Tanggapi Elit PDIP, Projo: Kami Bukan Underbouw Parpol Mana pun

Reporter

Editor

Febriyan

Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, di Kompleks Istana Kepresidenan jelang pelantikan wakil menteri 2019-2024, Jakarta, 25 Oktober 2019. TEMPO/Ahmad Faiz

TEMPO.CO, Jakarta - Bendahara Umum kelompok relawan Pro Jokowi atau Projo, Panel Barus, mengatakan bahwa mereka adalah organisasi massa yang bergerak dalam urusan politik dan bukan underbouw (organisasi sayap) partai politik apa pun. Menurut dia, mereka lahir karena kemandekan saluran politik formal.

"Projo lahir pada 2013 untuk mendorong Jokowi sebagai calon presiden setelah sukses di Solo dan Jakarta, gerakan tersebut disambut oleh partai politik," katanya dalam siaran pers, Rabu, 8 Juni 2022.

Pernyataan Panel itu sebagai tanggapan terhadap komentar sejumlah politikus PDIP bahwa suara atau sikap Projo bukan sikap partainya.

Menurut Panel, kelompok relawan itu lahir karena ada kemandekan dalam saluran politik formal dalam melahirkan kepemimpinan nasional yang dicintai rakyat. Selain itu, saluran politik formal seperti partai politik juga dinilai mandek dalam melahirkan kebijakan yang Pro Rakyat.

Dia menambahkan bahwa mereka akan menggelar Musyawarah Rakyat (Musra) terkait soal arah dukungan politik pada Pilpres 2024. Panel menyatakan hal itu sesuai dengan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V yang mereka gelar di Magelang, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.

Menurut Panel, Musra ditujukan untuk menggali dan menyerap lebih dalam kehendak rakyat terkait kepemimpinan nasional dan program pembangunan ke depan. Musra adalah mekanisme demokrasi dimana rakyat ikut terlibat dan berpartisipasi dalam menentukan pemimpinnya.

"Projo bergerak dan bertindak sesuai arahan Jokowi yang merupakan Ketua Dewan Pembina. Jokowi dalam pidatonya menyampaikan agar Projo Ojo Kesusu (jangan terburu-buru), terus menggali kehendak rakyat dan terus menyerap aspirasi dari rakyat, menurut kami itulah esensi Musra," tutur Panel.

Karena itu, menurut dia, mereka akan terus berhubungan dan berkomunikasi dengan semua pihak termasuk partai politik dalam urusan kepemimpinan nasional kedepan. Panel menyatakan mereka menyadari bahwa secara undang-undang, hanya partai politik yang dapat mencalonkan capres dan cawapres. Namun, setiap Warga Negara Indonesia memiliki hak untuk menyuarakan aspirasinya soal calon presiden pilihannya.

Panel juga menyatakan bahwa kedekatan Projo dengan partai politik tertentu bukan hanya menjelang Pilpres 2024 saja. Dia menyatakan mereka sering bekerjasama dengan PDIP, Partai Nasdem, Partai Golkar, PPP, PAN dan partai lainnya dalam melahirkan kepemimpinan di daerah.

Dia menegaskan, Projo akan terus bergerak dan berupaya menjadi jembatan antara kehendak rakyat, para calon dan Partai Politik. Dia pun meminta agar partai-partai politik tidak perlu risau dengan sepak terjang mereka.

"Projo terbuka menjadi mitra siapa pun dalam kerangka melahirkan kepemimpinan yang setia di garis rakyat dan setia menjalankan program-program yang Pro Rakyat," kata Panel.

Sebelumnya, Projo hadir dalam acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) pada akhir pekan lalu. Sejumlah pengamat pun menilai merapatnya kelompok relawan itu ke koalisi yang dibangun oleh Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Amanat Nasional sebagai bentuk manuver politik untuk memastikan kendaraan politik bagi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Ganjar memang disebut sebagai tokoh yang kemungkinan besar mendapatkan dukungan dari Projo dan Presiden Jokowi. Dalam rakernas di Magelang, Jokowi sempat memberi sinyal dukungan kepada rekan sesama politikus PDIP tersebut.

Meskipun demikian, PDIP masih belum memastikan siapa calon yang akan mereka usung. Bahkan, sejumlah elit partai banteng bermoncong putih itu secara terbuka menyerang Ganjar.

Para elit PDIP pun menegaskan bahwa mereka tak akan terinmidasi oleh manuver yang dilakukan oleh Projo. Mereka menyatakan bahwa suara kelompok relawan itu bukan suara mereka.

