Sempat Protes, DPR Setujui Tambahan Anggaran Haji Rp 1,5 T Usulan Menag Yaqut

Reporter

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (ketiga kanan), Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto (ketiga kiri), dan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan (kedua kiri) menandatangani dokumen pengesahan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 April 2022. Menteri Agama dan Komisi VIII DPR RI menyepakati Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) 1443 H/2022 yang dibebankan kepada jemaah haji sebesar Rp39.886.009 per orang. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi VIII DPR RI akhirnya menyetujui usulan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengenai tambahan anggaran haji reguler sebesar Rp 1,5 triliun. Usulan tersebut disetujui setelah lembaga legislatif mendapat penjelasan rincian kebutuhan dari Menag Yaqut dan dilakukan penyisiran anggaran ulang.

"Komisi VIII DPR RI dapat menyetujui usulan Menteri Agama RI mengenai tambahan anggaran operasional haji reguler pada penyelengaaraan ibadah haji 1443/2002 sebesar Rp1,5 triliun," ujar Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto, Selasa, 31 Mei 2022.

Rincian anggaran yang disetujui tersebut yakni biaya masyair haji reguler sebesar Rp1,46 triliun, biaya technical landing jemaah embarkasi Surabaya sebesar Rp 25,7 miliar, dan selisih kurs kontrak penerbangan sebesar Rp 19,27 miliar. Dana untuk masyair dan landing bersumber dari dana efisiensi dan nilai manfaat. Sementara untuk pembiayaan kurs diambil dari dana efisiensi valuta asing sebesar Rp 11 miliar dan safeguarding sebesar Rp 4 miliar, serta sisanya Rp 4,2 miliar.

Semula Menag Yaqut mengusulkan tambahan untuk biaya operasional haji reguler dan haji khusus  sebesar Rp 1.518.056.480.730 dalam rapat kerja dengan DPR, kemarin. Usul tersebut sempat diprotes Komisi VIII karena disampaikan beberapa hari menjelang pemberangkatan haji kloter pertama pada 4 Juni 2022. Keputusan Presiden mengenai Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) juga sudah terbit.

Kata Yaqut, tambahan anggaran haji ini terjadi karena Kerajaan Arab Saudi memberlakukan kebijakan menaikkan harga paket layanan di Masyair, baik Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

Saudi menetapkan paket layanan Masyair dengan besaran biaya per jemaah sebesar SAR5,656,87. Sementara itu, anggaran yang telah disepakati antara pemerintah dengan Komisi VIII DPR pada 13 April 2022 hanya sebesar SAR1.531,02 per jemaah. Sehingga, terjadi kekurangan sebesar SAR 4.125,02 per jemaah, atau secara keseluruhan sebesar SAR 380.516.587,42 atau setara dengan Rp 1,46 triliun.

Tambahan anggaran juga dibutuhkan untuk biaya Technical Landing Jemaah Embarkasi Surabaya  sebesar Rp 25,7 miliar. Dan ada juga kebutuhan tambahan anggaran biaya selisih kurs sebesar Rp 19,2 miliar serta operasional haji khusus Rp 9,32 miliar. Kemudian Rp 9,1 miliar untuk biaya masyair petugas haji daerah (PHD) dan Pembimbing KBIHU (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah) yang diusulkan dibebankan kepada APBD.

Setelah DPR meminta anggaran disisir ulang, biaya masyair untuk haji khusus diputuskan tidak dibebankan pada dana efisiensi dan nilai haji, melainkan dari dana manfaat Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) atas persetujuan calon jemaah haji khusus. Usulan lainnya, disetujui dalam rapat sore ini.

Tambahan anggaran haji 2022 yang diminta Menag Yaqut juga dipastikan tidak akan dibebankan langsung kepada calon jemaah haji yang akan berangkat tahun ini. "Jadi para calon jamaah haji yang akan berangkat tidak perlu risau, galau, atau pun deg-degan, karena penambahan anggaran ini tidak akan dibebankan kepada calon jemaah haji yang berangkat dalam waktu dekat ini," ujar Yandri.

DEWI NURITA

Baca Juga: Menteri Agama Mengaku Puas dengan Hotel yang Disiapkan untuk Jemaah Haji

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini 






Puan Jelaskan Mekanisme Setelah DPR Terima Surpres Calon Panglima TNI

16 jam lalu

Puan Jelaskan Mekanisme Setelah DPR Terima Surpres Calon Panglima TNI

Puan Maharani, menyatakan KSAL Laksamana Yudo Margono merupakan nama yang diusulkan Presiden Jokowi sebagai calon Panglima TNI


Dave Fikarno Sebut Fit and Proper Test Calon Panglima TNI Digelar Paling Lambat Rabu Pekan Ini

20 jam lalu

Dave Fikarno Sebut Fit and Proper Test Calon Panglima TNI Digelar Paling Lambat Rabu Pekan Ini

Dave Akbarshah Fikarno mengatakan fit and proper test calon Panglima TNI akan dilaksanakan paling lambat Rabu pekan ini.


Kata Pemerintah soal Pembahasan RKUHP Dianggap Tak Libatkan Publik

1 hari lalu

Kata Pemerintah soal Pembahasan RKUHP Dianggap Tak Libatkan Publik

Aries juga menyebut partisipasi yang bermakna dalam penyusunan RKUHP tidak dapat diartikan sebagai menerima penuh seluruh masukan.


Ini 10 Pasal RKUHP yang Dinilai Bermasalah oleh Koalisi Masyarakat Sipil

2 hari lalu

Ini 10 Pasal RKUHP yang Dinilai Bermasalah oleh Koalisi Masyarakat Sipil

Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi untuk menolak pengesahan RKUHP saat acara car free day di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat


Lika-liku RKUHP: 9 Pasal Akhirnya Disepakati Komisi Hukum DPR dan Kemenkumham

2 hari lalu

Lika-liku RKUHP: 9 Pasal Akhirnya Disepakati Komisi Hukum DPR dan Kemenkumham

Komisi Hukum dan pemerintah membahas 23 pasal RKUHP yang dirangkum dari daftar inventarisasi masalah fraksi yang diserahkan ke pemerintah.


UU IKN Direvisi Meski Baru Berumur 9 Bulan, Ini Kata Pengamat

2 hari lalu

UU IKN Direvisi Meski Baru Berumur 9 Bulan, Ini Kata Pengamat

Rencana pemerintah merevisi UU IKN yang baru berumur 9 bulan menuai kritik


Bertemu Raja Sihamoni, Puan Bagi Kenangan Masa Lalu RI-Kamboja

3 hari lalu

Bertemu Raja Sihamoni, Puan Bagi Kenangan Masa Lalu RI-Kamboja

Bung Karno merupakan kepala negara/pemerintahan yang paling sering datang ke Phnom Penh.


Selangkah Lagi Disahkan Jadi Undang-Undang, Ini Pasal yang Direvisi di Draf RKUHP

4 hari lalu

Selangkah Lagi Disahkan Jadi Undang-Undang, Ini Pasal yang Direvisi di Draf RKUHP

Komisi Hukum dan Kemenkumham merampungkan pembahasan RKUHP di tingkat I. Rancangan segera dibawa ke rapat paripurna DPR terdekat untuk disahkan.


RKUHP Disepakati di Pembahasan Tingkat I, Bakal Dibawa ke Sidang Paripurna DPR

4 hari lalu

RKUHP Disepakati di Pembahasan Tingkat I, Bakal Dibawa ke Sidang Paripurna DPR

Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan hampir 99,9 persen masukan Komisi Hukum DPR diakomodasi di RKUHP.


Draf RKUHP Terbaru Masukkan Aturan soal Rekayasa Kasus

4 hari lalu

Draf RKUHP Terbaru Masukkan Aturan soal Rekayasa Kasus

Edward Omar Sharif Hiariej, menyebut di draf RKUHP 24 November 2022, tidak ada penambahan pasal, melainkan reformulasi dan penyesuaian definisi.