting untuk Partai Pengusung Prabowo Lepas dari Bayangan Jokowi

2 hari lalu

Suasana demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Selasa, 5 Maret 2024. Aksi massa tersebut mengangkat isu wacana hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024. Tempo/Sultan
PKB Sebut Hak Angket Penting untuk Partai Pengusung Prabowo Lepas dari Bayangan Jokowi

PKB mengungkap setiap partai politik memiliki kepentingan dalam mendukung atau menentang hak angket untuk kepentingan politik masing-masing.


AHY Sebut Bisa Hancur Lebur Jika Masih Bersama Koalisi Perubahan, Begini Peristiwa Hengkangnya

2 hari lalu

Presiden Jokowi melakukan sarapan dengan AHY di Yogya, Minggu, 28 Januari 2024. FOTO/Humas Demokrat.
AHY Sebut Bisa Hancur Lebur Jika Masih Bersama Koalisi Perubahan, Begini Peristiwa Hengkangnya

Ketua Umum Partai Demokrat AHY bersyukur memilih hengkang dari Koaliasi Perubahan yang mengusung Anies Bawedan, pindah ke koalisi Prabowo-Gibran.


Deretan Partai Oposisi dari Masa ke Masa

3 hari lalu

Petugas bersiap mengendarai kendaraan yang membawa sejumlah bendera partai politik dan bendera partai lokal saat peluncuran Kirab Pemilu tahun 2024 di Banda Aceh, Aceh, Selasa 14 Februari 2023. Peluncuran Kirab Pemilu tahun 2024 secara serentak di delapan lokasi dan salah satunya di provinsi Aceh dengan tema
Deretan Partai Oposisi dari Masa ke Masa

Oposisi menjadi bagian penting dalam sistem demokrasi sebagai upaya penerapan mekanisme check and balance, berikut deretan partai oposisi dari masa ke masa.


Nasdem dan PKB Balas Sindiran AHY soal Partai Pemerintah Rasa Oposisi dan Hancur di Koalisi Lama

3 hari lalu

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ditemui di kediaman Calon Presiden Prabowo Subianto, Rumah Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 20 Maret 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri
Nasdem dan PKB Balas Sindiran AHY soal Partai Pemerintah Rasa Oposisi dan Hancur di Koalisi Lama

Pernyataan AHY yang dianggap menyindir partai di Koalisi Perubahan mendapat respons dari NasDem dan PKB. Apa responsnya?