Setelah mengalami stagnasi ratifikasi selama 13 tahun, RUU Ratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa akhirnya masuk ke meja Komisi I DPR RI setelah Surat Presiden dikeluarkan pada 27 April 2022. Namun, Rivanlee menjelaskan, hal ini bukan kali pertama RUU Ratifikasi Konvensi masuk ke parlemen.
Pada tahun 2013 RUU juga pernah masuk ke Komisi I DPR, tapi Komisi I menunda pembahasan dengan alasan memerlukan waktu untuk mendalami. Penundaan itu tidak pernah ditindaklanjuti hingga akhirnya DPR periode 2009-2014 pun berganti.
Padahal ratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa merupakan rekomendasi Pansus DPR sendiri kepada Pemerintah RI pada tahun 2009. Apalagi sebagai RUU Kumulatif Terbuka, konvensi ini tidak perlu lagi menunggu Prolegnas untuk dibahas di parlemen.
“Sehingga sesungguhnya, tidak ada halangan apapun bagi Konvensi ini untuk dapat disahkan segera,” tutur Rivanlee. “Dan menyampaikan secara terbuka dan berkala kepada publik terkait perkembangan dari pembahasan konvensi Anti Penghilangan Paksa.”
Baca: Remigius Sigid Calon Komisioner Komnas HAM, KontraS: Bisa Konflik Kepentingan
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
![Tiga anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) tersangka pembunuhan dua sipil di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, 30 April 2023. Berdiri dari kiri ke kanan: Edison Sobolim (1), Yekson Sobolim (3), dan Nindo Mohi (5). Istimewa]](https://statik.tempo.co/data/2023/05/09/id_1202692/1202692_720.jpg)
