Ikuti Kami di
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengingatkan bahaya yang bisa muncul ketika ada sengketa lahan dan tanah di masyarakat. Dari warga antar kampung, hingga rakyat dan perusahaan, bisa bertengkar gara-gara masalah lahan ini.
"Orang bisa bunuh-bunuhan gara-gara itu, orang bisa pedang-pedangan gara-gara sengketa lahan," kata Jokowi dalam pertemuan Puncak Gugus Tugas Reformasi Agraria (GTRA) di Sulawesi Tenggara, Kamis, 9 Juni 2022.
Peringatan ini disampaikan Jokowi ketika bicara tentang upaya pemerintah mempercepat sertifikasi tanah sejak 2015. Ini adalah isu yang berulang kali diulang Jokowi selama masa kepemimpinannya.
"Setiap saya ke desa, setiap saya ke kampung selalu persoalan sengketa lahan, sengketa tanah, selalu ada," kata dia.
Menurut Jokowi, seharusnya ada 126 juta masyarakat yang memegang sertifikat tanah. Tapi pada 2015, kata Jokowi, baru ada 46 juta saja. "Artinya 80 juta penduduk kita menempati lahan, tetapi tidak memiliki hak hukum atas tanah yang namanya sertifikat," kata dia.
Ternyata selama ini, kata Jokowi, sertifikat tanah lebih banyak diberikan untuk skala besar. Mulai dari seritifikat Hak Guna Bangunan (HGB) 10 ribu hektare hingga 30 ribu diberikan, tapi yang kecil-kecil seperti 200 meter persegi tidak diselesaikan.
Hingga 2015, Jokowi juga menyebut penerbitan sertifikat juga hanya 500 ribu saja. Kalau ada kekurangan 80 juta, maka masyarakat perlu menunggu hingga 160 tahun lamanya untuk mengantongi sertifikat. Menurut dia, inilah musabab terjadinya sengketa lahan dimana-mana.
Sehingga, Jokowi meminta penerbitan sertifikat dinaikkan. Karena target 5 sampai 7 juta per tahun selama ini tercapai, maka Jokowi memberi target penerbitan 9 juta sertifikat kepada Menteri Agraria/Kepala BPN Sofyan Djalil untuk 2022 ini. Jokowi pun bersyukur angka 46 juta pada 2015 lalu, kini sudah naik menjadi 80,6 juta sertifikat.
