Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Di Balik Deklarasi Anies Baswedan Capres 2024, Ada Eks HTI hingga Napi Terorisme

Reporter

Editor

Febriyan

image-gnews
Ki-ka: Bandar At-Tamini sebagai eks Front Pembela Islam (FPI), Habib Ali Zainal Abidin Assegaf sebagai eks anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Habib Alif Akbar bin Abdurahman Al Yamani sebagai eks simpatisan FPI, dan Ustaz Kartono sebagai eks Narapidana Terorisme, memberikan pernyataan usai deklarasi dukungan terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai Calon Presiden 2024 di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu, 7 Juni 2022. Tempo/Fajar Pebrianto
Ki-ka: Bandar At-Tamini sebagai eks Front Pembela Islam (FPI), Habib Ali Zainal Abidin Assegaf sebagai eks anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Habib Alif Akbar bin Abdurahman Al Yamani sebagai eks simpatisan FPI, dan Ustaz Kartono sebagai eks Narapidana Terorisme, memberikan pernyataan usai deklarasi dukungan terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai Calon Presiden 2024 di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu, 7 Juni 2022. Tempo/Fajar Pebrianto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kelompok Majelis Sang Presiden mendeklarasikan dukungan terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk maju pada Pilpres 2024. Kelompok ini diisi mulai dari simpatisan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Front Pembela Islam (FPI), hingga eks Narapidana Terorisme.

Hal itu terungkap dalam pernyataan sejumlah simpatisan yang ikut dalam acara tersebut. Panitia sempat meminta sejumlah orang yang ikut deklarasi untuk memberikan pernyataan. Salah satunya yaitu Alif Akbar bin Abdurahman Al Yamani yang mengaku sebagai eks simpatisan Front Pembela Islam.

"Insya Allah dengan deklarasi ini kami memberikan landasan untuk Pak Anies maju Pilpres, kami berharap umat islam mengusung Pak Anies untuk periode 2024 29 nanti," kata Alif usai acara deklarasi di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu, 7 Juni 2022.

Ratusan orang terlibat membacakan deklarasi dukungan dalam acara ini. Deklarasi dipimpin oleh seseorang yang disebut Habib Wavy. Selain itu ada juga nama Hamza bin Husein Assegaf, Zaenal Muttaqin, H. Abdulah Gadir, Usman Adnan, dan Awad bin Muhammad Al-Jabri.

Alif mengklaim deklarasi ini murni atas panggilan hati peserta acara dan sama sekali tidak didorong oleh Anies. Alif menyebut deklarasi ini juga diketahui Anies, tapi dia berharap bisa memudahkan langkah mantan Menteri Pendidikan itu maju pada Pilpres 2024.

"Kami butuh sosok Anies jadi Presiden, karakter beliau sangat dibutuhkan bangsa ini dari segi amanah, ya banyak faktor yang sifatnya Anies ini sudah layak dan amat sangar layak," kata Alif.

Selain Alif, pernyataan atas deklarasi ini juga disampaikan oleh Ali Zainal Abidin Assegaf yang mengaku sebagai eks anggota HTI, Bandar At-Tamini sebagai eks FPI, dan juga Kartono yang mengaku sebagai eks narapidana terorisme.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Meski demikian, Alif tak khawatir dengan nasib deklarasi ini ke depan dengan adanya latar belakang para anggota deklarasi yang beragam. Ia menyebut masyarakat Indonesia sudah cerdas menilai segala sesuatu yang sudah terjadi di bangsa dan negara ini.

"Saya yakin dengan statement tadi tak ada masalah, tak ada yang sifatnya perselisihan, ya kami dukung siapa sah-sah saja kan," kata dia.

Pada Senin kemarin, sejumlah pemuda yang menyatakan sebagai bagian FPI Reborn menggelar deklarasi dukungan kepada Anies Baswedan di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Meskipun demikian, Front Persaudaraan Islam (FPI) pimpinan Muhammad Alattas membantah pihaknya ikut dalam aksi itu. Dia menyatakan FPI belum memutuskan untuk memberikan dukungan kepada calon mana pun pada Pilpres 2024.

Baca: Deklarasi Anies Baswedan Presiden 2024 Ricuh Karena Ada Bendera Mirip HTI

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

MK Terima 47 Amicus Curiae soal Sengketa Pilpres

19 menit lalu

Gedung Mahkamah Konstitusi. TEMPO/MAGANG/MUHAMMAD FAHRUR ROZI.
MK Terima 47 Amicus Curiae soal Sengketa Pilpres

MK menyatakan telah menerima 47 amicus curiae atau sahabat pengadilan untuk sengketa Pilpres per kemarin.


Pakar Pemilu Ragu Mahkamah Konstitusi Bakal Berani Diskualifikasi Gibran

1 jam lalu

Pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini saat ditemui di Pusdik MK, Bogor, Jawa Barat pada Rabu, 6 Maret 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Pakar Pemilu Ragu Mahkamah Konstitusi Bakal Berani Diskualifikasi Gibran

Titi Anggraini, mengatakan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak akan berani mengabulkan permohonan kubu Anies dan Ganjar yang meminta diskualifikasi Gibran


Masinton Bilang Megawati Tidak Perlu Bertemu Jokowi

1 jam lalu

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Masinton Pasaribu di kawasan Tebet, Jakarta Selatan pada Selasa, 8 Oktober 2019. TEMPO/Andita Rahma
Masinton Bilang Megawati Tidak Perlu Bertemu Jokowi

Masinton Pasaribu mengatakan Megawati Soekarnoputri tidak perlu bertemu Presiden Joko Widodo karena telah menodai konstitusi dan demokrasi.


