Partai Buruh Peringatkan Soal Politik Uang dalam Pertemuan dengan KPU

Editor

Febriyan

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal berorasi di depan peserta aksi May Day Fiesta di Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu 14 Mei 2022. TEMPO/ Cristian Hansen

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Partai Buruh, Said Iqbal memperingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) soal politik uang jelang penyelenggaraan Pemilu 2024. Ia meminta jika terbukti ada partai yang melakukan kecurangan itu, maka KPU harus segera melakukan diskualifikasi.

“Soal ini kami minta benar-benar menjadi perhatian KPU. Kalau ada partai main uang, kami minta langsung saja didiskualifikasi”, ujar Said Iqbal melalui keterangan tertulis, Kamis, 9 Juni 2022. 

Menurutnya, politik uang adalah salah satu contoh praktik curang yang bertentangan dengan asas jujur dan adil dalam pemilihan umum. Ia berujar salah satu buah dari Reformasi adalah dimuatnya asas jujur dan adil dalam UUD 1945. Said pun menyatakan mereka siap menduduki kantor KPU jika komisi itu tidak konsisten menerapkan asas tersebut. 

Said juga mempermasalahkan kesepakatan KPU dengan DPR dan pemerintah terkait aturan masa kampanye yang dipersingkat menjadi 75 hari.  Menurut Iqbal, perintah Undang-undang kepada KPU sudah sangat jelas, yakni KPU perlu melakukan konsultasi dengan DPR dan pemerintah sebelum membentuk Peraturan KPU (PKPU). 

Said berpendapat KPU sebagai lembaga yang mandiri dan independen tidak perlu membuat kesepakatan bersama DPR notabenenya berisi partai-partai politik peserta Pemilu. 

“Soal masa kampanye yang disepakati KPU bersama DPR hanya 75 hari itu juga kami tegas menolak,” tuturnya. 

“Bajunya saja lembaga negara. Jadi mengapa harus membuat kesepakatan? Semestinya cukup konsultasi saja. Semua keputusan bisa ditentukan sendiri oleh KPU,” kata Said

Said menuturkan penolakan Partai Buruh terhadap aturan masa kampanye 75 hari adalah hal yang serius.

“Lembaga mana pun yang menentang peraturan perundang-undangan pasti kami lawan. Jadi kalau KPU membuat aturan masa kampanye yang merugikan, kami tidak ragu untuk menduduki Kantor KPU”, ujar Said.

Baca: Begini Tahapan Pemilu 2024: Dimulai 14 Juni 2022






RKUHP Dinilai Berangus Kebebasan Pers, AJI Tuntut 17 Pasal Bermasalah Dihapus

59 menit lalu

RKUHP Dinilai Berangus Kebebasan Pers, AJI Tuntut 17 Pasal Bermasalah Dihapus

AJI mendesak DPR dan pemerintah menunda pengesahan RKUHP karena akan memberangus kebebasan pers dan demokrasi


DPR Ketok RKUHP Menjadi UU

2 jam lalu

DPR Ketok RKUHP Menjadi UU

DPR berkukuh mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP menjadi UU


Pengesahan RKUHP Diminta Ditunda, Ini 12 Hal yang Dipersoalkan

2 jam lalu

Pengesahan RKUHP Diminta Ditunda, Ini 12 Hal yang Dipersoalkan

DPR dan pemerintah hari ini berencana mengesahkan RKUHP. Aliansi masyarkat sipil menilai masih banyak pasal yang mengekang kebebasan berekspresi.


Komnas HAM Minta Pemerintah Pertimbangkan Betul Suara Publik Soal RKUHP

3 jam lalu

Komnas HAM Minta Pemerintah Pertimbangkan Betul Suara Publik Soal RKUHP

Atnike mengatakan, suara-suara tersebut dilontarkan agar menjadikan RKUHP nantinya dapat menjamin hak-hak partisipasi dari publik.


Demokrat Mulai Panaskan Mesin Politik, AHY Lantik Pengurus Partai di NTT

6 jam lalu

Demokrat Mulai Panaskan Mesin Politik, AHY Lantik Pengurus Partai di NTT

AHY akan melantik pengurus Partai Demokrat di NTT pada hari ini. Bagian pemanasan menjelang Pemilu 2024?


Tolak Pengesahan RKUHP, AJI Semarang Gelar Demonstrasi di DPRD Jateng

14 jam lalu

Tolak Pengesahan RKUHP, AJI Semarang Gelar Demonstrasi di DPRD Jateng

AJI Semarang menggelar aksi tolak pengesahan RKUHP di DPRD Jateng hari ini.


Tolak Pengesahan RKUHP, AJI tanah Papua Gelar Aksi di 2 Lokasi

15 jam lalu

Tolak Pengesahan RKUHP, AJI tanah Papua Gelar Aksi di 2 Lokasi

AJI menggelar aksi tolak pengesahan RKUHP di 40 kota, diantaranya di Manokwari dan Jayapura.


Ikut Aksi Tolak Pengesahan RKUHP, Nenek Berusia 72 Tahun: Hak Saya Dirampas, Dibegal

16 jam lalu

Ikut Aksi Tolak Pengesahan RKUHP, Nenek Berusia 72 Tahun: Hak Saya Dirampas, Dibegal

Seorang nenek berusia 72 tahun ikut dalam aksi tolak pengesahan RKUHP di depan DPR. Merasa haknya terancam jika RKUHP itu disahkan.


Federasi Buruh Ikut Aksi Tolak Pengesahan RKUHP: Khawatir Batasi Hak Buruh untuk Aksi

16 jam lalu

Federasi Buruh Ikut Aksi Tolak Pengesahan RKUHP: Khawatir Batasi Hak Buruh untuk Aksi

Federasi buruh ikut dalam aksi Tolak Pengesahan RKUHP. Khawatir hak untuk menyampaikan pendapat mereka dipasung.


Tolak Pengesahan RKUHP, Demonstran Bawa Bunga Karangan ke DPR

17 jam lalu

Tolak Pengesahan RKUHP, Demonstran Bawa Bunga Karangan ke DPR

Mereka turut menaburkan bunga di depan gedung DPR sebagai bagian dari aksi simbolik atas kekecewaan mereka terhadap RKUHP.