Tanggapi Elit PDIP, Projo: Kami Bukan Underbouw Parpol Mana pun

Reporter

Editor

Febriyan

Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, di Kompleks Istana Kepresidenan jelang pelantikan wakil menteri 2019-2024, Jakarta, 25 Oktober 2019. TEMPO/Ahmad Faiz

TEMPO.CO, Jakarta - Bendahara Umum kelompok relawan Pro Jokowi atau Projo, Panel Barus, mengatakan bahwa mereka adalah organisasi massa yang bergerak dalam urusan politik dan bukan underbouw (organisasi sayap) partai politik apa pun. Menurut dia, mereka lahir karena kemandekan saluran politik formal.

"Projo lahir pada 2013 untuk mendorong Jokowi sebagai calon presiden setelah sukses di Solo dan Jakarta, gerakan tersebut disambut oleh partai politik," katanya dalam siaran pers, Rabu, 8 Juni 2022.

Pernyataan Panel itu sebagai tanggapan terhadap komentar sejumlah politikus PDIP bahwa suara atau sikap Projo bukan sikap partainya.

Menurut Panel, kelompok relawan itu lahir karena ada kemandekan dalam saluran politik formal dalam melahirkan kepemimpinan nasional yang dicintai rakyat. Selain itu, saluran politik formal seperti partai politik juga dinilai mandek dalam melahirkan kebijakan yang Pro Rakyat.

Dia menambahkan bahwa mereka akan menggelar Musyawarah Rakyat (Musra) terkait soal arah dukungan politik pada Pilpres 2024. Panel menyatakan hal itu sesuai dengan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V yang mereka gelar di Magelang, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.

Menurut Panel, Musra ditujukan untuk menggali dan menyerap lebih dalam kehendak rakyat terkait kepemimpinan nasional dan program pembangunan ke depan. Musra adalah mekanisme demokrasi dimana rakyat ikut terlibat dan berpartisipasi dalam menentukan pemimpinnya.

"Projo bergerak dan bertindak sesuai arahan Jokowi yang merupakan Ketua Dewan Pembina. Jokowi dalam pidatonya menyampaikan agar Projo Ojo Kesusu (jangan terburu-buru), terus menggali kehendak rakyat dan terus menyerap aspirasi dari rakyat, menurut kami itulah esensi Musra," tutur Panel.

Karena itu, menurut dia, mereka akan terus berhubungan dan berkomunikasi dengan semua pihak termasuk partai politik dalam urusan kepemimpinan nasional kedepan. Panel menyatakan mereka menyadari bahwa secara undang-undang, hanya partai politik yang dapat mencalonkan capres dan cawapres. Namun, setiap Warga Negara Indonesia memiliki hak untuk menyuarakan aspirasinya soal calon presiden pilihannya.

Panel juga menyatakan bahwa kedekatan Projo dengan partai politik tertentu bukan hanya menjelang Pilpres 2024 saja. Dia menyatakan mereka sering bekerjasama dengan PDIP, Partai Nasdem, Partai Golkar, PPP, PAN dan partai lainnya dalam melahirkan kepemimpinan di daerah.

Dia menegaskan, Projo akan terus bergerak dan berupaya menjadi jembatan antara kehendak rakyat, para calon dan Partai Politik. Dia pun meminta agar partai-partai politik tidak perlu risau dengan sepak terjang mereka.

"Projo terbuka menjadi mitra siapa pun dalam kerangka melahirkan kepemimpinan yang setia di garis rakyat dan setia menjalankan program-program yang Pro Rakyat," kata Panel.

Sebelumnya, Projo hadir dalam acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) pada akhir pekan lalu. Sejumlah pengamat pun menilai merapatnya kelompok relawan itu ke koalisi yang dibangun oleh Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Amanat Nasional sebagai bentuk manuver politik untuk memastikan kendaraan politik bagi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Ganjar memang disebut sebagai tokoh yang kemungkinan besar mendapatkan dukungan dari Projo dan Presiden Jokowi. Dalam rakernas di Magelang, Jokowi sempat memberi sinyal dukungan kepada rekan sesama politikus PDIP tersebut.

Meskipun demikian, PDIP masih belum memastikan siapa calon yang akan mereka usung. Bahkan, sejumlah elit partai banteng bermoncong putih itu secara terbuka menyerang Ganjar.

