Dodi Reza Alex Disebut Memerintahkan Pengaturan Uang Jatah Proyek

Reporter

Bupati Musi Banyuasin (nonaktif) Dodi Reza Alex Noerdin seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 7 Desember 2021. Dodi diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan tahun anggaran 2021. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Palembang - Terdakwa mantan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex disebut memerintahkan seseorang untuk mengatur persentase uang jatah bagiannya dari setiap proyek pembangunan infrastruktur pada Dinas PUPR kabupaten setempat.

Pernyataan tersebut disampaikan terdakwa Herman Mayori selaku mantan Kepala Dinas PUPR Musi Banyuasin saat memberikan kesaksian dalam sidang kasus dugaan penerimaan suap atas pengerjaan empat proyek infrastruktur di Dinas PUPR pada 2021, di Pengadilan Negeri Palembang, Kamis 9 Juni 2022.

“Yang disebut mendapat perintah dari Bupati Dodi untuk mengatur persentase tersebut ialah Badruzzaman alias Acan,” kata Herman Mayori dalam sidang yang dipimpin Hakim Yoserizal.

Herman menjelaskan hal tersebut ia ketahui langsung dari Dodi Reza, saat dirinya bertemu untuk menanyakan soal persentase uang jatah proyek di Dinas PUPR Muba untuk bupati yang sudah sejak dulu ada, yakni senilai 10 persen itu masih berlaku atau tidak.

Pertemuan keduanya itu terjadi sekitar bulan Juni 2017, yang merupakan masa-masa pertama Dodi Reza menjabat sebagai Bupati Muba.

“Usai pelantikan beliau sebagai bupati sekitar bulan Juni-Juli tahun 2017, saya menanyakan mohon petunjuk, apakah yang seperti dulu (persentase uang jatah proyek) itu masih berlaku. Pak Bupati tidak menjawab tapi, dia ngomong langsung teknisnya sama Badruzzaman alias Acan,” kata dia.

Setelah itu, lanjutnya, Badruzzaman memanggil dirinya untuk memberitahukan kalau persentase uang jatah proyek untuk bupati sebesar 10 persen itu masih berlaku.

“Ya, persentase 10 persen itu masih berlaku, informasi saya dapatkan dari Badruzzaman. Badruzzaman ini berstatus sebagai Staf Ahli Bupati yang memanggil saya setelah saya bertemu dengan Pak Dodi Reza,” kata dia.

Setelah itu Badruzzaman beberapa kali meminta uang kepada Herman dengan mengatasnamakan perintah dari bupati, terakhir pada bulan Januari 2021, senilai Rp1,5 miliar, lalu senilai Rp1 miliar, dan bulan Maret 2021 sekitar Rp300 juta.

Ia mengaku pemberian masing-masing uang tersebut di antaranya bersumber dari kontraktor pembangunan empat proyek infrastruktur di Dinas PUPR Muba tahun 2021 atas nama Suhandy, yang telah menjeratnya sebagai terdakwa pada kasus dugaan suap ini.

“Saya informasikan kepada Eddi Umari (Kabid SDA/PPK) untuk menyiapkan uang yang dimintakan Badruzzaman ke Suhandy. Setelah diterima, menyuruh Irfan (Kabid Preservasi Jembatan dan Jalan) mengantarkan uang tersebut ke Badruzzaman, maksudnya untuk bupati,” imbuhnya.

Akan tetapi dirinya mengaku tidak pernah menanyakan langsung ke Dodi Reza, apakah uang dari Badruzzaman sudah diterimanya.

“Kemudian ada lagi permintaan di bulan Agustus 2021 dia (Badruzzaman) suruh kumpul-kumpul uang, tapi belum sempat diserahkan, karena kami terjaring operasi tangkap tangan KPK bulan Oktober, dan menjadi barang bukti yang disita KPK,” kata dia.

Ucapan di persidangan tersebut senada dengan kesaksian dari terdakwa Eddi Umari yang hadir dalam persidangan itu, sekaligus membenarkan ada persentase 10 persen untuk bupati yang pemberiannya melalui Badruzzaman.

Dodi membantah

Terdakwa Dodi Reza dalam kesaksian pada sidang tersebut membantah telah menerima dan atau memerintahkan seseorang mengurusi terkait uang jatah proyek sebagaimana yang diucapkan terdakwa lainnya tersebut.

“Saya tidak pernah menerima dan memerintah siapa pun,” kata dia.

Adapun diketahui pada kasus tersebut Dodi Reza Alex dihadirkan secara langsung oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK dalam persidangan dengan agenda mendengarkan kesaksiannya bersama dua terdakwa lain yakni Herman Mayori selaku mantan Kepala Dinas PUPR Muba dan Eddi Umari, mantan Kepala Bidang SDA/ PPK PUPR Muba.

