Sultan Hamid II Perancang Lambang Negara Indonesia, Siapa Dia?

Reporter

Sultan Hamid II. Wikipedia
Sultan Hamid II. Wikipedia

TEMPO.CO, JakartaSultan Hamid II, dialah perancang lambang negara Indonesia. Meski begitu, pada akhir kisah hidupnya, ia dituduh makar karena bersekongkol dengan Westerling, Komandan Pasukan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA). Bagaimana Profilnya?

Dilansir dari Koran Tempo Edisi 15 September 2013, Sultan Hamid II adalah putra sulung Sultan Pontianak, Sultan Syarif Muhammad Alkadrie. Ia bernama lahir Syarif Abdul Hamid Alkadrie yang kemudian menjadi Sultan Hamid II ini lahir di Pontianak pada 12 Juli 1913. Ia merupakan sultan ketujuh dari Kesultanan Pontianak.

Sultan Hamid II pernah menjadi Menteri Negara Zonder Porto Folio di masa Presiden Soekarno (Republik Indonesia Serikat), dan Ketua BFO atau Permusyawaratan Negara-negara Federal dalam Konferensi Meja Bundar.

Sultan Hamid II adalah keturunan Indonesia yang juga berdarah Arab. Semasa kecil, ia pernah diasuh perempuan berkebangsaan Inggris. Istrinya adalah perempuan Belanda yang kemudian melahirkan dua anak yang kini bermukim di Belanda.

Pendidikan dan Peran Sultan Hamid II

Sultan Hamid II menempuh pendidikan ELS di Sukabumi, Pontianak, Yogyakarta, dan Bandung. HBS di Bandung satu tahun, THS Bandung tidak tamat, kemudian KMA di Breda, Belanda hingga tamat dan meraih pangkat Letnan pada kesatuan Tentara Hindia Belanda.

Ketika Jepang mengalahkan Belanda dan sekutunya, pada 10 Maret 1942, ia tertawan dan dibebaskan ketika Jepang menyerah kepada Sekutu dan mendapat kenaikan pangkat menjadi kolonel. Ketika ayahnya mangkat akibat agresi Jepang, pada 29 Oktober 1945 dia diangkat menjadi sultan Pontianak ketujuh menggantikan ayahnya dengan gelar Sultan Hamid II.

Dalam perjuangan federalisme, Sultan Hamid II memperoleh jabatan penting sebagai wakil daerah istimewa Kalimantan Barat dan selalu ikut dalam perundingan-perundingan Malino, Denpasar, BFO, BFC, IJC dan KMB di Indonesia dan Belanda.

Sultan Hamid II kemudian memperoleh jabatan Ajudant in Buitenfgewone Dienst bij HN Koningin der Nederlanden, yakni sebuah pangkat tertinggi sebagai asisten ratu Kerajaan Belanda dan orang Indonesia pertama yang memperoleh pangkat tertinggi dalam kemiliteran.

Membaca Ulang Sultan Hamid II

Merancang Simbol Negara Indonesia

Pada 10 Januari 1950 dibentuk Panitia Teknis dengan nama Panitia Lencana Negara di bawah koordinator Menteri Negara Zonder Porto Folio Sultan Hamid II dengan susunan panitia teknis Mohammad Yamin sebagai ketua, Ki Hajar Dewantara, M A Pellaupessy, Mohammad Natsir, dan RM Ng Poerbatjaraka sebagai anggota. Panitia ini bertugas menyeleksi usulan rancangan lambang negara untuk dipilih dan diajukan kepada pemerintah.

Merujuk keterangan Bung Hatta dalam buku Bung Hatta Menjawab untuk melaksanakan Keputusan Sidang Kabinet tersebut Menteri Priyono melaksanakan sayembara. Terpilih dua rancangan lambang negara terbaik, yaitu karya Sultan Hamid II dan karya Mohammad Yamin. Pada proses selanjutnya yang diterima pemerintah dan DPR adalah rancangan Sultan Hamid II. Karya Mohammad Yamin ditolak karena menyertakan sinar-sinar matahari dan menampakkan pengaruh Jepang.

