TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Yulianto Sudrajat, mengatakan lembaganya optimistis bahwa anggaran Pemilu 2024 akan disahkan bersama pemerintah dan DPR pada 7 Juni 2022 mendatang. Anggaran yang diajukan KPU sebesar Rp76,6 triliun.
Menurut Yulianto, anggaran Rp76,6 triliun tersebut sudah disetujui DPR dan pemerintah secara informal dalam rapat konsinyering yang digelar pada 13-15 Mei 2022.
"Insyaallah (tinggal diketok 7 Juni). Kami akan bertemu DPR sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan kepada DPR pada tanggal 7 Juni," ujar Yulianto ditemui di kantor KPU, Senin, 30 Mei 2022.
Rinciannya, KPU RI mengajukan usulan anggaran Rp 76.656.312.294.000 yang diperuntukkan untuk tiga tahun pelaksanaan tahapan, sebagai berikut; Pertama digunakan untuk, kegiatan tahapan sebesar Rp63.405.969.628.000 (82,71 persen), yakni tahapan pemilu, honor badan adhoc, logistik, dan sosialisasi dan pendidikan pemilih.
Kedua, digunakan untuk kegiatan dukungan tahapan sebesar Rp13.250.342.666.000 (17,29 persen), yakni: pembangunan renovasi/rehabilitasi gedung kantor dan gudang di 549 satker, sewa kendaraan operasional di 549 satker, uang kehormatan komisioner, gaji dan tunjangan kinerja pegawai KPU seluruh Indonesia, belanja operasional kantor KPU seluruh Indonesia, dukungan IT dan peralatan komputer KPU seluruh Indonesia, serta rekrutmen anggota KPU provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP kabupaten/kota.
Selain anggaran, KPU juga optimistis tahapan Pemilu akan segera disahkan pada 7 Juni mendatang. Sebelumnya, masih ada perdebatan soal durasi masa kampanye. Namun setelah KPU bertemu Presiden Jokowi pada hari ini, disepakati durasi kampanye selama 90 hari.
Pengesahan tahapan dan anggaran Pemilu ini sudah berpacu dengan waktu. Rapat pengesahan dan penetapan di DPR sudah dua kali batal digelar. Sebelumnya rapat diagendakan pada 23 Mei lalu. Saat itu, rapat batal digelar karena Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku wakil pemerintah dipanggil Presiden Joko Widodo. Rapat lantas ditunda menjadi tanggal 30 Mei 2022. Namun hari ini batal lagi, karena KPU ada agenda audiensi dengan Presiden Jokowi.
Pasal 167 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menetapkan bahwa tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Berdasarkan penghitungan itu, dengan jadwal hari pencoblosan untuk Pemilu 2024 yang telah ditetapkan pada 14 Februari 2024, tahapan penyelenggaraan paling lambat harus dimulai pada 14 Juni 2022.
KPU optimistis, tahapan akan berjalan sesuai ketentuan. "Semua sudah ketemu titik temunya, baik soal anggaran dan tahapan, sehingga dipastikan pemilu akan berjalan sesuai tahapan yang sudah ditetapkan. Ini tinggal rapat saja (pengesahan) dan sudah dijadwalkan tanggal 7," ujar Yulianto.
DEWI NURITA
Baca: Anggaran Pemilu 2024 Diusulkan Rp 76,6 Triliun, Ini Rinciannya
