KontraS Minta DPR Segera Bahas RUU Ratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa

Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM. ANTARA/Muhammad Zulfikar

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau KontraS meminta agar DPR segera membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Ratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa.

Wakil Koordinator Eksternal KontraS Rivanlee Anandar menjelaskan bahwa pihaknya berharap penghilangan paksa tidak pernah terjadi kembali.

Menurutnya, pembahasan RUU Ratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa akan menghidupkan semangat bagi keluarga korban. Aturan tersebut juga memberikan jaminan setiap individu tidak boleh dihilangkan secara paksa dalam kondisi apapun.

“Langkah tersebut menjadi penting sebagai bagian dari pencegahan dan komitmen Indonesia dalam penegakan serta perlindungan hak asasi manusia agar kejahatan penghilangan paksa tidak terjadi kembali di kemudian hari,” ujar dia lewat keterangan tertulis yang dikutip Rabu, 8 Juni 2022.

Penghilangan Paksa adalah kejahatan keji yang tidak hanya menghilangkan hak kemerdekaan diri seseorang, melainkan juga sejumlah hak lain seperti perlindungan hukum, bebas dari penyiksaan, hak hidup dan sebagainya. Tidak seorang pun pantas mengalami hal itu dalam kondisi apapun, bahkan dalam perang atau keadaan darurat apapun.

Kasus Ruth Sitepu dan Tuti Koto






KontraS: Wacana TNI Menjabat di Kementerian Mengkhianati Reformasi

1 hari lalu

KontraS: Wacana TNI Menjabat di Kementerian Mengkhianati Reformasi

KontraS menilai wacana yang dilontarkan Luhut Binsar Pandjaitan problematis, sebab kontraproduktif terhadap semangat profesionalisme militer.


Terlibat Penyelidikan Kematian Brigadir J, Apa Tugas dan Wewenang Komnas HAM?

14 hari lalu

Terlibat Penyelidikan Kematian Brigadir J, Apa Tugas dan Wewenang Komnas HAM?

Komnas HAM adalah lembaga mandiri setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melakukan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia.


Netizen Protes PSE Lingkup Privat, Gelar Aksi Simbolik Gembok Gedung Kominfo

18 hari lalu

Netizen Protes PSE Lingkup Privat, Gelar Aksi Simbolik Gembok Gedung Kominfo

Netizen Indonesia mendatangi Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebagai protes akan adanya kebijakan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE)


Koalisi Sipil Tuntut 4 Hal Ini Menyusul Temuan Maladministrasi Penunjukan Penjabat Kepala Daerah

20 hari lalu

Koalisi Sipil Tuntut 4 Hal Ini Menyusul Temuan Maladministrasi Penunjukan Penjabat Kepala Daerah

Maladministrasi dalam proses pengangkatan penjabat kepala daerah misalnya adanya penyimpangan prosedur dalam pengangkatan yang berasal dari TNI.


Tanggapi Tudingan Pasal Langgar HAM, Kominfo: Aparat Harus Masuk ke Sistem untuk ...

21 hari lalu

Tanggapi Tudingan Pasal Langgar HAM, Kominfo: Aparat Harus Masuk ke Sistem untuk ...

Kominfo angkat bicara tentang sejumlah pasal dalam Permenkominfo yang dituding melanggar HAM. Beleid itu juga mewajibkan PSE mendaftar ke pemerintah.


Kontras Surati Jokowi Desak Perbaikan Kinerja Kasus Paniai

24 hari lalu

Kontras Surati Jokowi Desak Perbaikan Kinerja Kasus Paniai

Setelah 8 tahun berlalu, kata Fatia, seharusnya penanganan kasus Paniai bisa membuktikan kesungguhan Jokowi memberi keadilan bagi warga Papua.


KontraS Desak Kapolri Jamin Independensi Tim Khusus Kasus Brigadir J

26 hari lalu

KontraS Desak Kapolri Jamin Independensi Tim Khusus Kasus Brigadir J

Kasus penembakan Brigadir J dianggap banyak kejanggalan.


Novel Leila Chudori, Laut Bercerita Sudah Dicetak 48 Kali dalam 5 Tahun, Penerbit: Luar Biasa

28 hari lalu

Novel Leila Chudori, Laut Bercerita Sudah Dicetak 48 Kali dalam 5 Tahun, Penerbit: Luar Biasa

Yang istimewa, Leila Chudori memberi bonus sepucuk surat dari salah satu tokoh kepada Biru Laut khusus pembeli novel Laut Bercerita versi sampul kera


Kontras Anggap Banyak Pasal RKUHP Berpotensi Mengganggu Kebebasan Warga Negara

31 hari lalu

Kontras Anggap Banyak Pasal RKUHP Berpotensi Mengganggu Kebebasan Warga Negara

Hadirnya pasal-pasal kontroversial di RKUHP dianggap membuka ruang terjadinya pemidanaan secara paksa bagi siapa pun yang kritis terhadap negara.


Alasan Koalisi Sipil Protes Eks Pangdam Iskandar Muda Jadi Pj Gubernur Aceh

34 hari lalu

Alasan Koalisi Sipil Protes Eks Pangdam Iskandar Muda Jadi Pj Gubernur Aceh

Sejumlah organisasi masyarakat sipil memprotes penetapan Mayor Jenderal (Purn) Achmad Marzuki sebagai Penjabat Gubernur Aceh.