TEMPO.CO, Jakarta -Secara umum Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya. Fungsinya melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi Hak Asasi Manusia.
Hal ini disebutkan di Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Tujuan pendirian Komnas HAM adalah untuk mengembangkan dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di Indonesia.
Di samping itu, Komnas HAM dibentuk dengan tujuan meningkatkan perlindungan HAM untuk mendukung terwujudnya pembangunan nasional.
Dalam menjalankan kerja-kerjanya, Komnas HAM dilengkapi dengan dua badan kelengkapan, yaitu Sidang Paripurna dan Subkomisi.
Sidang Paripurna adalah kekuasaan tertinggi yang ada dalam Komnas HAM dan terdiri atas seluruh anggota Komnas HAM.
Sedangkan, Subkomisi adalah bagian dalam Komnas HAM yang berfokus pada hal-hal tertentu, seperti pendidikan dan penyuluhan, pengkajian instrumen HAM, dan pemantau pelaksanaan HAM.
Jejak Perjalanan Komnas HAM
Dilansir dari laman komnasham.go.id Komnas HAM berdiri pada 1993, tepatnya tanggal 7 Juni 1993 melalui keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993.
Sejak didirikan pada 1993, Komnas HAM telah mengalami enam kali periodisasi keanggotaan, Setiap periode menghadapi tantangan yang berlainan sesuai dengan konteksnya.
Untuk itu, Komnas HAM harus mampu mereposisi diri di tengah situasi yang terus berubah di setiap jaman, khususnya di era yang lebih demokratis seperti saat ini.
Hal ini mengemuka dalam Sarasehan "Seperempat Abad Komnas HAM" yang diadakan di Jakarta, pada Senin, 9 Juli 2018. Acara tersebut dibuka oleh Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik yang meminta dukungan dari semua pihak untuk membangun Komnas HAM secara lebih baik.
Dalam paparannya, Albert Hasibuan yang menjabat anggota Komnas HAM pada periode pertama (1993-1998) menyampaikan bahwa pada masanya komitmen anggota sangat kuat sehingga mampu menjadi lembaga yang disegani dan dihormati oleh berbagai kalangan.
Meskipun pada saat pembentukannya, tidak sedikit pihak yang mencibir oleh karena dianggap sebagai "alat" oleh penguasa saat itu karena dibentuk oleh Keputusan Presiden.
Selanjutnya:
