Pakar Hukum Menilai Sebutan Pencabulan Sesama Jenis dalam RKUHP Diskriminatif

Reporter

Ahli Hukum Tata Negara dan Pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Bivitri Susanti saat mengikuti audiensi terkait polemik TWK di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin, 14 Juni 2021. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat hukum tata negara Bivitri Susanti menilai sebutan pencabulan sesama jenis dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) merupakan bentuk diskriminatif. Menurutnya penyebutan pencabulan tidak boleh menyebut hubungan antara jenis kelamin yang berbeda maupun sama.

“Itu hal yang tetap tidak perlu dimasukkan. Karena paling tidak dikenali soal pencabulan yang sifatnya sesama jenis itu bisa menjadi bahan untuk persekusi di masa yang akan datang untuk kelompok LGBT,” ujarnya saat dihubungi, Kamis, 26 Mei 2022.

Dia berargumen, semestinyaa hukum pidana tidak mengenal kelompok yang berbeda-beda, termasuk dari identitas seksualnya. Bivitri menganggap semua orang diasumsikan dipandang sama di hadapan hukum. Maka yang memang jelas mesti dilarang adalah tindakan pencabulan. Namun dia menyarankan agar sebutan sesame jenis dalam RKUHP tidak dimasukkan. “Jadi memang tindakan yang dilarang adalah tindakan pencabulan,” tuturnya.

Kepala Divisi Hukum Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Andi Muhammad Rezaldy mengatakan, penyebutan soal pencabulan sesama jenis adalah sikap diskriminatif oleh negara. Menurutnya, cukup disebut persoalan larangan pencabulan saja tanpa mengatakan berlawanan jenis atau pun sesama jenis.

“Ini berbahaya bagi kehidupan kelompok LGBT di depan. Karena selain yang rentan mengalami kriminalisasi juga akan mengalami stigma yang kian buruk dari masyarakat,” katanya.

Anggota Tim Perumus Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP Harkristuti Harkrisnowo menjelaskan soal pasal pidana perbuatan cabul sesama jenis. Dia membantah bahwa pasal tersebut memojokkan kelompok Lesbian, Gay, Biseks dan Transgender (LGBT).

"Tadi malam kita rame juga nih ya bicara soal LGBT. Karena di RKUHP, kalau kita lihat saat ini, pasal 292, itu memang bicarakan perbuatan cabul, orang yang sama kelamin, tapi yang satu masih di bawah umur," kata dia dalam diskusi Institute for Criminal Justice Reform, Rabu, 25 Mei 2022.

Harkristuti mengatakan pihaknya berada dalam gender netral saat merumuskan itu. Dia menekankan pada sisi perbuatan cabul yang bisa dipidanakan, baik oleh sesama jenis maupun lawan jenis.

Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharief Hiariej menjelaskan bahwa pasal tersebut mengatur perbuatan cabul baik oleh sesama jenis maupun berbeda jenis kelamin. Dia menyebut hukum dalam RKUHP netral terhadap identitas gender.

Lantaran netral gender, Edward menyebut rumusan hukum pidana bagi perbuatan cabul sudah tertuang di RKUHP. Baik itu perbuatan cabul terhadap lawan jenis, maupun terhadap sejenis. “Tapi kami tidak menyebutkan secara eksplisit,” katanya.

FAIZ ZAKI | FAJAR PEBRIANTO

Baca Juga: Pemidanaan LGBT dan Kumpul Kebo akan Diatur dalam RKUHP

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini






KontraS Kecam Penetapan 17 Buruh sebagai Tersangka Kerusuhan Berdarah di PT GNI

23 jam lalu

KontraS Kecam Penetapan 17 Buruh sebagai Tersangka Kerusuhan Berdarah di PT GNI

Kontras menyebut buruh PT GNI itu ditahan tanpa pendampingan hukum. Padahal ancaman pidana di atas 5 tahun.


Koalisi Masyarakat Sipil Berharap Agar Seluruh Pelaku Mutilasi 4 Warga Papua Bisa Dihukum Berat

2 hari lalu

Koalisi Masyarakat Sipil Berharap Agar Seluruh Pelaku Mutilasi 4 Warga Papua Bisa Dihukum Berat

Koalisi Masyarakat Sipil menilai vonis yang dijatuhkan kepada salah satu pelaku mutilasi 4 warga Papua merupakan angin segar bagi keluarga korban.


Wacana Perda LGBT di Kota Bandung, Ini Pro dan Kontranya

5 hari lalu

Wacana Perda LGBT di Kota Bandung, Ini Pro dan Kontranya

DPRD Kota Bandung mewacanakan perancangan Perda LGBT. Ada yang mendukung, dan ada pula yang menolak.


Terduga Pelaku Pencabulan di Rusun Marunda Hapus Data di Laptop dan Ponsel

6 hari lalu

Terduga Pelaku Pencabulan di Rusun Marunda Hapus Data di Laptop dan Ponsel

Terduga pelaku pencabulan anak di Rusun Marunda sempat menghapus sejumlah data di ponsel dan laptop sebelum dibawa ke Polres Jakarta Utara.


PKS Sebut Kericuhan PT GNI Merupakan Dampak Nyata UU Cipta Kerja

6 hari lalu

PKS Sebut Kericuhan PT GNI Merupakan Dampak Nyata UU Cipta Kerja

PKS menyatakan kericuhan PT GNI merupakan dampak dari penerbitan UU Cipta Kerja.


Pegiat HAM Desak PT GNI Bertanggung Jawab Atas Tragedi Kericuhan Karyawan

8 hari lalu

Pegiat HAM Desak PT GNI Bertanggung Jawab Atas Tragedi Kericuhan Karyawan

KontraS mendesak agar PT Gunbuster Nickel Industri atau PT GNI bertanggung jawab atas tragedi kerusuhan antar karyawannya.


Temui Terduga Pencabulan Anak di Rusun Marunda, Kak Seto: Banyak Boneka di Kamar

10 hari lalu

Temui Terduga Pencabulan Anak di Rusun Marunda, Kak Seto: Banyak Boneka di Kamar

Kak Seto, mengisahkan pertemuannya dengan terduga pelaku pencabulan anak Rusun Marunda Jakarta Utara. Terduga pelaku kini diperiksa polisi.


Polres Jakarta Utara Masih Periksa Terduga Pencabulan Anak di Rusun Marunda

10 hari lalu

Polres Jakarta Utara Masih Periksa Terduga Pencabulan Anak di Rusun Marunda

Polres Jakarta Utara belum mau membeberkan hasil pemeriksaan dugaan pencabulan anak di rumah susun Marunda, Cilincing, Jakarta Utara.


Dua Polisi Pasangan Sejenis di Bangka Belitung Dipecat

11 hari lalu

Dua Polisi Pasangan Sejenis di Bangka Belitung Dipecat

Polda Kepulauan Bangka Belitung memutuskan PTDH terhadap dua anggota polisi terkait dengan masalah LGBT.


UNY Non Aktifkan Mahasiswa Doktoral Tersangka Pencabulan Anak

18 hari lalu

UNY Non Aktifkan Mahasiswa Doktoral Tersangka Pencabulan Anak

Selain mahasiswa doktoral di Program Studi Pendidikan Dasar UNY, tersangka adalah juga dosen universitas swasta di Kupang, NTT.