Tito Karnavian Ingin Bikin Aturan Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Demokratis

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri akhirnya mempertimbangkan untuk menerbitkan peraturan teknis penunjukan penjabat kepala daerah untuk menjamin proses pengangkatan penjabat lebih demokratis dan transparan.

"Saya akan melakukan exercise dengan jajaran Kemendagri, nanti kami undang juga beberapa ahli termasuk teman-teman dari civil society, setelah itu rapat antar kementerian, saya ingin ada semacam aturan Kemendagri mengenai sebuah penunjukan (kepala daerah) yang mekanismenya ada semangat demokrasi dan transparansi," ujar Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan pada Selasa, 7 Juni 2022.

Menurut Tito, aturan penunjukan kepala daerah sebetulnya sudah tersebar di beberapa aturan undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain-lain.

"Tapi kami menangkap satu aspirasi, yang sebetulnya bukan perintah, dari MK yang meminta pemerintah mempertimbangkan supaya ada mekanisme penunjukan yang demokratis dan transparan. Kata-kata demokratis dan transparan itu lah yang menjadi atensi kami," ujarnya.

Sebelumnya, berbagai persoalan mengiringi pemilihan penjabat kepala daerah pada gelombang pertama, seperti adanya gubernur yang menolak melantik penjabat bupati/wali kota, penunjukan anggota TNI aktif sebagai penjabat, dan penjabat bupati yang mundur setelah dilantik. Sejumlah pakar menilai berbagai polemik tersebut terjadi karena tidak adanya aturan pelaksana yang jelas mengenai penunjukan kepala daerah.

Tito Karnavian enggan menjawab saat ditanya mengenai berbagai polemik tersebut. Ia hanya menjelaskan bahwa Kemendagri bakal membuat aturan pelaksana untuk menjamin pelaksanaan penunjukan penjabat kepala daerah berlangsung secara demokratis dan transparan.

Baca juga: Ombudsman Verifikasi Laporan terhadap Mendagri soal Penjabat Kepala Daerah

DEWI NURITA

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini






Pemda di Papua Diimbau Bantu Kabupaten Lanny Jaya Atasi Krisis Pangan

2 hari lalu

Pemda di Papua Diimbau Bantu Kabupaten Lanny Jaya Atasi Krisis Pangan

Kabupaten Lanny Jaya tengah menghadapi krisis pangan akibat gagal panen karena diterpa bencana alam


MRP Minta Mahfud Md Bentuk Tim Pencari Fakta Pengungsi Daerah Konflik Papua

3 hari lalu

MRP Minta Mahfud Md Bentuk Tim Pencari Fakta Pengungsi Daerah Konflik Papua

MRP meminta Mahfud Md membentuk tim pencari fakta untuk mengidentifikasi kebutuhan pengungsi.


Ombudsman Tegaskan Aturan Pj Kepala Daerah Harus Lewat PP

5 hari lalu

Ombudsman Tegaskan Aturan Pj Kepala Daerah Harus Lewat PP

Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng menjelaskan empat alasan mengapa aturan Pj kepala daerah harus lewat PP.


Aturan Teknis Pj Kepala Daerah Bakal Terbit Lewat Permendagri, Tunggu Persetujuan Jokowi

5 hari lalu

Aturan Teknis Pj Kepala Daerah Bakal Terbit Lewat Permendagri, Tunggu Persetujuan Jokowi

Kementerian Dalam Negeri akhirnya menyiapkan aturan teknis penunjukan Pj kepala daerah dalam peraturan menteri dalam negeri atau Permendagri.


Gerakan Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih, Mendagri Bakal ke Tiga Wilayah Ini

5 hari lalu

Gerakan Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih, Mendagri Bakal ke Tiga Wilayah Ini

Daerah yang bakal dikunjungi direncanakan meliputi Provinsi Papua, Jawa Timur, dan Aceh


Majelis Rakyat Papua Setor 12 Keputusan ke Tito: Dilarang Jual Beli Tanah Ulayat

6 hari lalu

Majelis Rakyat Papua Setor 12 Keputusan ke Tito: Dilarang Jual Beli Tanah Ulayat

Keputusan MRP melarang jual beli tanah ulayat dan moratorium sumber daya alam selaras dengan penelitian Amnesty tentang tambang emas di Papua.


Kasus Covid-19 Meningkat, Pemerintah Kembali Perpanjang PPKM

7 hari lalu

Kasus Covid-19 Meningkat, Pemerintah Kembali Perpanjang PPKM

Kondisi di seluruh daerah baik di Jawa dan Bali maupun di luar Jawa dan Bali tetap berada di Level 1


Kunjungi Kota Bitung, TP PKK Pusat Tinjau Posyandu Flamboyan

7 hari lalu

Kunjungi Kota Bitung, TP PKK Pusat Tinjau Posyandu Flamboyan

Posyandu Flamboyan merupakan salah satu Posyandu percontohan yang berprestasi


Pemerintah Kembali Perpanjang PPKM, Begini Perubahan Aturannya

7 hari lalu

Pemerintah Kembali Perpanjang PPKM, Begini Perubahan Aturannya

Perpanjangan PPKM di Jawa Bali mulai 2 sampai 15 Agustus . Sementara untuk luar Jawa Bali ditetapkan lebih lama yaitu 2 Agustus hingga 5 September


Ada Kenaikan Kasus Covid-19, Kemendagri Sebut Semua Wilayah Masih Berstatus PPKM Level 1

7 hari lalu

Ada Kenaikan Kasus Covid-19, Kemendagri Sebut Semua Wilayah Masih Berstatus PPKM Level 1

Pemerintah memutuskan untuk kembali memperpanjang pelaksanaan PPKM di daerah di tengah pandemi yang terus diupayakan terkendali.