Aturan yang Melarang Prajurit TNI Duduki Penjabat Bupati Dianggap Kurang Tegas

Reporter

Editor

Febriyan

Penjabat Bupati Diminta Jaga Netralitas PNS

TEMPO.CO, Jakarta - Guru Besar Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran Bandung, Muradi, menilai pengangkatan tentara aktif menjadi penjabat Bupati Seram Bagian Barat, Maluku, muncul karena aturan yang kurang tegas dan ketat. Sebab, pihak yang menolak dan mendukung dinilai memiliki argumentasi legal-politik yang sama-sama kuat.

"Untuk menghentikan polemik terkait, butuh aturan yang ketat dan tegas," kata Muradi dalam keterangannya, Kamis, 26 Mei 2022.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menunjukkan Kepala BIN Daerah Sulawesi Tengah Brigadir Jenderal Andi Chandra As'aduddin sebagai Penjabat Bupati Seram Bagian Barat. Andi Chandra pun telah dilantik pada Selasa lalu.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan menyebut ada lima aturan yang dilanggar dalam pengangkatan Andi Chandra As'aduddin itu. Mereka juga menilai pengangkatan itu mengkhianati profesionalisme TNI.

"Kami menilai bahwa penunjukan Pj. Bupati Seram Barat yang merupakan Anggota TNI aktif merupakan bentuk dari dwifungsi TNI," demikian pernyataan sikap koalisi, Rabu, 25 Mei 2022.

Koalisi Masyarakat Sipil pun secara tegas menolak dan mendesak untuk membatalkan penunjukkkan tersebut. Sekalipun orang yang akan ditunjuk telah mengundurkan diri atau pensiun, Koalisi menyebut penunjukan Penjabat Kepala Daerah harus dilakukan secara demokratis sebagaimana Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 67/PUU-XIX/2021.

Muradi menjelaskan regulasi di Undang-Undang TNI maupun Undang-Undang Polri, bahwa tentara dan polisi aktif dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun. Aturan mundur dan pensiun itu diperkuat oleh Putusan MK Nomor 15/PUU-XX/2022 dan Putusan MK Nomor 67/PUU-XX/2022.

Di sisi lain, Muradi mengutip pernyataan pemerintah bahwa tentara aktif ini menjadi Penjabat Bupati karena bukan karena kepangkatan dan jabatan di satuan induknya. Pemerintah, kata Muradi, juga berdalih anggota TNI Polri yang bisa jadi Penjabat Kepala Daerah adalah mereka yang ditugaskan di luar instansi induknya. Selain itu, bisa juga anggota TNI-Polri yang alih status jadi PNS dan pensiunan.

Untuk itu, Muradi pun mengusulkan empat upaya untuk menghentikan polemik ini. Pertama yaitu merevisi undang-undang terkait, baik UU TNI, UU Polri, UU terkait tata kelola pemerintahan, hingga UU Pemilu. Kedua yaitu mengatur dengan tegas tidak ada jabatan ganda TNI Polri aktif yang menjabat di luar organisasi induknya.

Ketiga yaitu mengurangi jeda politik yang membuka adanya Penjabat Kepala Daerah. Keempat yaitu menguatkan politik birokrasi sipil, sehingga mengurangi pelibatan anggota TNI Polri dalam Penjabat Kepala Derah.

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa telah mengetahui polemik ini dan menyatakan pihaknya masih mempelajarinya. Dia pun memastikan penunjukan Andi Chandra As'aduddin itu akan memenuhi aspek hukum.






5 Pesan Tito Karnavian untuk Penjabat Gubernur Aceh

2 jam lalu

5 Pesan Tito Karnavian untuk Penjabat Gubernur Aceh

Mendagri Tito Karnavian meminta Penjabat Gubernur Aceh Mayjen TNI (Purn) Achmad Marzuki melaksanakan lima poin penting untuk kemajuan provinsi itu.


Jabodetabek Batal PPKM Level 2, Balik Level 1: Kasus Landai Jadi Alasan

2 jam lalu

Jabodetabek Batal PPKM Level 2, Balik Level 1: Kasus Landai Jadi Alasan

Penetapan Jabodetabek PPKM level 2 dilakukan Rabu kemarin. Diubah dalam sehari menjadi level 1.


Kasus Prajurit TNI Tikam Kepala RS Merauke, Denpom Periksa 2 Saksi

3 jam lalu

Kasus Prajurit TNI Tikam Kepala RS Merauke, Denpom Periksa 2 Saksi

Seorang Prajurit TNI menikam Kepala RS LB Moerdani Merauke. Akibat peristiwa tersebut, korban meninggal.


Jakarta Kembali ke PPKM Level 1, Simak Aturannya

5 jam lalu

Jakarta Kembali ke PPKM Level 1, Simak Aturannya

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian menetapkan PPKM level 2 untuk DKI Jakarta kawasan Bodetabek dalam Inmendagri Nomor 33 tahun 2022.


Mendagri Lantik Mayjen TNI Purn Achmad Mazuki Jadi Pj Gubernur Aceh

5 jam lalu

Mendagri Lantik Mayjen TNI Purn Achmad Mazuki Jadi Pj Gubernur Aceh

Penunjukkan Marzuki sebagai penjabat Gubernur Aceh dikritik oleh KontraS, KontraS Aceh, LBH Banda Aceh, Katahati Institute, Perludem, dan ICW.


Kemendagri Batalkan PPKM Level 2 di Jabodetabek, Jakarta Tetap PPKM Level 1

6 jam lalu

Kemendagri Batalkan PPKM Level 2 di Jabodetabek, Jakarta Tetap PPKM Level 1

Pembatalan PPKM Level 2 di Jabodetabek itu tertuang dalam dokumen Instruksi Dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2022.


Eks Pangdam Iskandar Muda Ditunjuk Jadi Pj Gubernur Aceh, Kemendagri: Pensiun Dini dari TNI

20 jam lalu

Eks Pangdam Iskandar Muda Ditunjuk Jadi Pj Gubernur Aceh, Kemendagri: Pensiun Dini dari TNI

Mendagri Tito Karnavian akan melantik mantan Pangdam Iskandar Muda Mayjen Achmad Marzuki sebagai Penjabat Gubernur Aceh.


Prajurit TNI Tikam Kepala RS LB Moerdani Merauke Hingga Tewas

21 jam lalu

Prajurit TNI Tikam Kepala RS LB Moerdani Merauke Hingga Tewas

Prajurit TNI itu menuju ke sepeda motor miliknya untuk mengambil pisau yang di simpan dalam jok.


PPKM Jawa Bali Diperpanjang, Jabodetabek Naik ke Level 2

1 hari lalu

PPKM Jawa Bali Diperpanjang, Jabodetabek Naik ke Level 2

Pemerintah memperpanjang PPKM Jawa Bali dengan menaikkan level wilayah Jabodetabek ke level 2.


Koalisi Warga Jakarta Ungkap Penunjukan Pj Kepala Daerah Langgar Hak Konstitusional

2 hari lalu

Koalisi Warga Jakarta Ungkap Penunjukan Pj Kepala Daerah Langgar Hak Konstitusional

Pilkada serentak 2024 berimplikasi pada kekosongan jabatan kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2022 dan 2023.