KontraS Tolak Remigius Sigid Tri Hardjanto Jadi Calon Anggota Komnas HAM

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan menolak Inspektur Jenderal Polisi Remigius Sigid Tri Hardjanto sebagai calon anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Wakil Koordinator KontraS Rivanlee Anandar mengatakan, status polisi aktif Sigid dikhawatirkan menjadi bias dan adanya intervensi.

"KontraS secara tegas menolak potensi konflik kepentingan dengan adanya anggota Polri aktif yang lolos di tahap administrasi dan tertulis dalam pemilihan ini," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat, 3 Juni 2022.

Rivanlee menyayangkan proses seleksi tertulis penulisan makalah ini meloloskan kandidat dari Polri di antara 50 nama yang lolos. Menurutnya, proses pemilihan harus transparan, akuntabel, dan memperhatikan kemungkinan konflik kepentingan.

"Kami melihat lolosnya Sigid tidak lepas dari sepak terjang pendahulunya, seperti Firli Bahuri yang melintas ke institusi sipil lain yang kini menjadi Ketua KPK atau Iriawan alias Iwan Bule yang sempat menjadi Pjs Gubernur," tuturnya.

KontraS mengamati keterlibatan anggota polisi ke institusi/lembaga lain bukan sebuah temuan baru. Sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo dari 2014-2019, ada beberapa pejabat atau purnawirawan Polri yang masuk.

Rivanlee mencontohkan perwira yang masuk ke instansi/lembaga lain, seperti Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri. Kemudian ada Setyo Wasisto sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian, dan Budi Waseso sebagai Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

Dia menganggap lolosnya anggota Polri menyalahi aturan profesionalisme polisi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 28 Ayat 3. Disebutkan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

Menurut data Komnas HAM 2021, kata Rivanlee, Polri paling banyak dilaporkan sebagai pelaku atas dugaan pelanggaran HAM dan tidak ada perbaikan. Dia pun mempertanyakan bagaimana bila anggota Polri justru resmi terpilih.

KontraS menganggap konflik kepentingan dalam seleksi anggota Komnas HAM 2022-2027 harus dihindari sejak awal.

"Komisioner yang nantinya terpilih tak hanya sekadar memenuhi syarat, namun juga harus mampu bertanggung jawab kebutuhan perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM di Indonesia," kata Rivanlee.

Maka dari itu, KontraS mendesak Panitia Seleksi dalam dua poin. Pertama, memperhatikan proses pemilihan calon tak hanya melalui syarat administratif, tetapi juga melihat aspek lain seacara menyeluruh.

Kedua, membuka indikator dan alat uji dalam seleksi di luar dari public hearing.  Sebab itu untuk melihat kapasitas dari masing-masing calon dan transparansi panitia seleksi agar publik bisa mengawal.

Ketua Panitia Seleksi Calon Anggota Komnas HAM Makarim Wibisono mengatakan, pihak-pihak yang mendebat lolosnya Remigius Sigid tidak melihat ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Dia menganggap pengkritik kurang memahami pada Pasal 84 B dari Undang-Undang tersebut.

Pasal itu menyebutkan, bahwa yang dapat diangkat menjadi anggota Komnas HAM adalah warga negara Indonesia yang berpengalaman sebagai hakim, jaksa, polisi, pengacara, atau pengemban profesi hukum lainnya.

Makarim mengklaim tim seleksi sudah berhati-hati dalam menyeleksi para calon. Dia juga mengedepankan para calon komisioner nanti bisa berkomitmen memajukan HAM.

FAIZ ZAKI | ANTARA