Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Remigius Sigid Calon Komisioner Komnas HAM, KontraS: Bisa Konflik Kepentingan

image-gnews
Kepala Polisi Daerah (Kapolda) Kalimantan Barat, Irjen Remigius Sigid Tri Hardjanto (kiri) melakukan salam komando dengan Kepala Polisi Daerah (Kapolda) Sulawesi Utara, Irjen Pol Royke Lumowa usai serah terima jabatan (sertijab) di Gedung Rupatama, Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 11 Februari 2020. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Kepala Polisi Daerah (Kapolda) Kalimantan Barat, Irjen Remigius Sigid Tri Hardjanto (kiri) melakukan salam komando dengan Kepala Polisi Daerah (Kapolda) Sulawesi Utara, Irjen Pol Royke Lumowa usai serah terima jabatan (sertijab) di Gedung Rupatama, Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 11 Februari 2020. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai anggota Polri yang lulus dalam seleksi calon komisioner Komnas HAM berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Sebelumnya, Kepala Divisi Hukum Polri Inspektur Jenderal Remigius Sigid Tri Hardjanto yang lulus sebagai calon anggota Komnas HAM

“Kami khawatir jika terdapat anggota Polri lolos dalam seleksi calon komisioner Komnas HAM, maka akan berpotensi timbul konflik kepentingan yang kemudian berdampak pada indepedensi kerja-kerja Komnas HAM,” kata Kepala Divisi Hukum KontraS Andi Muhammad Rezaldy kepada Tempo, Senin, 6 Juni 2022.

Berdasarkan pemantauan yang dilakukan KontraS, kata Andi Rezaldy, institusi Polri selalu menjadi urutan teratas dalam melakukan pelanggaran hak asasi manusia. “Kami menilai akan sulit bagi Komnas HAM nantinya untuk mengungkap dan menuntaskan kasus-kasus tersebut,” katanya.

Menurutnya, dalam berbagai kasus, institusi kepolisian kerap kali tidak profesional bahkan ‘lembek’ untuk menindak anggotanya yang melakukan pelanggaran HAM. "Saya menduga hal yang serupa akan terjadi apabila komisioner Komnas HAM berasal dari anggota Polri,” katanya.

Soal rekam jejak Remigius Sigid Tri Hardjanto yang lulus sebagai calon anggota Komnas HAM, kata Andi Rezaldy, KontraS masih melakukan pendalaman. “Soal rekam jejak, kami masih melakukan pendalaman,” ujarnya.

Sebelumnya, KontraS menolak Remigius Sigid sebagai calon anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Wakil Koordinator KontraS Rivanlee Anandar mengatakan, status polisi aktif Sigid dikhawatirkan menjadi bias dan adanya intervensi.

“KontraS secara tegas menolak potensi konflik kepentingan dengan adanya anggota Polri aktif yang lolos di tahap administrasi dan tertulis dalam pemilihan ini,” katanya dalam keterangan tertulis, Jumat, 3 Juni 2022.

Rivanlee menyayangkan proses seleksi tertulis penulisan makalah ini meloloskan kandidat dari Polri di antara 50 nama yang lolos. Menurutnya, proses pemilihan harus transparan, akuntabel, dan memperhatikan kemungkinan konflik kepentingan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Kami melihat lolosnya Sigid tidak lepas dari sepak terjang pendahulunya, seperti Firli Bahuri yang melintas ke institusi sipil lain yang kini menjadi Ketua KPK atau Iriawan alias Iwan Bule yang sempat menjadi Pjs Gubernur,” tuturnya.

KontraS mengamati keterlibatan anggota polisi ke institusi/lembaga lain bukan suatu temuan baru. Sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo dari 2014-2019, ada beberapa pejabat atau purnawirawan Polri yang masuk.

Rivanlee mencontohkan perwira yang masuk ke instansi/lembaga lain adalah Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri. Setyo Wasisto sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian dan Budi Waseso sebagai Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

MUTIA YUANTISYA

Baca: Profil Calon Anggota Komnas HAM Irjen Remigius Sigid Tri Hardjanto

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Koalisi Masyarakat Sipil Sebut Perubahan Revisi UU TNI dan UU Polri Justru Bisa Lemahkan Agenda Reformasi TNI-Polri

10 menit lalu

Ilustrasi TNI. ANTARA
Koalisi Masyarakat Sipil Sebut Perubahan Revisi UU TNI dan UU Polri Justru Bisa Lemahkan Agenda Reformasi TNI-Polri

Koalisi Masyarakat Sipil menyoroti potensi dampak negatif dari RUU TNI dan Polri terhadap profesionalisme dan netralitas TNI - Polri. Ini selengkapnya


Dorong Penegakan Hukum, Komnas HAM Dalami Insiden Penembakan oleh TNI di Puncak Jaya

35 menit lalu

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait persoalan HAM selama Pemilu 2024 di Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024. Sejumlah pelanggaran HAM yang ditemukan di antaranya, hak pilih kelompok marginal dan rentan, netralitas aparatur negara, hak kesehatan, dan hak hidup petugas pemilu. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Dorong Penegakan Hukum, Komnas HAM Dalami Insiden Penembakan oleh TNI di Puncak Jaya

"Komnas HAM menyesalkan peristiwa penembakan yang mengakibatkan meninggalnya tiga warga di Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya," ujar Atnike.


