Aliansi Masyarakat Sipil Desak Jokowi Buka Draf Baru RKUHP

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Muhammad Isnur. Dok. TEMPO

TEMPO.CO, Jakarta - Aliansi Nasional Reformasi KUHP mengirimkan surat ke Presiden Joko Widodo. Mereka menuntut Jokowi membuka draf terbaru Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau RKUHP.

“Sebagai otoritas publik, pemerintah dan DPR berkewajiban untuk menjamin setiap penyusunan peraturan,” kata Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI M Isnur lewat keterangan tertulis, Kamis, 9 Juni 2022.

Isnur mengatakan surat telah dikirim pada Kamis, 9 Juni 2022 melalui Sekretariat Negara. Dalam surat itu, aliansi yang terdiri dari banyak lembaga nonpemerintah ini mengatakan Presiden Jokowi pada September 2019 menginstruksikan penundaan pengesahan RKUHP dan menarik draf RKUHP dari DPR untuk dilakukan pendalaman materi oleh pemerintah.

Isnur mengatakan hingga pertengahan Mei 2022 tidak ada naskah terbaru RKUHP yang dibuka ke publik. Dia mengatakan hingga 25 Mei 2022, pemerintah dan DPR kembali membahas draf RKUHP dengan menginformasikan matriks berisi 14 isu krusial RUU KUHP. Hal itu dilakukan tanpa membuka draf terbaru RKUHP secara keseluruhan. “Oleh karena itu, Aliansi Nasional Reformasi KUHP menyerukan kepada Pemerintah untuk membuka draf terbaru RKUHP kepada publik,” ujar dia.

Isnur mengatakan dalam draf RKUHP September 2019, Aliansi Nasional Reformasi KUHP menilai masih banyak catatan kritis yang perlu ditinjau dan dibahas bersama secara substansial. “Untuk itu, kami kembali menyerukan kepada Pemerintah dan DPR agar tidak langsung mengesahkan RKUHP karena publik berhak memastikan perubahan substansi tersebut,” kata dia.

Isnur berkata penyusunan RKUHP harus dilakukan secara transparan dan inklusif sebelum pengesahan menjadi undang-undang. Dia mengatakan hal krusial yang harus dibahas adalah 24 poin Daftar Inventaris Masalah yang pernah diajukan oleh aliansi. Bukan hanya terbatas pada 14 poin versi pemerintah.

Dia mengatakan RKUHP akan berdampak langsung kepada masyarakat. Karena itu, pembahasannya harus melibatkan publik. “Alasan tidak membuka draft RKUHP terbaru untuk menghindari polemik publik bertentangan prinsip demokrasi yang dianut bangsa Indonesia,” kata dia.

Baca juga: Wamenkumham Persilakan Masyarakat Gugat RKUHP ke MK

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Terkini: Jokowi Ingin Inflasi Ditangani seperti Covid-19, Pengusaha RI Khawatir Lockdown Cina

7 menit lalu

Terkini: Jokowi Ingin Inflasi Ditangani seperti Covid-19, Pengusaha RI Khawatir Lockdown Cina

Jokowi memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memprioritaskan penanganan inflasi di daerah.


Kaesang Pangarep Gelar Siraman di Kediaman Jokowi Jumat Ini, Gibran Belum Pastikan akan Ambil Cuti

8 menit lalu

Kaesang Pangarep Gelar Siraman di Kediaman Jokowi Jumat Ini, Gibran Belum Pastikan akan Ambil Cuti

Prosesi siraman Kaesang Pangarep digelar di kediaman Jokowi di Solo, hanya akan dihadiri keluarga inti dan tidak ada pihak luar yang diundang.


Yasonna Sebut RKUHP Harus Segera Disahkan, yang Belum Puas Gugat ke MK

12 menit lalu

Yasonna Sebut RKUHP Harus Segera Disahkan, yang Belum Puas Gugat ke MK

Yasonna menambahkan RKUHP harus segera disahkan karena menyangkut harga diri anak bangsa.


Federasi Buruh Ikut Aksi Tolak Pengesahan RKUHP: Khawatir Batasi Hak Buruh untuk Aksi

21 menit lalu

Federasi Buruh Ikut Aksi Tolak Pengesahan RKUHP: Khawatir Batasi Hak Buruh untuk Aksi

Federasi buruh ikut dalam aksi Tolak Pengesahan RKUHP. Khawatir hak untuk menyampaikan pendapat mereka dipasung.


Jokowi Pastikan Pembangunan Rumah Untuk Korban Gempa Cianjur Dimulai Hari Ini

50 menit lalu

Jokowi Pastikan Pembangunan Rumah Untuk Korban Gempa Cianjur Dimulai Hari Ini

Presiden Jokowi mengunjungi area relokasi korban Gempa Cianjur.


Tolak Pengesahan RKUHP, Demonstran Bawa Bunga Karangan ke DPR

58 menit lalu

Tolak Pengesahan RKUHP, Demonstran Bawa Bunga Karangan ke DPR

Mereka turut menaburkan bunga di depan gedung DPR sebagai bagian dari aksi simbolik atas kekecewaan mereka terhadap RKUHP.


Jokowi Ingin Inflasi Ditangani seperti Covid-19, Tito: Setiap Minggu Dibahas dan Dievaluasi

1 jam lalu

Jokowi Ingin Inflasi Ditangani seperti Covid-19, Tito: Setiap Minggu Dibahas dan Dievaluasi

Jokowi mengklaim upaya pemerintah mengendalikan inflasi di Tanah Air sudah detail dan cukup berhasil.


Pernikahan Kaesang Pangarep - Erina Gudono, Polda DIY Terjunkan 400-500 Personel

1 jam lalu

Pernikahan Kaesang Pangarep - Erina Gudono, Polda DIY Terjunkan 400-500 Personel

Seluruh rangkaian acara pernikahan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono akan melibatkan 400-500 personel polisi demi keamanan dan kelancaran lalu lintas.


RKUHP Bakal Disahkan dalam Sidang Paripurna DPR Besok

2 jam lalu

RKUHP Bakal Disahkan dalam Sidang Paripurna DPR Besok

Aliansi Reformasi KUHP menggelar aksi tabur bunga di depan Gedung DPR dalam rangka menolak pengesahan RKUHP.


Pengesahan RKUHP Diagendakan Besok, Menkumham Sebut Aspirasi Publik Sudah Diakomodasi

3 jam lalu

Pengesahan RKUHP Diagendakan Besok, Menkumham Sebut Aspirasi Publik Sudah Diakomodasi

Komisi III DPR RI bersama pemerintah yang diwakili oleh Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej menyetujui RKUHP dilanjutkan ke Paripurna DPR