Aliansi Kritik Rapat Pembahasan RKUHP: Fungsi DPR Hilang

Kamis, 26 Mei 2022 13:10 WIB

Ilustrasi rapat di DPR. Dok.TEMPO/Fakhri Hermansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Aliansi Nasional Reformasi KUHP mengkritik rapat pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) antar pemerintah dan Komisi Hukum DPR. Aliansi kecewa karena DPR tidak kritis dan tidak berkomitmen memeriksa secara presisi draf yang diubah pemerintah.

Padahal, pemerintah melakukan perubahan terhadap rumusan RKUHP, di luar isu-isu kontroversial yang dilaporkan dalam rapat. Selain itu, DPR juga dinilai tidak mempertanggungjawabkan kerja-kerja pemerintah sejak September 2019 sampai Mei 2022 ini.

"Hal ini menandakan hilangnya fungsi DPR yang perlu mengawasi kerja kerja pemerintah," demikian keterangan resmi aliansi pada Kamis, 26 Mei 2022.

Penundaan dari Jokowi

Sebelumnya, RKUHP ini sudah disetujui di rapat tingkat I pada 2019 dan siap ketuk palu di paripurna. Tapi pada 20 September 2019, Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta DPR menunda pengesahan karena menilai masih ada pasal yang harus dikaji ulang. "Saya lihat materi yang ada, substansi yang ada kurang lebih 14 pasal," kata Jokowi saat itu.

Sehari kemudian, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengklarifikasi pasal bermasalah tersebut. Daftarnya yaitu:

1. Pasal 218 tentang Penghinaan Presiden
2. Pasal 278 tentang Pembiaran Unggas Masuk ke Kebun Orang Lain
3. Pasal 414 tentang Mempertunjukkan Alat Kontrasepsi
4. Pasal 417 tentang Perzinaan
5. Pasal 418 tentang Kohabitasi
6. Pasal 431 tentang Penggelandangan
7. Pasal 469 tentang Aborsi
8. Pasal 603 tentang Tindak Pidana Korupsi

Karena pengesahan di paripurna ditunda, maka DPR dan pemerintah sepakat untuk melakukan sosialisasi atas RKUHP yang sudah disepakati di tingkat I. Pada 6 Mei 2022, Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej menyebut sosialisasi akan dilakukan di 12 kota di Tanah Air.

Pasal Kontroversial Dibahas Lagi

Lalu kemarin, Rabu, 25 Mei 2022, rapat pembahasan RKUHP kembali digelar antara Komisi Hukum DPR dan pemerintah. Rapat bertujuan untuk mendengar hasil sosialisasi yang dilakukan pemerintah tersebut. "Ada yang kami hapus, kami sesuaikan dengan putusan MK (Mahkamah Konstitusi)," kata Edward dalam rapat.

Selain itu, ada juga pasal yang tetap hingga pasal yang mengalami reformulasi tanpa menghilangkan substansi. Edward menyebut pihaknya hanya melakukan penghalusan terhadap bahasa yang ada.

Kemudian dalam rapat, Edward pun melaporkan perubahan yang terjadi usai sosialisasi di masyarakat atas draf RKUHP. Daftarnya lebih banyak dari yang dilaporkan Yasonna pada 2019 lalu saat penundaan, yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 2 tentang The Living Law atau Hukum Pidana Adat
2. Pasal 108 tentang Pidana Mati
3. Pasal 218 tentang Penghinaan Presiden
4. Pasal 252 tentang Orang yang Menyatakan Dirinya Punya Kekuatan Gaib.
5. Pasal 276 tentang Izin Praktik Dokter atau Dokter Gigi
6. Pasal 278-279 tentang Pembiaran Unggas Masuk ke Kebun Orang Lain
7. Pasal 281 tentang Contempt of Court
8. Pasal 304 tentang Penodaan Agama
9. Pasal 342 tentang Penganiayaan Hewan.
10. Pasal 414-416 tentang Mempertunjukkan Alat Kontrasepsi
11. Pasal 431 tentng Penggelandangan
12. Pasal 469-471 tentang Aborsi
13. Pasal 417 tentang Perzinaan
14. Pasal 418 tentang Kohabitasi
15. Pasal 479 tentang Perkosaan.

Di akhir rapat, Komisi Hukum DPR menerima penjelasan pemerintah terkait RKUHP hasil sosialisasi ini. Komisi Hukum akan menyampaikan surat pemberitahuan tindak lanjut pembahasan terhadap kedua rancangan aturan ini kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. "Melalui pimpinan DPR," kata Wakil Ketua Komisi Hukum DPR Desmond Junaidi Mahesa saat membacakan kesimpulan rapat.

Kritik Aliansi

Aliansi kecewa karena mayoritas fraksi DPR tidak menghendaki adanya pembahasan kembali draf dari pemerintah. Selain itu, adanya tuntutan agar draf terbaru RKUHP dibuka ke publik juga dinilai tak muncul dalam rapat. "Sungguh sangat amat disayangkan," demikian kata Aliansi.

