KPK Tetap Melanjutkan Pengusutan Kasus Korupsi Helikopter AW 101 TNI AD

Helikopter Agusta Westland (AW) 101 dipasangi garis polisi di Hanggar Skadron Teknik 021 Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, 9 Februari 2017. Presiden Joko Widodo menolak pembelian AW-101 untuk helikopter VVIP, pada akhir 2015, karena dianggap terlalu mahal. ANTARA/POOL/Widodo S. Jusuf

TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana tugas juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ali Fikri, memastikan pihaknya akan tetap mengusut kasus dugaan korupsi pembelian helikopter AW 101 oleh TNI AD. Pengusutan tetap dilanjutkan meski Puspom TNI telah menghentikan penyelidikan kasus yang menjerat lima tersangka ini. "Pengusutan tetap dilakukan, tersangka kini sudah ditahan," ujar Ali saat dihubungi Tempo, Sabtu, 28 Mei 2022.

Ali menjelaskan, saat ini KPK telah memblokir rekening bank milik PT Diratama Jaya Mandiri atau DJM yang di dalamnya terdapat uang sebesar Rp 139,4 miliar. Direktur PT DJM, Irfan Kurnia, ditetapkan sebagai tersangka tunggal dan ditahan atas kasus Pengadaan Helikopter Angkut AW-101 di TNI AU tahun 2016-2017. 

Lebih lanjut Ali mengatakan pemblokiran rekening ini diduga ada kaitan erat dengan perkara tersebut. "Pemblokiran sebagai langkah sigap KPK menyita simpanan uang tersangka, yang selanjutnya dapat dirampas untuk pemulihan kerugian keuangan negara , sesuai putusan pengadilan nantinya," tutur Ali.

Korupsi pengadaan helikopter ini diduga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 224 miliar atau sekitar 30 persen dari nilai kontrak sebesar Rp 738,9 miliar. Akibat pengadaan yang tidak sesuai spek kontrak tersebut, helikopter ini pun diduga menjadi tidak layak dipergunakan sebagaimana fungsi atau kebutuhan awalnya.

TNI telah menetapkan lima orang tersangka yang berlatar belakang militer dalam kasus ini. Akan tetapi, dalam perkembangannya Puspom TNI menghentikan penyidikan terhadap tersangka tersebut. Dihubungi terpisah, Komandan Puspomad Letjen TNI Chandra W. Sukotjo, menyatakan pihaknya sudah menyerahkan pengusutan kasus ini kepada Pusat Polisi Militer TNI. Sehingga, ia menolak berkomentar soal penghentian penyelidikan kasus itu di TNI.

Ali Fikri menyebut penyidik KPK masih akan terus melakukan pengumpulan berbagai alat bukti untuk melengkapi pemberkasan. Pihaknya berharap para pihak terkait untuk kooperatif agar penanganan perkaranya bisa segera diselesaikan sesuai kaidah-kaidah hukum secara efektif dan efisien.

KPK juga mengajak masyarakat untuk terus mengikuti dan mengawasi perkembangan proses penegakkan hukum pada dugaan TPK pengadaan helikopter AW 101. Meski begitu, Ali tak menjelaskan alasan jumlah tersangka dalam kasus ini menyusut menjadi satu orang, sementara sebelumnya Puspom TNI telah menetapkan lima orang sebagai tersangka.

M JULNIS FIRMANSYAH 

Baca Juga: Begini Jejak Awal Ribut-ribut Pembelian Heli AW 101

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini






Sidang Etik Lili Pintauli Ditunda, KPK: Agenda di Bali Terjadwal Sejak Awal Tahun

8 jam lalu

Sidang Etik Lili Pintauli Ditunda, KPK: Agenda di Bali Terjadwal Sejak Awal Tahun

KPK memberi penjelasan soal alasan ketidakhadiran Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam sidang dugaan pelanggaran etik oleh Dewan Pengawas KPK


KPK Periksa Pihak Alfimidi Dalami Besaran Suap untuk Wali Kota Ambon

10 jam lalu

KPK Periksa Pihak Alfimidi Dalami Besaran Suap untuk Wali Kota Ambon

KPK memeriksa GM Legal and Compliance PT Midi Utama Indonesia Tbk. Afid Hemeily sebagai saksi untuk tersangka tersangka Wali Kota Ambon nonaktif Rich


4 Fakta Soal Penundaan Sidang Etik Tiket MotoGP Gara-gara Lili Pintauli ke Bali

15 jam lalu

4 Fakta Soal Penundaan Sidang Etik Tiket MotoGP Gara-gara Lili Pintauli ke Bali

Sidang etik terhadap Lili Pintauli Siregar yang direncanakan digelar pada Selasa, 5 Juli 2022 ditunda karena Wakil Ketua KPK itu sedang di Bali.


Lima Kontroversi Lili Pintauli Siregar, dari Selamatan hingga Tiket MotoGP

19 jam lalu

Lima Kontroversi Lili Pintauli Siregar, dari Selamatan hingga Tiket MotoGP

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Lili Pintauli Siregar kembali menjadi sorotan di kasus dugaan pelanggaran etik.


KPK Jebloskan Lai Bu Min Penyuap Rahmat Effendi ke Sukamiskin

21 jam lalu

KPK Jebloskan Lai Bu Min Penyuap Rahmat Effendi ke Sukamiskin

KPK menjebloskan terpidana pemberi suap kepada Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi, Lai Bui Min ke Lembaga Pemasyarakatan.


Firli Bahuri Bilang Tak Ada Entitas yang Bisa Sendirian Memerangi Korupsi

1 hari lalu

Firli Bahuri Bilang Tak Ada Entitas yang Bisa Sendirian Memerangi Korupsi

Agar misi ini berhasil, kata Firli Bahuri, anggota G20 harus memperkuat kerja sama.


Lili Pintauli Siregar Sedang Berada di Bali, Sidang Etik Ditunda Hingga Senin, 11 Juli 2022

1 hari lalu

Lili Pintauli Siregar Sedang Berada di Bali, Sidang Etik Ditunda Hingga Senin, 11 Juli 2022

Lili Pintauli Siregar disebut harus menghadiri aca G20 sehingga sidang kode etik harus ditunda hingga pekan depan.


Sidang Praperadilan Mardani H Maming Vs KPK Digelar Mulai 12 Juli 2022

1 hari lalu

Sidang Praperadilan Mardani H Maming Vs KPK Digelar Mulai 12 Juli 2022

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan jadwal sidang praperadilan Mardani H Maming yang menggugat penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.


KPK Akan Berikan Pendampingan ke Lili Pintauli Siregar dalam Sidang Etik

1 hari lalu

KPK Akan Berikan Pendampingan ke Lili Pintauli Siregar dalam Sidang Etik

Lili Pintauli Siregar memiliki hak untuk mendapatkan pendampingan dari Biro Hukum KPK dalam menjalani sidang etik oleh Dewas KPK.


Pegiat Anti Korupsi Desak Sidang Etik Lili Pintauli Siregar Digelar Terbuka

1 hari lalu

Pegiat Anti Korupsi Desak Sidang Etik Lili Pintauli Siregar Digelar Terbuka

Sidang etik Lili Pintauli Siregar akan digelar tertutup sesuai dengan Peraturan Dewas KPK No.3 Tahun 2020.