Pemerintah Berikan Sertifikat HGB ke Suku Bajo yang Tinggal di Atas Laut

Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo membagikan kaos pada warga sebelum membuka Pertemuan Puncak Gugus Tugas Reformasi Agraria (GTRA Summit) 2022 di sekitar lokasi pelaksanaan GTRA Summit 2022 di Provinsi Sulawesi Tenggara, Kamis, 9 Juni 2022. Foto : Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akhirnya memberikan sertifikat hak atas tanah kepada Suku Bajo di Sulawesi Tenggara yang tinggal di atas air atau di laut. Sertifikat ini diberikan dalam bentuk Hak Guna Bangunan (HGB) selama 30 tahun dan dapat diperpanjang.

"Sampai nanti kalau ada perubahan undang-undang, kepada mereka kita bisa berikan hak milik (Sertifikat Hak Milik) di atas air," kata Menteri Agraria," kata Menteri Agraria Sofyan Djalil dalam pertemuan Puncak Gugus Tugas Reformasi Agraria (GTRA) di Sulawesi Tenggara, Kamis, 9 Juni 2022.

Selama ini, sertifikat belum bisa diberikan karena masih ada perbedaan ketentuan antar kementerian. Kementerian Agraria, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, hingga Kementerian Kelautan dan Perikanan.

"Selama ini kami hak bisa kasih hak kepada mereka," kata Sofyan. Sehingga, Sofyan menyebut masyarakat yang tinggal di atas air, seperti Suku Bajo, tak bisa mengakses lembaga keuangan formal.

Bahkan, Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang mencapai Rp 200 triliun pun tak bisa diakses. Informasi ini disampaikan Sofyan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang juga hadir di acara ini.

Sehingga dengan pemberian sertifikat ini, Sofyan berharap kesejahteraan warga Suku Bajo yang sudah tinggal di laut dalam waktu yang lama ini bisa meningkat. Selain itu, warga bisa memperoleh akses ke lembaga keuangan formal dan mendapat kepastian hukum.

Adapun pada hari ini, Sofyan menyebut ada 525 sertifikat hak atas tanah dalam bentuk HGB kepada masyarakat Suku Bajo. Dengan penyerahan ini, kata Sofyan, pihaknya pun jadi bisa menyerahkan sertifikat serupa kepada warga lain yang juga tinggal di atas laut, contohnya Suku Anak Laut di Kepulauan Riau.

"Diperkirakan di 23 provinsi, ada saudara-saudara kita yang tinggal di atas air," kata Sofyan.

Baca: Jokowi Bicara Bahaya Sengketa Tanah di Masyarakat

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Erick Thohir: Pelabuhan Terminal Kijing Harus Dimanfaatkan Secara Optimal

10 jam lalu

Erick Thohir: Pelabuhan Terminal Kijing Harus Dimanfaatkan Secara Optimal

Erick Thohir ikut menyaksikan peresmian pelabuhan Terminal Kijing oleh Presiden Jokowi di Kabupaten Mempawah, Pontianak, Kalimantan Barat.


Jokowi Minta Penuntasan Kasus Kematian Brigadir J: Jangan Ragu dan Ditutupi

16 jam lalu

Jokowi Minta Penuntasan Kasus Kematian Brigadir J: Jangan Ragu dan Ditutupi

Jokowi meminta pengusutan kasus kematian Brigadir J tidak ditutupi dan dihalangi. Agar kepercayaan dari masyarakat tidak menurun.


Jokowi Resmikan Terminal Kijing Pontianak: Terbesar di Kalimantan, Habiskan Rp 2,9 Triliun

16 jam lalu

Jokowi Resmikan Terminal Kijing Pontianak: Terbesar di Kalimantan, Habiskan Rp 2,9 Triliun

Presiden Jokowi pada pagi hari ini meresmikan Terminal Kijing, Pelabuhan Pontianak, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat.


Kunker ke Kalimantan Barat, Presiden Jokowi Resmikan Terminal Kijing

17 jam lalu

Kunker ke Kalimantan Barat, Presiden Jokowi Resmikan Terminal Kijing

Pada siang harinya, Presiden Jokowi bakal meresmikan tower A dan B RSUD dr. Soedarso, Kota Pontianak.


Hasil Lawatan Jokowi ke Cina, Jepang dan Korea; RI Terima Komitmen Investasi Ratusan Triliun

1 hari lalu

Hasil Lawatan Jokowi ke Cina, Jepang dan Korea; RI Terima Komitmen Investasi Ratusan Triliun

Bahlil Lahadalia mengungkapkan, Indonesia berhasil menerima komitmen investasi senilai lebih dari ratusan triliun.


Tiket Pulau Komodo Rp 3,75 Juta Berlaku 2023, Sandiaga Uno: Sesuai Arahan Jokowi

1 hari lalu

Tiket Pulau Komodo Rp 3,75 Juta Berlaku 2023, Sandiaga Uno: Sesuai Arahan Jokowi

Sandiaga Uno memastikan tiket masuk Pulau Komodo dan Pulau Padar sebesar Rp 3,75 juta akan berlaku 1 Januari 2023.


Penangguhan Penahanan Roy Suryo Bergantung Keputusan Penyidik

1 hari lalu

Penangguhan Penahanan Roy Suryo Bergantung Keputusan Penyidik

Penangguhan penahanan Roy Suryo masih menunggu keputusan penyidik Polda Metro Jaya.


Jokowi Minta Kasus Brigadir J Diselesaikan Supaya Citra Polri Tak Babak Belur

1 hari lalu

Jokowi Minta Kasus Brigadir J Diselesaikan Supaya Citra Polri Tak Babak Belur

Jokowi sudah tiga kali menyampaikan perhatian atas kasus Brigadir J dengan terbuka.


Jokowi Kantongi Nama Pengganti Tjahjo Kumolo, Dibahas Bareng Megawati

1 hari lalu

Jokowi Kantongi Nama Pengganti Tjahjo Kumolo, Dibahas Bareng Megawati

Pramono tetap enggan mengungkap nama-nama yang masuk kantong Jokowi. Termasuk, jadwal dari pengumuman menteri baru oleh Jokowi.


Relawan Yakin Capres Pilihan Jokowi Tak Jauh dari Prabowo, Ganjar, dan Anies

1 hari lalu

Relawan Yakin Capres Pilihan Jokowi Tak Jauh dari Prabowo, Ganjar, dan Anies

Relawan menyebut Jokowi masih menganalisa, masih menjajaki siapa suksesornya. Saat ini capres teratas dari survei: Prabowo, Ganjar dan Anies