Baca: Projo Ikut Acara Koalisi Indonesia Bersatu, PDIP: Silakan Mau ke Mana Saja

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini






Iriana Jokowi Ajak Pengawal Makan Malam Bersama Usai Diguyur Hujan

1 jam lalu

Iriana Jokowi Ajak Pengawal Makan Malam Bersama Usai Diguyur Hujan

Melalui komandan, Iriana Jokowi mengajak para pengawal untuk makan malam bersama.


Jokowi Diminta Beri Persetujuan Tertulis ke Jaksa Agung soal Pengubahan Putusan MK

6 jam lalu

Jokowi Diminta Beri Persetujuan Tertulis ke Jaksa Agung soal Pengubahan Putusan MK

Viktor menyebut permohonan ini diajukan agar laporan pihaknya ke Polda Metro Jaya atas kasus pengubahan putusan MK ini segera berjalan.


Warga Solo Keluhkan Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan, 2 Fraksi DPRD Minta Gibran Beri Respons

7 jam lalu

Warga Solo Keluhkan Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan, 2 Fraksi DPRD Minta Gibran Beri Respons

Keputusan Wali Kota Gibran Rakabuming Raka menaikkan tarif pajak bumi dan bangunan (PBB) 2023 dikeluhkan banyak warga.


Besok, Jokowi Hadiri Acara Peringatan Satu Abad NU Bareng Erick Thohir

8 jam lalu

Besok, Jokowi Hadiri Acara Peringatan Satu Abad NU Bareng Erick Thohir

Presiden Joko Widodo dan ibu negara, Iriana berangkat ke Jawa Timur pada Senin 6 Februari 2022. Jokowi dijadwalkan akan menghadiri resepsi puncak satu abad Nahdlatul Ulama (NU)


Jokowi Bakal Teken PP Dana SDM Desa, Ekonom Ingatkan Bahaya Budget Siluman

8 jam lalu

Jokowi Bakal Teken PP Dana SDM Desa, Ekonom Ingatkan Bahaya Budget Siluman

Bhima Yudhistira, merespons rencana Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang akan menerbitkan peraturan pemerintah (PP) soal anggaran khusus untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM) desa.


Bermodal Cadangan Nikel Berlimpah, Jokowi Optimistis Industri EV Indonesia Tumbuh Pesat

8 jam lalu

Bermodal Cadangan Nikel Berlimpah, Jokowi Optimistis Industri EV Indonesia Tumbuh Pesat

Melimpahnya cadangan nikel tersebut membuat pemerintah Indonesia membuka kesempatan bagi para investor untuk berinvestasi di Tanah Air.


Kepala Bapanas soal Harga Beras Naik: Eceran Tertinggi Rp 9.450, Tapi Enggak Dijagain

8 jam lalu

Kepala Bapanas soal Harga Beras Naik: Eceran Tertinggi Rp 9.450, Tapi Enggak Dijagain

Kepala Bapanas meminta Satgas Pangan di berbagai instansi untuk terus melakukan pengawasan terhadap kenaikan harga besar di pasaran.


Jokowi Perintahkan BUMN Jadi Off Taker Pangan, Draf Aturan Disiapkan 2 Pekan Ini

10 jam lalu

Jokowi Perintahkan BUMN Jadi Off Taker Pangan, Draf Aturan Disiapkan 2 Pekan Ini

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan integrasi BUMN bidang pangan untuk menjadi off taker atau penyerap hasil produksi di masyarakat. Revisi sejumlah peraturan dan mekanisme pendanaan murah disiapkan agar tak ada lagi harga komoditas pangan di tingkat petani yang jatuh.


ChatGPT Tolak Berikan Ulasan Positif untuk Trump, Xi Jinping, Putin dan Rizieq Shihab, Kenapa?

10 jam lalu

ChatGPT Tolak Berikan Ulasan Positif untuk Trump, Xi Jinping, Putin dan Rizieq Shihab, Kenapa?

Chatbot ChatGPT menolak menjawab puisi kebaikan tentang Rizieq Shihab, Trump, Xi Jinping dan Putin lantaran disebut sebagai sosok yang bermasalah


Begini Tanggapan Airlangga soal Usulan Gubernur Ditunjuk Pemerintah

10 jam lalu

Begini Tanggapan Airlangga soal Usulan Gubernur Ditunjuk Pemerintah

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto pun ikut menyampaikan tanggapannya seputar usulan penunjukan jabatan gubernur oleh pemerintah