Para elit PDIP pun menegaskan bahwa mereka tak akan terinmidasi oleh manuver yang dilakukan oleh Projo. Mereka menyatakan bahwa suara kelompok relawan itu bukan suara mereka.

Baca: Projo Ikut Acara Koalisi Indonesia Bersatu, PDIP: Silakan Mau ke Mana Saja

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini






Inflasi Jambi Tembus 8,55 Persen, Jokowi: Hati-hati

1 jam lalu

Inflasi Jambi Tembus 8,55 Persen, Jokowi: Hati-hati

Jokowi membuka data lima provinsi dengan inflasi tertinggi di Indonesia yang sudah di atas 5 persen.


Jokowi Minta Menteri Tak Bekerja Standar Saat Kondisi Dunia Sedang Tak Normal

2 jam lalu

Jokowi Minta Menteri Tak Bekerja Standar Saat Kondisi Dunia Sedang Tak Normal

Jokowi mengatakan, dunia sedang dalam kondisi sulit. Dia meminta menteri dan para pejabat pemerintahan tak bekerja standar.


Jokowi Minta Mendagri Siapkan Aturan agar Anggaran Tak Terduga Bisa Dipakai Atasi Inflasi

2 jam lalu

Jokowi Minta Mendagri Siapkan Aturan agar Anggaran Tak Terduga Bisa Dipakai Atasi Inflasi

Jokowi meminta pemerintah daerah memakai pos anggaran belanja tidak terduga dalam APBD untuk berbagai kebijakan yang dibutuhkan demi tekan inflasi


Inflasi Nyaris 5 Persen, Jokowi Perintahkan Tito Bikin Aturan Distribusi Pangan

2 jam lalu

Inflasi Nyaris 5 Persen, Jokowi Perintahkan Tito Bikin Aturan Distribusi Pangan

Jokowi ingin pos anggaran tak terduga dipakai untuk menutup biaya transportasi distribusi pangan.


Jokowi Minta Erick Thohir Segera Tambah Pesawat Garuda demi Tekan Harga Tiket

2 jam lalu

Jokowi Minta Erick Thohir Segera Tambah Pesawat Garuda demi Tekan Harga Tiket

Presiden Jokowi memerintahkan Menteri BUMN Erick Thohir untuk segera menambah jumlah pesawat di maskapai penerbangan Garuda Indonesia.


Muhaimin Iskandar Sebut 3 Faktor Kunci Indonesia Bisa Lalui Kondisi Sulit

2 jam lalu

Muhaimin Iskandar Sebut 3 Faktor Kunci Indonesia Bisa Lalui Kondisi Sulit

Menurut Muhaimin Iskandar ada tiga faktor kunci keberhasilan Indonesia terlepas dari masa sulit. Salah satunya adalah peran pemimpin dan masyarakat.


Jokowi Sebut Infrastruktur 11 Kali di Pidato Nota Keuangan, Ekonom: Kontradiktif

3 jam lalu

Jokowi Sebut Infrastruktur 11 Kali di Pidato Nota Keuangan, Ekonom: Kontradiktif

Ekonom menilai pidato nota keuangan dan RAPBN Jokowi yang sebelas kali menyinggung soal infrastruktur tak sejalan dengan masalah utama negara.


Jokowi Bentuk Tim Kilat Kasus Hak Asasi Manusia Berat

3 jam lalu

Jokowi Bentuk Tim Kilat Kasus Hak Asasi Manusia Berat

Presiden Jokowi membentuk Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Masa Lalu


Top Nasional: Insiden Pengait Bendera Merah Putih Putus di Solo, Pidato Puan Dinilai Beri Sinyal Maju Capres

6 jam lalu

Top Nasional: Insiden Pengait Bendera Merah Putih Putus di Solo, Pidato Puan Dinilai Beri Sinyal Maju Capres

Upacara peringatan HUT ke-77 Kemerdekaan RI di Kota Solo, Rabu, 17 Agustus 2022, diwarnai insiden putusnya pengait tali bendera Merah Putih


Suara Tentangan Kepres Jokowi Soal Penyelesaian Kasus HAM Berat

7 jam lalu

Suara Tentangan Kepres Jokowi Soal Penyelesaian Kasus HAM Berat

Presiden Jokowi didesak untuk mencabut Kepres Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu.