Eks Bupati Penajam Paser Utara Akan Jalani Sidang Perdana 8 Juni

Reporter

Bupati Penajam Paser Utara nonaktif Abdul Gafur Mas'ud, seusai menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 10 Mei 2022. Abdul menjalani pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi terkait kegiatan pengerjaan pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur tahun 2021-2022. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Masud akan menjalani sidang perdana dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan perizinan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Samarinda pada 8 Juni 2022.

Sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan dengan Ketua Majelis Hakim Jemmy Tanjung Utama dan Hakim Anggota Hariyanto dan Fauzi Ibrahim.

Juru bicara PN Samarinda Rakhmad Dwinanto menjelaskan kasus korupsi AGM bersama empat rekannya diketahui telah tercatat dalam nomor perkara 33/Pid.Sud-TPK/2022/PN.Smr bersama seorang terdakwa lainnya, yakni Nur Afifah Balqis dengan jaksa penuntut umum Moh. Helmi Syarif.

Sedangkan terdakwa Muliadi Edi Hasmoro dan Jusman tercatat dalam nomor perkara 34/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smr.

"Dakwaan kepada lima terdakwa, yakni AGM cs diduga telah bersekongkol melakukan tindak pidana korupsi terkait kegiatan pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten PPU, Kalimantan Timur," katanya, Kamis 26 Mei 2022.

Para terdakwa pada awal tahun 2020 sampai dengan Januari 2022 diduga menerima hadiah berupa uang secara bertahap yang seluruhnya berjumlah Rp5,7 miliar. Selain itu patut diduga bahwa hadiah sejumlah uang tersebut diberikan sebab terdakwa AGM telah menyetujui pengaturan paket-paket pekerjaan tahun anggaran 2020 dan 2021 pada lingkup Pemerintah Kabupaten PPU yaitu pada Dinas PUPR yang telah dikondisikan oleh Edi Hasmori agar dimenangkan oleh perusahaan milik Ahmad Zuhdi alias Yudi, pada Disdikpora yang telah dikondisikan oleh Jusman agar dimenangkan oleh Ahmad.

Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Baca: KPK Telisik Pertemuan Andi Arief dengan Bupati Penajam Paser Utara

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini






Kasus Abdul Gafur Mas'ud, KPK Periksa Plt Bupati Penajam Paser Utara

2 hari lalu

Kasus Abdul Gafur Mas'ud, KPK Periksa Plt Bupati Penajam Paser Utara

KPK memeriksa pelaksana tugas Bupati Penajam Paser Utara, Hamdam dalam kasus korupsi yang menyeret Abdul Gafur Mas'ud


Buronan Bareskrim di Kasus Korupsi Giki Argadiaksa Ditangkap di Tol JORR

6 hari lalu

Buronan Bareskrim di Kasus Korupsi Giki Argadiaksa Ditangkap di Tol JORR

Polantas Polda Metro Jaya mencegat dan menangkap buronan Bareskrim dalam kasus korupsi, Giki Argadiaksa, di Tol JORR


Sidang Dugaan Korupsi Vatikan: Uang Dipakai untuk Beli Pakaian Bermerek

6 hari lalu

Sidang Dugaan Korupsi Vatikan: Uang Dipakai untuk Beli Pakaian Bermerek

Pengadilan Vatikan menyidang kasus dugaan korupsi di Vatikan dengan terdakwa mantan kardinal dan analis keamanan gadungan


Isu Setoran Tambang Ismail Bolong ke Petinggi Polri Diduga Hingga Rp 6 Miliar

7 hari lalu

Isu Setoran Tambang Ismail Bolong ke Petinggi Polri Diduga Hingga Rp 6 Miliar

Isu setoran dana dari Ismail Bolong diduga masuk ke kantong beberapa petinggi Polri.


Kata Pengamat soal Adanya Transaksi di Rekening Brigadir J Setelah Meninggal

9 hari lalu

Kata Pengamat soal Adanya Transaksi di Rekening Brigadir J Setelah Meninggal

Yenti Garnasih meminta rekening Ferdy Sambo dan para ajudannya dibuka untuk memastikan dugaan adanya aliran duit dari rekening Brigadir J


Soal Kasus 'Kardus Durian', KPK: Belum Ada Kepastian Hukum, Harus Ekspose Dulu

10 hari lalu

Soal Kasus 'Kardus Durian', KPK: Belum Ada Kepastian Hukum, Harus Ekspose Dulu

KPK menyebut kasus kardus durian belum ada kepastian hukum, jangan sampai orang yang dilaporkan ternyata tidak melakukan perbuatan itu


Dugaan Korupsi BTS Kominfo, Kejagung Periksa Bos dari 7 Perusahaan Telekomunikasi

14 hari lalu

Dugaan Korupsi BTS Kominfo, Kejagung Periksa Bos dari 7 Perusahaan Telekomunikasi

Kejagung memeriksa tujuh saksi untuk kasus dugaan korupsi BTS Kominfo.


Terdakwa Mardani Maming Disebut Terima Fee Rp 10 Ribu per Metrik Ton

14 hari lalu

Terdakwa Mardani Maming Disebut Terima Fee Rp 10 Ribu per Metrik Ton

Eks Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming disebut menerima fee Rp 10 ribu per metrik ton batu bara dari PT ATU.


Dugaan Korupsi BTS, Kejagung Periksa Kadiv Hukum BAKTI dan Kabiro Perencanaan Kominfo

15 hari lalu

Dugaan Korupsi BTS, Kejagung Periksa Kadiv Hukum BAKTI dan Kabiro Perencanaan Kominfo

Kejagung memeriksa dua orang saksi di kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5.


Korupsi Tanah Cipayung Libatkan Pejabat DKI, Kejati Serahkan Berkas, Tersangka & Barang Bukti

15 hari lalu

Korupsi Tanah Cipayung Libatkan Pejabat DKI, Kejati Serahkan Berkas, Tersangka & Barang Bukti

Kejaksaan Tinggi DKI menyerahkan tanggung jawab berkas perkara, tersangka dan barang bukti tahap II perkara korupsi pembebasan lahan di Cipayung.