JPU KPK menyangkakan Dodi Reza Alex patut diduga menerima hadiah atau janji dari Suhandy selaku pemenang empat proyek pembangunan infrastruktur di Dinas PUPR Muba tahun 2021 melalui Herman Mayori dan Eddi Umari, total uang keseluruhan senilai Rp4,4 miliar sesuai dengan persentase masing-masing yang sudah disepakati sebelumnya.

Baca: Dodi Reza Alex Beri Kesaksian Berbeda soal Asal Uang Rp 1,5 Miliar

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Kasus Korupsi Asabri, Teddy Tjokrosapoetro Divonis 12 Tahun Penjara

11 hari lalu

Kasus Korupsi Asabri, Teddy Tjokrosapoetro Divonis 12 Tahun Penjara

Teddy Tjokrosapoetro dinilai terbukti melakukan perbuatan korupsi pengelolaan dana di PT Asabri. Dia divonis 12 tahun penjara.


Jaksa KPK Hadirkan 5 PNS Pemkab Bogor Jadi Saksi di Kasus Ade Yasin

12 hari lalu

Jaksa KPK Hadirkan 5 PNS Pemkab Bogor Jadi Saksi di Kasus Ade Yasin

Ade Yasin melalui kuasa hukumnya Dinalara Butar Butar optimistis akan membuktikan bahwa kliennya tidak terlibat dalam perkara dugaan suap


Menjelang Sidang Putusan Sela Ade Yasin Hari Ini, Ulama Kabupaten Bogor Gelar Doa Bersama

14 hari lalu

Menjelang Sidang Putusan Sela Ade Yasin Hari Ini, Ulama Kabupaten Bogor Gelar Doa Bersama

Para ulama kompak menggelar doa bersama di berbagai wilayah Kabupaten Bogor bagi Ade Yasin, yang terjerat kasus dugaan suap BPK.


Ini Alasan Hakim Tunda Pembacaan Vonis Teddy Tjokrosapoetro di Kasus Asabri

18 hari lalu

Ini Alasan Hakim Tunda Pembacaan Vonis Teddy Tjokrosapoetro di Kasus Asabri

Pengadilan Tipikor Jakarta menunda pembacaan vonis terhadap Presiden Direktur PT Rimo International Lestari Teddy Tjokrosapoetro di Kasus Asabri


Kejari Depok Tetapkan Anggota KPUD Jawa Barat Tersangka Korupsi Dana Hibah

20 hari lalu

Kejari Depok Tetapkan Anggota KPUD Jawa Barat Tersangka Korupsi Dana Hibah

Anggota KPUD Jawa Barat jadi tersangka kasus korupsi dana hibah kala menjabat Ketua KPUD Depok pada 2015. Segera disidangkan di Pengadilan Tipikor.


Eks Pimpinan Bank Jateng Cabang Blora Divonis 13 Tahun Penjara

31 hari lalu

Eks Pimpinan Bank Jateng Cabang Blora Divonis 13 Tahun Penjara

Mantan Pimpinan Bank Jateng Cabang Blora Rudatin Pamungkas divonis hukuman 13 tahun penjara dalam kasus korupsi pembiayaan proyek perumahan


PII Berikan Penjaminan ke 42 Proyek Infrastruktur Senilai Rp 476 Triliun

32 hari lalu

PII Berikan Penjaminan ke 42 Proyek Infrastruktur Senilai Rp 476 Triliun

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia atau PII telah memberikan penjaminan kepada 42 proyek investasi dengan total nilai investasi Rp 476 triliun.


Dodi Reza Alex Noerdin Divonis 6 Tahun Penjara di Kasus Suap

40 hari lalu

Dodi Reza Alex Noerdin Divonis 6 Tahun Penjara di Kasus Suap

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang memvonis Bupati Musi Banyuasin nonaktif Dodi Reza Alex Noerdin 6 tahun penjara.


Nama Mardani H Maming Muncul di BAP Henry Soetio, Disebut Terima Uang Rp 2 Miliar Sebelum Jadi Bupati

42 hari lalu

Nama Mardani H Maming Muncul di BAP Henry Soetio, Disebut Terima Uang Rp 2 Miliar Sebelum Jadi Bupati

Direktur Utama PT PCN Henry Soetio, pernah menyetorkan dana Rp 2 miliar melalui tim sukses Mardani H Maming untuk Pilkada Tanah Bumbu.


Satu Keluarga Diusir dari Rusunawa Jatinegara Barat, Ini Penjelasan Pengelola

42 hari lalu

Satu Keluarga Diusir dari Rusunawa Jatinegara Barat, Ini Penjelasan Pengelola

Pengelola rusunawa Jatinegara Barat berkukuh mengusir keluarga AM buntut kasus pembuangan bayi oleh anaknya