Datang di Nikahan Adik Jokowi, Riza Patria: Independensi MK Tak Perlu Diragukan

Reporter

Tempo.co

Editor

Nurhadi

Kamis, 26 Mei 2022 16:07 WIB

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria saat ditemui awak media di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, pada Jumat malam, 27 Agustus 2021. Tempo/Adam Prireza

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, mengatakan pernikahan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman, dengan adik Presiden Joko Widodo, Idayati, tidak ada hubungannya dengan independensi MK. Menurut dia, masyarakat tidak perlu meragukan MK dalam menjaga independensi dan integritas.

“Tidak ada hubungannya pernikahan Anwar Usman–Idayati dengan independensi MK. Lagi pula, independensi dan integritas MK tidak perlu diragukan lagi,” kata Riza kepada Tempo setelah menghadiri acara resepsi di Graha Sabha Buana, Kota Surakarta, Kamis siang, 26 Mei 2022.

Menurut Riza, hingga saat ini Usman merupakan sosok pemimpin yang mampu menjaga kekuasaan kehakiman yang merdeka hukum dan keadilan. “Insyaallah Bapak Anwar Usman bisa menjaga independensi dan kemerdekaan intitusi MK, seperti pimpinan-pimpinan MK sebelumnya yang menjaga integritas,” ujar Riza.

Sebelumnya, rencana pernikahan Ketua MK dengan Idayati menuai kontroversi di masyarakat. Sejumlah pihak mengkhawatirkan independensi MK dalam beberapa kasus judical review krusial, seperti Undang-Undang Ibu Kota Negara.

Indonesia Corruption Watch (ICW) melalui siatan persnya menilai MK saat ini sedang dalam fase juristocracy atau judicialization of politics. Maksudnya, ekspansi lembaga kekuasaan kehakiman (MK) untuk mengadili perkara yang memiliki unsur politis. Kondisi ini akan membawa implikasi fatal tatkala hakim terperangkap benturan kepentingan.

Potensi benturan kepentingan tersbut dinilai ICW bakal jadi masalah krusial apabila ada relasi antara Ketua MK dan Presiden. Menanggapi hal tersebut, Reiza mengungkapkan sudah tidak ada kepentingan atau delik-delik politik oleh Ketua MK dengan pihak lain, terutama dengan Presiden.

Riza kembali menegaskan bahwa tidak ada hubungan politik dalam pernikahan ini. “Bapak Jokowi sudah masuk dalam periode kedua sebagai Presiden Republik Indonesia sehingga tidak perlu ada kepentingan delik-delik politik,” tegasnya.

Tak lupa, Riza mengucapkan selamat kepada Usman dan Idayati. “Kami mengucapkan selamat kepada Anwar Usman dan Idayati, semoga menjadi pasangan yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Mudah-mudahan pernikahan ini membawa kebahagiaan bagi keluarga,” pungkasnya.

Meski sempat menuai kontroversi, Usman kini resmi menjadi suami Idayati usai menjalani akad nikah yang berlangsung dari pukul 09.00-12.00 WIB. Saat prosesi akad nikah yang berjalan lancar itu, Presiden Jokowi menjadi wali nasab dari pihak mempelai perempuan.

Selain dihadiri oleh Riza, sejumlah tamu undangan dari pejabat negara turut hadir. Di antaranya Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian; Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar; Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo; serta Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly.

HARIS SETYAWAN

Baca juga: Anwar Usman - Adik Jokowi Nikah: Prabowo, Surya Paloh hingga Ganjar Hadir






Wamenkumham Bilang Membuat RKUHP di Indonesia Tak Mudah, Belanda Butuh 70 Tahun

2 hari lalu

Wamenkumham Bilang Membuat RKUHP di Indonesia Tak Mudah, Belanda Butuh 70 Tahun

Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariejy mengatakan pemerintah selalu mendengar kritikan dari masyarakat tentang RKUHP.


HUT Jakarta ke-495, ini Daftar 17 Gubernur DKI Jakarta dari Soewirjo sampai Anies Baswedan

3 hari lalu

HUT Jakarta ke-495, ini Daftar 17 Gubernur DKI Jakarta dari Soewirjo sampai Anies Baswedan

HUT Jakarta ke-495 pada 22 Juni 2022. Mau tahu Gubernur DKI Jakarta dari masa ke masa? Ini daftar dari Soewirjo sampai Anies Baswedan.


Presiden PKS Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Presiden Jokowi: Semoga Semakin Bijak

4 hari lalu

Presiden PKS Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Presiden Jokowi: Semoga Semakin Bijak

Presiden PKS Ahmad Syaikhu menegaskan mereka akan tetap mendukung kebijakan Presiden Jokowi meskipun di luar koalisi.


Jokowi dan Xi Jinping akan Uji Coba Kereta Cepat Jakarta Bandung pada November

4 hari lalu

Jokowi dan Xi Jinping akan Uji Coba Kereta Cepat Jakarta Bandung pada November

Presiden Joko Widodo dan Presiden China Xi Jinping akan melakukan uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung pada November 2022.


Megawati Ingatkan Tak Ada Istilah Koalisi di Sistem Presidensial

4 hari lalu

Megawati Ingatkan Tak Ada Istilah Koalisi di Sistem Presidensial

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku bingung dengan banyak politikus dan publik yang kerap menggunakan istilah koalisi.


Presiden Joko Widodo Ulang Tahun ke-61, Siapa yang Pertama Beri Nama Jokowi?

4 hari lalu

Presiden Joko Widodo Ulang Tahun ke-61, Siapa yang Pertama Beri Nama Jokowi?

Sebelum menjadi orang nomor satu RI, Joko Widodo berjualan mebel di kota kelahirannya, Solo. Dari sana, nama Jokowi ia dapatkan. Dari siapa?


Pendapat Anwar Usman Soal Dirinya Harus Mundur dari Ketua MK

4 hari lalu

Pendapat Anwar Usman Soal Dirinya Harus Mundur dari Ketua MK

Anwar Usman mengajukan pendapat berbeda atau dissenting opinion dalam sidang uji materi terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang MK


Begini Alasan MK Putuskan Anwar Usman Harus Mundur sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi

4 hari lalu

Begini Alasan MK Putuskan Anwar Usman Harus Mundur sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi

Dalam putusan ini, Anwar Usman menyatakan pendapat berbeda. Dia menyatakan bahwa Ketua MK tidak harus mundur.


Revisi UU PPP, Bivitri Susanti: Melegalkan Legislasi yang Ugal-ugalan

4 hari lalu

Revisi UU PPP, Bivitri Susanti: Melegalkan Legislasi yang Ugal-ugalan

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai revisi UU PPP (Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) justru melegalkan legislasi yang ugal-ugalan. Dia mengatakan proses legislasi yang sangat buruk telah terjadi setidaknya sejak 2019, yaitu ketika revisi UU KPK, revisi UU Minerba, UU Cipta Kerja, revisi UU MK, dan UU Ibu Kota Negara.


Temui Mendagri, Gubernur Papua Dukung Pemekaran

8 hari lalu

Temui Mendagri, Gubernur Papua Dukung Pemekaran

Usul pemekaran Papua menjadi tujuh provinsi sudah sejak 2014. Pemerintah dan DPR masih membahas RUU tentang pemekaran dan otonomi daerah.