TEMPO.CO, Jakarta - Pakar Politik dari Universitas Paramadina A. Khoirul Umam menilai, penandatanganan nota kesepahaman Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) tidak menjamin solid sampai Pemilu 2024. Dia juga melihat dari Perjanjian Batutulis antara PDI Perjuangan dan Partai Gerindra pada 2009, tidak dapat mengendalikan manuver partai.
“Sejatinya lebih ditentukan oleh dinamika dan kalkulasi kepentingan ekonomi-politik partai masing-masing,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu, 5 Juni 2022.
Selain itu, kata Khoirul, masih belum ada kejelasan nama tokoh yang diajukan untuk Pilpres mendatang. Maka dia menilai arah koalisi tersebut belum jelas, karena pemilih di Indonesia dianggap mempertimbangkan kualitas tokoh daripada wadah atau partai politik pengusungnya.
Khoirul juga memprediksi koalisi tersebut bakal layu sebelum berkembang. “Artinya, soliditas KIB masih cair dan membuka peluang “cek out”-nya salah satu anggota koalisi,” tuturnya.
Namun, Khoirul melihat hadirnya Koalisi Indonesia Bersatu menandakan adanya perpecahan pada internal koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Selain itu, Jokowi tampak berhasrat mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk bertarung di Pilpres 2024.
Sedangkan arus politik internal PDI Perjuangan di Jawa Tengah tampak menolak pengusungan Ganjar. Maka dari itu, Khoirul bisa memahami sikap elit dan kader PDI Perjuangan serta loyalis Puan Maharani seperti Bambang Pacul dan Trimedya Panjaitan.
“Mengingat Puan dan merekalah yang bekerja siang malam untuk mengurus, mengelola, dan mengonsolidasikan struktur partai, dari tingkat pusat hingga daerah,” ujarnya.
Khoirul menganggap kehadiran KIB juga seperti “Boneka Politik Istana” sekaligus “sekoci” untuk mengakomodir agenda kepentingan politik Presiden Jokowi, seperti jika PDI Perjuangan menolak mengusung Ganjar. Konteks ini, dia melihat seperti ada bentrok kepentingan antara Jokowi dengan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
“Dugaan itu juga diperkuat oleh kehadiran pimpinan Relawan Pro Jokowi (Projo) dan juga Luhut Binsar Pandjaitan dalam acara KIB kemarin, yang notabene merupakan kepanjangan tangan sekaligus sel-sel politik Presiden Jokowi,” tuturnya.
Dia mengistilahkan KIB sebagai kendaraan perang bagi Jokowi untuk menghadapi arus politik partainya sendiri. Maka dari itu, PDIP disarankan mengantisipasi manuver partai politik lain yang sejalan saat ini namun berpotensi menikung menjelang 2024.
FAIZ ZAKI
Baca: Hasto Sebut Megawati Minta PDIP Tak Tergoda Genderang Pemilu 2024