Dari transkrip rekaman dialog Sultan Hamid II dengan Masagung (1974) sewaktu penyerahan file dokumen proses perancangan lambang negara, disebutkan “ide perisai Pancasila” muncul saat Sultan Hamid II sedang merancang lambang negara. Dia teringat ucapan Presiden Soekarno, bahwa hendaknya lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa, dasar negara Indonesia, di mana sila-sila dari dasar negara, yaitu Pancasila divisualisasikan dalam lambang negara.

AG Pringgodigdo dalam bukunya “Sekitar Pancasila” terbitan Dep Hankam, Pusat Sejarah ABRI menyebutkan, rancangan lambang negara karya Sultan Hamid II akhirnya diresmikan pemakaiannya dalam Sidang Kabinet RIS. Ketika itu gambar bentuk kepala Rajawali Garuda Pancasila masih “gundul” dan “'tidak berjambul”' seperti bentuk sekarang ini.

Dituduh Makar dan Bersekongkol dengan Westerling

Pada akhir kisah hidupnya, Sultan Hamid II diberhentikan pada 5 April 1950 karena dituduh bersekongkol dengan Westerling dan APRA. Ia pernah dianggap terlibat dalam Peristiwa Westerling meski berdasarkan putusan Mahkamah Agung Tahun 1953, tuduhan itu tidak terbukti dakwaan primernya. Begini akhir pledoinya:

"Saya akhiri pembelaan saya dengan menyatakan, bahwa saya tetap merasa berbahagia sebagai putera Indonesia, yang telah mendapat kehormatan sebesar-besarnya untuk dapat turut serta di dalam perjuangan mencapai kemerdekaan bagi nusa dan bangsa.

Bagaimanapun bunyinya putusan Mahkamah Agung nanti, apakah saya akan bebas ataupun akan dijatuhi hukuman, tenaga saya tetap saya sediakan, apabila kelak negara membutuhkannya. Dengan uraian-uraian di atas, nasib saya sekarang saya serahkan kepada Mahkamah Agung dengan penuh kepercayaan."

Sultan Hamid II wafat pada 30 Maret 1978 di Jakarta dan dimakamkan di pemakaman Keluarga Kesultanan Pontianak di Batulayang.

NAUFAL RIDHWAN ALY 

Baca: Lambang Garuda Pancasila Dirancang Seorang Sultan

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.








Alasan Kader Perempuan GMNI Dipanggil 'Sarinah', Terinspirasi dari Pengasuh Soekarno

6 hari lalu

Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). TEMPO/ Gita Carla
Alasan Kader Perempuan GMNI Dipanggil 'Sarinah', Terinspirasi dari Pengasuh Soekarno

Sarinah adalah perempuan pengasuh Soekarno yang sudah menjadi bagian dari keluarganya. Ia jadi panggilan kader perempuan GMNI.


Hari ini di Tahun 1960 Presiden Soekarno Bubarkan DPR Hasil Pemilu 1955, Kenapa?

23 hari lalu

Presiden pertama RI, Sukarno, berpidato di hadapan delegasi Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung, 1955. Bung Karno menunjukkan karismanya di hadapan kepala negara dari Asia dan Afrika. Lisa Larsen/The LIFE Picture Collection/Getty Images
Hari ini di Tahun 1960 Presiden Soekarno Bubarkan DPR Hasil Pemilu 1955, Kenapa?

Terdapat sejumlah sebab yang membuat Presiden Soekarno membubarkan DPR hasil Pemilihan Umum atau Pemilu 1955.


Bukan Hanya IKN Punya Titik Nol Kilometer, 5 Daerah Lain Memiliki Pula

26 hari lalu

Tugu Titik Nol Kilometer wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia di Desa Iboih Ujong Ba'u, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, 9 April 2016. Saat ini tugu tersebut masih dalam pemugaran. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Bukan Hanya IKN Punya Titik Nol Kilometer, 5 Daerah Lain Memiliki Pula

Titik nol kilometer menjadi acuan atau patokan penentu jarak antar daerah di suatu kota. Bukan hanya di IKN, terdapat di daerah lainnya pula.


Rumah Singgah Sukarno di Padang Akan Dibangun Kembali, Pemilik Bangunan Minta Maaf

28 hari lalu

 Rumah Singgah Sukarno di Padang . ANTARA
Rumah Singgah Sukarno di Padang Akan Dibangun Kembali, Pemilik Bangunan Minta Maaf

Bangunan cagar budaya berupa rumah singgah Sukarno itu dibongkar untuk dijadikan restoran.


