TEMPO.CO, Jakarta -Tahapan Pemilu 2024 akan dimulai medio pekan depan.
Presiden Joko Widodo dan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari sepakat untuk mempersingkat durasi masa kampanye Pemilu dan Pilkada serentak pada 2024 menjadi 90 hari.
Keputusan ini berbeda dengan masa kampanye Pemilu 2019 yang mencapai hampir 7 bulan.
Kampanye Dipersingkat
"Titik temunya adalah kampanye pada durasi 90 hari. Ini juga nanti akan berimplikasi kepada proses-proses pengadaan dan distribusi logistik, terutama surat suara dan formulir," kata Hasyim dalam telekonferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 30 Mei 2022.
Ia menjelaskan, pemangkasan durasi masa kampanye pemilu ini dilakukan agar tercipta efisiensi dan tidak menimbulkan permasalahan atau konflik yang berkepanjangan di tengah masyarakat.
Tantangan KPU
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunissa Nur Agustyati mengungkapkan pemangkasan durasi masa kampanye pada pemilu dan pilkada serentak di 2024 memiliki sejumlah tantangan tersendiri bagi KPU.
Dengan masa kampanye yang lebih pendek ini, KPU harus bisa menjamin bahwa hak-hak masyarakat dalam pemilihan umum bisa tetap terpenuhi dengan baik, yakni terkait transparansi profil calon-calon presiden, wakil presiden serta calon legislatif yang akan dipilih oleh masyarakat.
Menurutnya, semakin lama durasi masa kampanye maka akan semakin lama masyarakat bisa mencari tahu latar belakang wakil rakyat yang akan dipilih.
“Tapi nanti di 2024 akan ada lima jenis pemilihan seperti Pemilu Presiden, DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota, dan juga DPD yang calonnya banyak bukan cuma hanya ada partai politiknya tapi kita bisa memilih calonnya langsung. Bagaimana KPU memberikan fasilitas kepada pemilih untuk mencari tahu calon-calonnya tersebut. Ini menjadi PR-nya KPU,” ujarnya.
Di sisi lain, sebagai negara kepulauan, tentu pendistribusian logistik pemilu ke daerah membutuhkan waktu yang cukup panjang. Ia berharap, jangan sampai dengan singkatnya masa kampanye tersebut, banyak logistik yang tidak sampai ke daerah dengan tepat waktu sehingga menganggu jalannya proses tahapan pemilu.
“Kalau tadi KPU sudah ketemu dengan Presiden , ini menjadi perlu ada jaminan dari pemerintah misalnya soalnya pengadaan barang dan jasa logistik, kan tidak bisa penunjukkan langsung, itu harus ada proses pengadaannya. Jadi bagaimana agar ketika waktunya pendek, tetapi juga tetap taat asas proses pengadaan barang dan jasa,” kata dia.
Lebih jauh, Khoirunissa mengungkapkan peningkatan jumlah partisipasi masyarakat di dalam pemilu tidak bisa hanya diukur dari banyak atau tidaknya warga yang datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) semata.
Berikutnya: Bila KPU tetap transparan dan terbuka terhadap...
