TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta para Penjabat Kepala Daerah bersikap netral pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilu serentak 2024 mendatang.
Pernyataan Presiden ini disampaikan oleh Penjabat Bupati Muaro Jambi Bachyuni Deliansyah seusai mengikuti pertemuan tertutup Jokowi dengan 48 penjabat kepala daerah di Istana Negara pada hari ini.
"Kami sebagai penjabat harus tegak lurus, tidak terlibat dalam politik praktis," kata dia dalam keterangan di Istana, Jakarta, Selasa, 7 Juni 2022.
Eks Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi ini juga menyebutkan beberapa arahan Jokowi dalam pertemuan. Pertama, para Penjabat Kepala Daerah diminta memastikan tersedianya anggaran untuk Pilkada 2024 mendatang.
Kedua, Penjabat Kepala Daerah diminta untuk memastikan belanja yang dilakukan lewat Anggaran Pendapatan Belanda Daerah atau APBD memprioritaskan produk dalam lokal. Ketiga yaitu soal vaksin. "Mengedepankan vaksin dalam rangka pandemi supaya cepat berlalu di Indonesia," kata dia.
Keempat, Jokowi juga meminta penjabat kepala daerah untuk memperhatikan jika ada lahan terlantar di daerah. "Segera menanam dengan masyarakat apa saja yang bisa tumbuh untuk meningkatkan ketahanan pangan," kata dia.
Adapun terkait evaluasi, Bachyuni menyebut hal itu sudah diatur dalam UU. Aturan tersebut, kata dia, menyebutkan Penjabat Kepala Daerah dapat diperpanjang tugasnya setahun dengan orang yang sama atau bisa diganti dengan yang lain.
Sebelumnya, Jokowi sudah meminta Kementerian Dalam Negeri menyiapkan penjabat untuk menggantikan kepala daerah yang akan berakhir masa jabatannya di 2022. Total, ada 101 daerah, disiapkan karena ada 7 gubernur, 76 bupati, dan ada 18 wali kota yang harus diisi.
Di tengah proses ini, muncul sejumlah kritik. Mulai dari adanya TNI aktif yang jadi Penjabat Kepala Daerah hingga Gubernur yang sempat menolak melantik Penjabat Bupati tak sesuai yang diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri.
Hal ini pun kemudian sempat menjadi sorotan anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Anwar Hafid. Ia meminta Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyampaikan langsung persoalan ini ke Jokowi.
"Supaya Pak Presiden tahu ini, kita tak ada masalah sebetulnya, tapi kewibawaan pemerintah bisa hilang," kata Anwar dalam rapat kerja Komisi Pemerintahan DPR bersama Mensesneg, KSP, dan Seskab, di Gedung DPR, Kamis, 2 Juni 2022.
Baca juga: DPR Akan Panggil Mendagri Bahas Aturan Penunjukan Penjabat Kepala Daerah
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
