3 Alasan Pemerintah Pertahankan Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej saat menjadi pembicara kunci dalam diskusi publik "Penghinaan/ Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP, UU ITE, dan RUU KUHP" di Semarang, Kamis 4 Maret 2021. ANTARA/ I.C.Senjaya

Salah satu argumen kelompok pro demokrasi, kata Edward, adalah pasal ini tidak menjunjung kesetaraan di depan hukum. "Mereka (pro demokrasi) minta, sudahlah kalau presiden itu dihina, dimasukkan saja dalam pasal 310 KUHP kan, mengenai penghinaan biasa, toh dia (Presiden) juga adalah warga negara," kata Edward.

Pasal 310 mengatur soal pencemaran nama baik. Edward lantas membandingkan pasal makar berupa pembunuhan terhadap presiden yang ada di semua KUHP di seluruh dunia. Edward menyebut pasal ini tetap ada, sekalipun sudah ada pasal pembunuhan biasa.

Alasannya, kata Edward, karena memang presiden harus diistimewakan. Selain itu dalam beberapa konteks, presiden merupakan personifikasi negara yang memang harus diberikan perlindungan hukum ekstra. "Tidak gampang jadi presiden 200 juta penduduk," ujar Edward.

Selain ketiga alasan tersebut, Edward juga menjelaskan posisi pasal penghinaan presiden di berbagai negara di dunia. Secara umum isi KUHP di dunia itu sama, kecuali untuk tiga isu yang berbeda antar negara.

Pertama soal kejahatan politik. Di RKUHP, kata dia, tak ada satupun pasal dan bab soal kejahatan politik. "Tapi coba buka KUHP Prancis, ada kejahatan politik," ujarnya.

Kedua soal kejahatan terhadap kesusilaan. Di KUHP Cina, kata Edward, tak ada satupun bab soal kejahatan terhadap kesusilaan. Lalu yang ketiga soal defamation alias penghinaan. "Masing-masing negara berbeda," kata dia.

Edward lalu menceritakan aksi demo di Canberra, Australia, saat Presiden Amerika Serikat George W. Bush pada 2003 menginvasi Irak dengan alasan menemukan senjata biologis. Peserta demo membawa patung boneka Bush yang membawa anjing dengan kepala John Howard, Perdana Menteri Australia saat itu. "Coba kalau itu terjadi di Indonesia, kalau gak digeruduk sama massa-massa pendukung," ujar Edward.

Sehingga ketika bicara soal pasal penghinaan kepala negara, Ia meminta agar tidak dibandingkan dengan aturan di negara lain. Pemerintah, kata dia, tidak sedang menyusun RKUHP negara lain, melainkan RKUHP Indonesia.

"Jadi sangat sekali-kali membandingkan kejahatan politik, kejahatan kesusilaan, soal penghinaan, dengan negara lain, itu salah betul, karena pasti berbeda," ujarnya.

Baca juga: Wamenkumham Persilakan Masyarakat Gugat RKUHP ke MK






Kemenkumham Bilang Pasal Penggelandangan di RKUHP akan Diatur Perda

12 hari lalu

Kemenkumham Bilang Pasal Penggelandangan di RKUHP akan Diatur Perda

Jangan sampai RKUHP terlalu banyak mengatur hal kecil, namun malah mengabaikan atau tidak mengatur secara jelas hal yang esensial.


Intimate Talk Most Radio: Awas! RKUHP Bisa Menyasar Siapa Saja

12 hari lalu

Intimate Talk Most Radio: Awas! RKUHP Bisa Menyasar Siapa Saja

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dinilai bakal memicu klaster tahanan baru di penjara


Mahfud Md Sebut Diskusi 14 Isu Krusial RKUHP DIselenggarakan Menkominfo

13 hari lalu

Mahfud Md Sebut Diskusi 14 Isu Krusial RKUHP DIselenggarakan Menkominfo

Pemerintah menyiapkan diskusi mengenai 14 isu krusial di RKUHP. Mahfud Md mengatakan penyelenggaranya adalah Menkominfo Johnny G Plate.


Jokowi Minta Lagi Usul Masyarakat soal 14 Masalah di RKUHP

13 hari lalu

Jokowi Minta Lagi Usul Masyarakat soal 14 Masalah di RKUHP

Pemerintah akan kembali membuka diskusi atas 14 masalah yang muncul di RKUHP melalui dua jalur.


PKS Gugat Presidential Threshold ke MK, Muzammil: Kami Beda dengan Belasan Gugatan Sebelumnya

19 hari lalu

PKS Gugat Presidential Threshold ke MK, Muzammil: Kami Beda dengan Belasan Gugatan Sebelumnya

PKS buka suara soal dasar gugatan Presidential Threshold (PT) 20 persen ke Mahkamah Konstitusi (MK).


Siapa Pembunuh Brigadir Yosua

19 hari lalu

Siapa Pembunuh Brigadir Yosua

Dua pekan berlalu polisi tak kunjung bisa mengungkap kejanggalan kematian Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir Yosua.


Wamenkumham Klaim Sudah Bahas 14 Isu Krusial RKUHP dengan Publik

20 hari lalu

Wamenkumham Klaim Sudah Bahas 14 Isu Krusial RKUHP dengan Publik

Wamenkumham Eddy Hiariej terangkan soal perjalanan pembahasan RKUHP. Sosialisasi dan pembahasan publik dilakukan di 12 kota.


Pembahasan Ulang RKUHP Diminta Tak Hanya Dibatasi pada 14 Isu

20 hari lalu

Pembahasan Ulang RKUHP Diminta Tak Hanya Dibatasi pada 14 Isu

Konsep RKUHP untuk menggabungkan sebagian delik pidana khusus ke dalam RKUHP juga dinilai bermasalah.


Uji Materi Presidential Threshold yang Diajukan PKS Mulai Disidangkan Besok

20 hari lalu

Uji Materi Presidential Threshold yang Diajukan PKS Mulai Disidangkan Besok

Mahkamah Konstitusi telah menjadwalkan sidang perdana uji materi Presidential Threshold yang diajukan PKS pada Selasa besok.


Siapa Pembunuh Brigadir Yosua

22 hari lalu

Siapa Pembunuh Brigadir Yosua

Polisi masih belum bisa mengungkap kejanggalan kematian Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir Yosua.