Novel Baswedan Kritik Rompi Biru Antikorupsi KPK: Kurang Bisa Kerja

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Tangkapan layar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron (tengah) menyematkan rompi biru antikorupsi kepada Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasodjo (kiri) saat jumpa pers terkait bimbingan teknis (bimtek) mewujudkan dunia usaha yang antikorupsi di Kantor Pusat PLN Jakarta, Selasa 31 Mei 2022. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan mengkritik kebijakan rompi biru antikorupsi yang dibikin bekas lembaganya. Dia mengatakan pemberian itu hanya formalitas dan jargon.

“Biasanya ketika orang kurang bisa bekerja, dia akan suka dengan formalitas dan jargon-jargon,” kata Novel lewat pesan teks, Rabu, 1 Juni 2022.

Novel mengatakan tugas utama yang seharusnya dikerjakan oleh KPK justru tidak dilakukan dengan baik sehingga tidak membuahkan hasil. Dia mengatakan pemberantasan korupsi bukan hanya pencitraan. Pemberantasan korupsi, kata dia, tak bisa dilakukan dengan simbol atau formalitas semata.

“Saya khawatir hal yang sama dilakukan oleh Firli dkk, dan saya harap kawan-kawan penyuluh antikorupsi bisa paham bahwa upaya antikorupsi merupakan proses panjang yang dilakukan dengan konsisten,” kata dia.

Sebelumnya, KPK memberikan rompi biru secara simbolis kepada PT PLN (Persero) sebagai komitmen mencegah korupsi. Penyematan rompi dilakukan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron kepada manajemen PLN sebagai simbol BUMN pertama yang diklaim aktif mencegah tindakan terlarang tersebut.

“PLN adalah BUMN pertama di dunia usaha yang secara aktif melawan korupsi, melakukan berbagai terobosan dalam pencegahan korupsi bersama KPK,” ujar Plt Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardian dalam keterangan tertulis, Selasa, 31 Mei 2022.

Rompi biru juga menandakan bahwa PLN “Anti Pakai Rompi Oranye” yang biasa dikenakan tersangka atau pelaku korupsi oleh KPK. Wawan berharap, langkah seperti PLN bisa mendorong pelaku usaha lainnya meningkatkan daya saing ekonomi dan tetap berusaha memiliki integritas.

Wawan menganggap kesadaran membangun perilaku antikorupsi di dunia usaha juga dinilai penting. “Kami berharap komitmen direksi dan pegawai dalam rangka meningkatkan integritas dan tata kelola perusahaan yang baik terus berjalan,” katanya.

Baca juga: KPK Berikan Rompi Biru ke PLN Sebagai Komitmen Cegah Korupsi






Ahmad Sahroni Bilang Dirinya Akan Dipanggil KPK Bila Ada Tersangka Kasus Formula E

1 jam lalu

Ahmad Sahroni Bilang Dirinya Akan Dipanggil KPK Bila Ada Tersangka Kasus Formula E

Politikus Nasdem Ahmad Sahroni mengatakan dirinya akan dipanggil KPK bila memang ada tersangka karena ia menjabat ketua pelaksana balapan.


Lukas Enembe Punya Tambang Emas, KPK: Sampaikan Langsung ke Penyidik!

3 jam lalu

Lukas Enembe Punya Tambang Emas, KPK: Sampaikan Langsung ke Penyidik!

Ali menyayangkan pihak Lukas Enembe justru menggelar konferensi pers ketimbang menghadiri pemeriksaan di KPK.


KPK Gandeng IDI untuk Periksa Kesehatan Lukas Enembe

4 jam lalu

KPK Gandeng IDI untuk Periksa Kesehatan Lukas Enembe

Pendapat dari IDI juga akan menjadi pertimbangan KPK untuk mengizinkan Lukas Enembe berobat ke luar negeri.


Ketua KY Sambangi KPK Bahas Kasus Hakim Agung Sudrajad Dimyati

5 jam lalu

Ketua KY Sambangi KPK Bahas Kasus Hakim Agung Sudrajad Dimyati

Mahkamah Agung memberhentikan sementara Hakim Agung Kamar Perdata Sudrajad Dimyati dari jabatannya.


Kuasa Hukum Bilang Lukas Enembe Punya Tambang Emas

5 jam lalu

Kuasa Hukum Bilang Lukas Enembe Punya Tambang Emas

Roy tergelitik untuk bertanya langsung kepada Lukas Enembe soal tambang emas. Sedang dalam proses perizinan.


Buruh Tolak Migrasi Kompor Induksi: Masih Banyak Daerah yang Listriknya Memprihatinkan

7 jam lalu

Buruh Tolak Migrasi Kompor Induksi: Masih Banyak Daerah yang Listriknya Memprihatinkan

Bos PLN sebelumnya memastikan tak ada perubahan daya listrik pelanggan jika terjadi migrasi kompor listrik.


Cegah Korupsi Impor Pangan, KPK Minta Pemerintah Segera Kelarkan Neraca Komoditas

7 jam lalu

Cegah Korupsi Impor Pangan, KPK Minta Pemerintah Segera Kelarkan Neraca Komoditas

KPK meminta agar pemerintah membenahi tata-kelola pangan dengan membuat neraca komoditas.


Jubir Lukas Enembe Enggan Tanggapi Foto yang Dirilis MAKI

7 jam lalu

Jubir Lukas Enembe Enggan Tanggapi Foto yang Dirilis MAKI

Juru bicara Gubernur Papua Lukas Enembe, M Rifai Darus mengatakan pihaknya tak mau menanggapi soal foto yang dirilis oleh MAKI soal Lukas.


Kuasa Hukum Hormati Jokowi karena Beri Perhatian ke Kasus Lukas Enembe

8 jam lalu

Kuasa Hukum Hormati Jokowi karena Beri Perhatian ke Kasus Lukas Enembe

Jokowi meminta Lukas Enembe menghormati proses hukum di KPK. Dia meminta semua pihak untuk menghormati panggilan KPK.


Lukas Enembe Dipastikan Tak Penuhi Panggilan KPK Hari Ini

9 jam lalu

Lukas Enembe Dipastikan Tak Penuhi Panggilan KPK Hari Ini

Roy mengatakan Lukas Enembe sudah beberapa kali mengalami serangan stroke. Menurut dia, Lukas seharusnya sudah menjalani perawatan di Singapura.