TKN Sebut Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi Saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres

9 jam lalu

Ketua Koordinator Strategis Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Sufmi Dasco Ahmad memberikan keterangan pers di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta, Kamis, 30 November 2023. TKN Prabowo-Gibran meminta agar tidak ada lagi yang menuding pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres cacat hukum. TEMPO/M Taufan Rengganis
TKN Sebut Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi Saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres

Menurut Dasco, Prabowo juga berpesan kepada para pendukungnya untuk mempercayakan hasil putusan sengketa PHPU Pilpres 2024 ke hakim MK.


Presiden PKS Harap Hakim MK Gunakan Hati Nurani dalam Putusan Sengketa Pilpres

10 jam lalu

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu (tengah) didampingi Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi (kanan) dan Bendahara Umum PKS Mahfudz Abdurahman (kiri) menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait hasil Rapat Majelis Syuro PKS di kantor DPP PKS, Pasar Minggu, Jakarta, Jumat 15 September 2023. Rapat tersebut menghasilkan kepastian dukungan PKS terhadap pencalonan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai pasangan Anies Baswedan dalam Pemilu Presiden 2024. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Presiden PKS Harap Hakim MK Gunakan Hati Nurani dalam Putusan Sengketa Pilpres

Presiden PKS Ahmad Syaikhu berharap para Hakim MK dapat membuat keputusan sesuai dengan nilai-nilai kebenaran, baik secara formil maupun materil.


Prabowo Bertemu Tony Blair, Ini yang Dibahas

11 jam lalu

Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto menerima kunjungan eks Perdana Menteri Inggris Tony Blair di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Jumat, 19 April 2024. Foto: Dokumentasi Tim Media Prabowo
Prabowo Bertemu Tony Blair, Ini yang Dibahas

Prabowo dan Tony Blair mendiskusikan satu kunci pencapaian kemakmuran dan perbaikan kualitas hidup rakyat Indonesia.


MK Pastikan Rapat Hakim Soal Sengketa Pilpres 2024 Tak Akan Bocor

12 jam lalu

Delapan hakim Mahkamah Konstitusi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum untuk Pemilihan Presiden 2024 atau PHPU Pilpres di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Senin, 1 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
MK Pastikan Rapat Hakim Soal Sengketa Pilpres 2024 Tak Akan Bocor

MK memastikan rapat permusyawaratan hakim soal sengketa Pilpres 2024 tidak akan bocor. Pengamanan sangat ketat.


Pakar Hukum Minta MK Tidak Sekadar Jadi Mahkamah Kalkulator

15 jam lalu

Sejumlah pengunjuk rasa yang tergabung dalam Aksi Bersama Menuntut Mahkamah Konstitusi (MK) Adil dan Benar mendengarkan kutbah shalat Jumat di kawasan Patung Arjuna Wiwaha, Jakarta, Jumat 19 April 2024. Massa pengujuk rasa gabungan dari sejumlah elemen tersebut menuntut MK dapat memutus sengketa Pilpres 2024 dengan adil. ANTARA FOTO/Erlangga Bregas Prakoso
Pakar Hukum Minta MK Tidak Sekadar Jadi Mahkamah Kalkulator

Majelis Hakim MK yang menyidang perkara ini tengah menggelar rapat permusyawaratan hakim (RPH). Hakim diminta melihat substansi.


Banjir Amicus Curiae, Relawan Prabowo-Gibran Sebut MK Seperti Peradilan Jalanan

17 jam lalu

Perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum atau BEM FH dari Universitas Gadjah Mada, Universitas Diponegoro, Universitas Padjajaran, dan Universitas Airlangga menyerahkan amicus curiae atas permohonan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres di Mahkamah Konstitusi pada Selasa, 16 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Banjir Amicus Curiae, Relawan Prabowo-Gibran Sebut MK Seperti Peradilan Jalanan

Dia menjelaskan berbagai amicus curiae yang berdatangan ke MK bertentangan dengan sistem hukum di Indonesia.


H-3 Putusan Sengketa Pilpres: Demo AMIN hingga Karangan Bunga Pendukung Prabowo-Gibran

17 jam lalu

Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat arah Harmoni dan Balai Kota mulai ditutup, pada Jumat pagi, 19 April 2024, imbas dilakukan jelang aksi demonstasi di Mahkamah Konstitusi perihal putusan sengketa Pilpres 2024. TEMPO/ Advist Khoirunikmah.
H-3 Putusan Sengketa Pilpres: Demo AMIN hingga Karangan Bunga Pendukung Prabowo-Gibran

H-3 putusan sengketa Pilpres 2024 di MK terjadi demo, pengiriman karangan bunga hingga keamanan diperketat.