Kasus Formula E, KPK Masih Kumpulkan Keterangan dan Alat Bukti

Reporter

Juru Bicara KPK Ali Fikri. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan masih menyelidiki dugaan korupsi dalam pelaksanaan balap Formula E. KPK masih mengumpulkan alat bukti dan keterangan di kasus tersebut.

“Penyelidikan masih berjalan,” kata pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri, di kantornya, Jakarta, Selasa, 7 Juni 2022.

Ali mengatakan masih mengumpulkan keterangan dan alat bukti untuk mencari peristiwa pidana dalam balapan mobil listrik tersebut.

Menurut Ali, tim di KPK akan menganalisis keterangan dan bukti tersebut. Selain peristiwa pidana, kata dia, KPK juga mencari pihak yang patut dimintai tanggung jawab, bila memang benar telah terjadi korupsi. “Perkembangannya akan kami sampaikan lebih lanjut,” kata dia.

Formula E telah dilaksanakan di Jakarta pada 4 Juni 2022. Formula E terbilang sukses dihelat di Jakarta International E-Prix Circuit Ancol. Ajang itu dihadiri oleh sekitar 60 ribu penonton menurut Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan. Balapan yang diikuti 22 pembalap itu dimenangkan oleh pembalap asal Selandia Baru, Mitch Evans.

KPK telah melakukan penyelidikan kasus ini sejak akhir 2021. Sejumlah pihak telah diperiksa, seperti Ketua DPRD DKI sekaligus politikus PDIP Prasetyo Edi Marsudi dan Syahrial.

Baca: KPK Akan Dalami soal Perencanaan dan Penganggaran Formula E


Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini






Wagub DKI Sebut Nasib Penjualan Saham Bir PT Delta Diserahkan ke Penjabat Gubernur

8 jam lalu

Wagub DKI Sebut Nasib Penjualan Saham Bir PT Delta Diserahkan ke Penjabat Gubernur

Penjualan saham bir PT Delta Djakarta adalah bagian dari janji kampanye Anies Baswdan dan Sandiaga Uno saat Pilgub DKI Jakarta.


Penjenamaan Rumah Sakit jadi Rumah Sehat, DPRD DKI Panggil Dinas Kesehatan

8 jam lalu

Penjenamaan Rumah Sakit jadi Rumah Sehat, DPRD DKI Panggil Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan DKI diminta menjelaskan soal branding rumah sakit jadi Rumah Sehat untuk Jakarta itu kepada wakil rakyat DKI.


Penerapan Tarif Integrasi Rp 10.000 Masih Menunggu Kepgub Anies Baswedan

9 jam lalu

Penerapan Tarif Integrasi Rp 10.000 Masih Menunggu Kepgub Anies Baswedan

Tarif integrasi Rp 10.000 berlaku bagi pengguna angkutan Jaklingko, Transjakarta, MRT dan LRT. Akan berlaku pada bulan ini.


Anies Baswedan Kenalkan Rumah Sehat Untuk Jakarta, 31 RSUD Mulai Ganti Logo dan Plang Nama

14 jam lalu

Anies Baswedan Kenalkan Rumah Sehat Untuk Jakarta, 31 RSUD Mulai Ganti Logo dan Plang Nama

Anies Baswedan mengenalkan nama Rumah Sehat Untuk Jakarta sebagai ganti nama RSUD. Mulai bersiap-siap ganti logo dan plang nama.


Geledah Plaza Summarecon di Kasus Haryadi Suyuti, KPK Temukan Dokumen Aliran Duit

14 jam lalu

Geledah Plaza Summarecon di Kasus Haryadi Suyuti, KPK Temukan Dokumen Aliran Duit

Penggeledahan di Plaza Summarecon dilakukan dalam penyidikan kasus dugaan suap pengurusan perizinan yang menyeret Haryadi Suyuti


Daftar Lengkap 31 Rumah Sehat Untuk Jakarta, Tersebar di 5 Kota dan Kepulauan Seribu

19 jam lalu

Daftar Lengkap 31 Rumah Sehat Untuk Jakarta, Tersebar di 5 Kota dan Kepulauan Seribu

Anies Baswedan mengubah penyebutan 31 RSUD di DKI menjadi Rumah Sehat Untuk Jakarta. Berikut daftar lengkapnya.


KPK Geledah Lagi Plaza Summarecon Bekasi

1 hari lalu

KPK Geledah Lagi Plaza Summarecon Bekasi

Dalam perkara ini, KPK menetapkan Haryadi menjadi tersangka penerima suap dari petinggi Summarecon.


Geledah Lagi Plaza Summarecon Bekasi dalam Kasus Haryadi Suyuti, KPK: Melanjutkan Upaya Paksa

1 hari lalu

Geledah Lagi Plaza Summarecon Bekasi dalam Kasus Haryadi Suyuti, KPK: Melanjutkan Upaya Paksa

Penggeledahan ini dilakukan dalam penyidikan kasus suap izin pembangunan apartemen yang menjerat bekas Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti.


Dukung Penataan Jaringan Utilitas di Jakarta, LP2AD: Selaras Keinginan Anies Baswedan

1 hari lalu

Dukung Penataan Jaringan Utilitas di Jakarta, LP2AD: Selaras Keinginan Anies Baswedan

Penataan jaringan utilitas perkotaan mutlak dilakukan agar Jakarta semakin tertata rapi dan menjadi barometer bagi daerah lain.


Anies Baswedan Belum Bisa Mencabut Pergub Penggusuran yang Diteken Ahok

1 hari lalu

Anies Baswedan Belum Bisa Mencabut Pergub Penggusuran yang Diteken Ahok

Pemprov DKI tak bisa langsung mencabut pergub penggusuran yang diteken di era Ahok. Anies Baswedan didesak segera mencabut pergub tersebut.