Djarot Sebut Kedekatan PDIP dengan NU Sejak Soekarno: Bukan Hanya Historis, tapi Ideologis

29 hari lalu

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua Steering Comitee Kongres V PDIP Djarot Saiful Hidayat dalam konferensi pers menjelang Kongres PDIP di Grand Inna Beach, Bali pada Rabu, 7 Agustus 2019. Dewi Nuria/TEMPO
Djarot Sebut Kedekatan PDIP dengan NU Sejak Soekarno: Bukan Hanya Historis, tapi Ideologis

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menyatakan hubungan partainya dengan Nahdlatul Ulama (NU) bisa ditarik sejak zaman Soekarno.


Layanan Bus Damri Rute Pontianak - Brunei Darussalam Kembali Beroperasi 1 Maret

32 hari lalu

Perusahaan BUMN bidang transportasi darat DAMRI siap mengembangkan layanan hingga ke Brunei Darussalam. ANTARA/HO - DAMRI
Layanan Bus Damri Rute Pontianak - Brunei Darussalam Kembali Beroperasi 1 Maret

Dengan kembali beroperasinya layanan ALBN Damri diharapkan dapat mempermudah pelanggan melakukan perjalanan darat.


Haedar Kenang Alasan Soekarno Jadi Anggota Muhammadiyah di Hadapan Megawati

35 hari lalu

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah terpilih 2022-2027 Haedar Nashir (kiri) berjabat tangan dengan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah terpilih 2022-2027 Abdul Mu'ti (kedua kanan) didampingi anggota PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas (kanan) saat acara Muktamar ke-48 Muhammadiyah di Edutorium KH Ahmad Dahlan UMS, Solo, Jawa Tengah, Minggu, 20 November 2022. Haedar Nashir kembali terpilih sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 2022-2027 dalam sidang Muktamar ke-48 Muhammadiyah. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Haedar Kenang Alasan Soekarno Jadi Anggota Muhammadiyah di Hadapan Megawati

Haedar Nashir mengenang Soekarno yang menjadi anggota Muhammadiyah dan teman dari pendiri organisasi tersebut, K.H Ahmad Dahlan.


Nilai Historis Rumah Singgah Sukarno yang Kini Rata dengan Tanah

38 hari lalu

 Rumah Singgah Sukarno di Padang . ANTARA
Nilai Historis Rumah Singgah Sukarno yang Kini Rata dengan Tanah

Di rumah Ema Idham di Kota Padang, Sukarno pernah tinggal 3 bulan pada 1942. Rumah itu kini sudah rata dengan tanah.


Soekarno atau Sukarno, Mana yang Benar? Ini Permintaan Bung Karno Penulisan Namanya

39 hari lalu

Soekarno Presiden pertama Indonesia di Jakarta, saat para fotografer meminta waktu untuk memfotonya Presiden Sukarno tersenyum, dengan mengenakan seragam dan topi, sepatu juga kacamata hitam yang menjadi ciri khasnya. Sejarah mencatat sedikitnya Tujuh Kali Soekarno luput, Lolos, Dan terhindar dari kematian akibat ancaman fisik secara langsung, hal yang paling menggemparkan adalah ketika Soekarno melakukan sholat Idhul Adha bersama, tiba tiba seseorang mengeluarkan pistol untuk menembaknya dari jarak dekat, beruntung hal ini gagal. (Getty Images/Jack Garofalo)
Soekarno atau Sukarno, Mana yang Benar? Ini Permintaan Bung Karno Penulisan Namanya

Nama Presiden Pertama RI Sukarno kerap dieja Soekarno. Padahal Bung Karno menyatakan ejaan namanya adalah su bukan soe.


Nadiem: Membongkar Rumah Singgah Soekarno adalah Perbuatan Melawan Hukum

39 hari lalu

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 24 Januari 2023. Rapat tersebut membahas evaluasi program kerja dan anggaran tahun 2022, serta persiapan pelaksanaan program kerja tahun 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Nadiem: Membongkar Rumah Singgah Soekarno adalah Perbuatan Melawan Hukum

Menteri Nadiem menyebutkan bahwa pembongkaran cagar budaya rumah singgah Soekarno tersebut termasuk perbuatan melawan hukum.