TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus memprotes rencana Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang bakal mengaudit lahan dan perusahaan sawit.
Menurut dia hal itu tidak ada kaitannya dengan upaya menjamin pasokan dan mengendalikan harga minyak goreng, seperti penugasan dari Presiden Joko Widodo. “Ini kok jadi aneh, merembet kemana-mana, seharusnya urus dulu bahan baku minyak goreng dan distribusinya,” kata Deddy lewat keterangannya, Sabtu, 28 Mei 2022.
Selain dinilai tidak ada kaitannya dengan urusan pengadaan minyak goreng, Deddy beranggapan rencana audit tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. "Nanti Pak Luhut malah sibuk ngurus lobi-lobi pengusaha sawit yang selama ini mencaplok lahan negara di luar HGU-nya. Terus kapan selesainya urusan minyak goreng ini?” kata dia.
Deddy mengaku sudah lama tahu soal praktik kotor para pengusaha sawit yang menguasai lahan di luar HGU, menipu rakyat dengan sistem plasma yang memiskinkan petani, memanipulasi pajak dan sebagainya.
Tetapi menurut dia, masalah itu sebaiknya diurus kementerian teknis, seperti Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kementerian Keuangan, serta Kementerian ATR. Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Utara ini meminta Luhut fokus saja mengurus pasokan dan kestabilan harga, ketimbang melebar mengurus industri sawit.
“Kita harus terbiasa bekerja sesuai sistem, mekanisme dan regulasi. Tidak baik kalau selalu ad hoc dan bertindak seperti pemadam kebakaran. Audit lahan dan perusahaan itu harus sesuai kewenangan, regulasi, transparan dan tidak menimbulkan rumor miring. Jangan nanti dikira Pak Luhut sedang mengacak-acak industri sawit untuk kepentingan dan tujuan tertentu. Saya heran, Pak Luhut ini benar-benar bertindak seperti menteri super,” tutur Deddy.
Presiden Jokowi sebelumnya telah resmi menugasi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk mengatasi krisis minyak goreng. Dalam menjalankan tugasnya, Luhut mengaku mendapat temuan adanya perusahaan sawit besar yang punya lahan sangat luas di Indonesia tapi kantornya justru berada di luar negeri.
Setelah mendapat temuan itu, Luhut meminta agar semua pihak yang berkaitan dengan kelapa sawit diaudit. Tujuannya agar dia tahu berapa luas hingga di mana letak kantor perusahaannya. “Saya lapor Presiden, Pak, headquarters (kantor utama mereka) harus semua pindah ke sini,” ucap Luhut pada sambutan di acara Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut yang disiarkan melalui virtual, Rabu, 25 Mei 2022.
Dengan perusahaan sawit yang memiliki luas lahan 600.000 hektare di Indonesia tapi berkantor di luar negeri, menurut dia, pemerintah tidak bisa memungut pajak dari perusahaan-perusahaan itu. "Dia bayar pajak di luar negeri. Not gonna happen. You have to move your headquarters to Indonesia,” kata Luhut.
Menurut Luhut, permasalahan minyak goreng tidak bisa dilihat dari hilirnya saja, tapi harus dicek sampai ke hulu. “Begitu Presiden meminta saya manage minyak goreng, orang pikir hanya migor. Tidak. Saya langsung ke hulunya,” kata Luhut.
DEWI NURITA | BISNIS
Baca Juga: Luhut Urus Minyak Goreng, Politikus Gerindra: Presiden Turunkan Aji Pamungkasnya
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