LP3HI Berikan 2 Bukti Tambahan di Sidang Praperadilan Promosi Judi Online Wulan Guritno dan Nikita Mirzani

5 jam lalu

Wakil Ketua LP3HI Kurniawan Adi Nugroho (dua dari kiri) bersalaman dengan hakim ketua, Florensani, dalam sidang putusan praperadilan kasus video porno Luna Maya dan Cut Tari di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, 7 Agustus 2018. Luna dan Cut masih menyandang status sebagai tersangka, sementara Ariel NOAH telah diganjar hukuman 3,5 tahun penjara. TEMPO/Fakhri Hermansyah
LP3HI Berikan 2 Bukti Tambahan di Sidang Praperadilan Promosi Judi Online Wulan Guritno dan Nikita Mirzani

Berdasarkan penjelasan LP3HI, kedua situs judi online yang dipromosikan Wulan Guritno dan Nikita Mirzani masih bisa dibuka tanpa menggunakan VPN.


4 Jenderal Polisi yang Daftar Capim KPK Lolos Seleksi Administrasi

5 jam lalu

Kolase foto dari Kiri ke kanan, Komjen Setyo Budiyanto, Komjen Panca Simanjuntak, Irjen Djoko Poerwanto, dan Irjen Didik Agung Widjanarko. FOTO/wikipediar.org/wikipedia.org/X/youtube
4 Jenderal Polisi yang Daftar Capim KPK Lolos Seleksi Administrasi

4 anggota Polri yang mendaftar calon pimpinan atau capim KPK lolos seleksi administrasi. Siapa saja?


Polri Klaim Kasus Promosi Judi Online Wulan Guritno dan Nikita Mirzani Masih Diselidiki

6 jam lalu

Aktris Wulan Guritno usai menjalani pemeriksaan soal dugaan mempromosikan situs judi online di Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 14 September 2023. Setelah diperiksa kurang lebih 7 jam, Wulan hanya mengaku lega karena telah diberi ruang untuk mengklarifikasi kasus tersebut. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Polri Klaim Kasus Promosi Judi Online Wulan Guritno dan Nikita Mirzani Masih Diselidiki

Tim hukum Polri menilai gugatan praperadilan kasus promosi judi online Wulan Guritno dan Nikita Mirzani merupakan nebis in indem.


Cara Lansia Dapatkan Potongan Harga Tiket Kereta Api dari PT KAI

1 hari lalu

Calon penumpang antri mencetak tiket di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, Kamis, 13 Juni 2024. Jelang Libur Idul Adha 1445 Hijriyah dan pada Periode Libur Panjang Akhir Pekan, Sekitar 165 Ribu Tiket KA dari Daop 1 Jakarta Sudah Dipesan. PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 1 Jakarta mengoperasikan 8 KA Tambahan di bulan Juni 2024 untuk mengantisipasi lonjakan pelanggan pada libur Hari Raya Idul Adha. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Cara Lansia Dapatkan Potongan Harga Tiket Kereta Api dari PT KAI

PT KAI berikan tarif reduksi atau potongan harga tiket kereta api untuk lansia. Perhatikan 15 tahapannya.


Total Jumlah Capim KPK 318 Orang: Sudirman Said dan 4 Eks Pegawai KPK, Siapa dari Polri dan Kejaksaan Agung?

1 hari lalu

Ilustrasi KPK. ANTARA
Total Jumlah Capim KPK 318 Orang: Sudirman Said dan 4 Eks Pegawai KPK, Siapa dari Polri dan Kejaksaan Agung?

Pendaftar untuk Capim KPK mencapai 318 orang dan calon Dewas KPK sebanyak 207 orang. Siapa saja mereka selain Sudirman Said?


Presiden Jokowi Didesak Tarik Pasukan TNI-Polri Non-Organik di Papua

1 hari lalu

Kapolres Nduga, AKBP V. J. Parapaga mengatakan situasi di Kabupaten Nduga, Papua kembali aman pasca konflik antar kelompok. Tim keamanan tetap melakukan patroli dan pengawasan di titik-titik rawan sejak Minggu, 18 Februari 2024. Foto: Humas Polda Papua
Presiden Jokowi Didesak Tarik Pasukan TNI-Polri Non-Organik di Papua

Koalisi masyarakat sipil mendesak Presiden Jokowi menarik seluruh pasukan TNI-Polri non-organik di Papua. Pendekatan keamanan dinilai tak efektif.


Ditsiber Polri Bongkar Eksploitasi Seksual Anak Lewat Grup Telegram Premium Place

1 hari lalu

Polri ungkap kasus eksploitasi seksual lewat telegram yang melibatkan anak dibawah umur, Selasa, 23 Juli 2024. TEMPO/Jihan Riatiyanti
Ditsiber Polri Bongkar Eksploitasi Seksual Anak Lewat Grup Telegram Premium Place

Dari total 1.962 orang yang dijajakan di grup telegram itu, Polri baru mengidentifikasi 19 orang yang masuk katagori di bawah umur.


OPM Tuduh TNI Salah Tembak Mati 3 Warga Sipil, Komnas HAM Akan Turun Tangan Memeriksa

2 hari lalu

Kendaraan milik TNI-Polri di bakar massa saat kerusuhan di Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Foto: ANTARA/HO/Dokumentasi
OPM Tuduh TNI Salah Tembak Mati 3 Warga Sipil, Komnas HAM Akan Turun Tangan Memeriksa

OPM menuding TNI telah salah tembak 3 warga sipil di Papua. Kondisi itu memicu aksi kemarahan warga. Komnas HAM bakan turun tangan memeriksa.