Padahal, kata Aliansi, pembahasan terdahulu RKUHP cukup substansial dan seharusnya hal tersebut diteruskan. Jokowi juga telah menyuarakan bahwa alasan penundaan pengesahan RKUHP pada September 2019 lalu karena masalah materi. "Malah lantas materi tidak dibahas," kata Aliansi.

Untuk itu, Aliansi meminta DPR dan pemerintah untuk membuka draf RKUHP kepada publik dan melalukan pembahasan terbuka. Entah itu untuk semua materi di dalam rancangan regulasi baru ini ataupun paling tidak pada 24 isu bermasalah menurut Aliansi. Total 24 isu bermasalah ini lebih banyak dari yang disinggung pemerintah, dan sudah diangkat Aliansi sejak November 2020.

 
Baca: DPR Akan Surati Presiden Jokowi Soal RKUHP, Ketok Palu Ditargetkan Juli 2022

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini






Subsidi BBM Kian Membebani APBN, Pengamat Energi Sarankan 3 Hal ini

3 jam lalu

Subsidi BBM Kian Membebani APBN, Pengamat Energi Sarankan 3 Hal ini

Sedikitnya ada tiga langkah yang bisa diambil pemerintah untuk menekan beban subsidi BBM dan elpiji agar menghemat APBN.


Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 34 Dibuka Hari Ini, Simak Syaratnya

6 jam lalu

Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 34 Dibuka Hari Ini, Simak Syaratnya

Peserta yang lolos program pendaftaran Kartu Prakerja akan memperoleh bantuan Rp 3,55 juta.


BEM UI Bakal Gelar Unjuk Rasa 28 Juni 2022 untuk Pembahasan RKUHP

13 jam lalu

BEM UI Bakal Gelar Unjuk Rasa 28 Juni 2022 untuk Pembahasan RKUHP

BEM UI mendesak Presiden dan DPR membuka draf terbaru RKUHP. Juga, membahas kembali pasal-pasal bermasalah.


Unjuk Rasa di DPRD Jateng, Mahasiswa Minta Pasal Bermasalah di RKUHP Dihapus

15 jam lalu

Unjuk Rasa di DPRD Jateng, Mahasiswa Minta Pasal Bermasalah di RKUHP Dihapus

Penyusunan RKUHP dinilai berlangsung tertutup. Mereka menuntut draf rancangan undang-undang tersebut dibuka ke publik untuk dikaji bersama.


RUU KIA yang Atur Cuti Melahirkan 6 Bulan Segera Disahkan Jadi RUU Inisiatif DPR

1 hari lalu

RUU KIA yang Atur Cuti Melahirkan 6 Bulan Segera Disahkan Jadi RUU Inisiatif DPR

DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) sebagai RUU Inisiatif DPR pada Kamis pekan depan.


Warga Bogor Kecewa Lahan yang Dibagikan Jokowi Disita Satgas BLBI

1 hari lalu

Warga Bogor Kecewa Lahan yang Dibagikan Jokowi Disita Satgas BLBI

178 SHM yang dahulu dibagikan Presiden Jokowi di Istana Bogor dibatalkan karena masuk dalam objek sitaan Tim Satgas BLBI. Tengah diusut Bareskrim.


Warga Jasinga Diberi Tanah oleh Jokowi Lalu Disita Satgas BLBI

1 hari lalu

Warga Jasinga Diberi Tanah oleh Jokowi Lalu Disita Satgas BLBI

Warga Jasinga, Kabupaten Bogor, kecewa tanah mereka yang didapat dari redistribusi lahan eks HGU diambil oleh Satgas BLBI


Aliansi Reformasi KUHP Tolak RKUHP jika Pasal-pasal Kolonial Dipertahankan

1 hari lalu

Aliansi Reformasi KUHP Tolak RKUHP jika Pasal-pasal Kolonial Dipertahankan

Aliansi Nasional Reformasi KUHP secara tegas menolak RKUHP tanpa partisipasi bermakna atau meaningful participation. Aliansi menilai terdapat lebih dari 14 isu yang krusial, beberapa isu bermasalah dalam RKUHP yang tidak dibahas oleh pemerintah terutama terkait kebebasan berekspresi dan berpendapat.


Indonesia Resmi Dapat Tambahan Kuota Haji 10.000

1 hari lalu

Indonesia Resmi Dapat Tambahan Kuota Haji 10.000

Duta Besar RI untuk Arab Saudi Abdul Aziz Ahmad mengatakan Indonesia resmi mendapatkan tambahan kuota haji sebanyak 10.000 pada 2022.


Surya Paloh Sodorkan Nama Capres ke Jokowi untuk Akhiri Era Cebong Kadrun

1 hari lalu

Surya Paloh Sodorkan Nama Capres ke Jokowi untuk Akhiri Era Cebong Kadrun

Surya Paloh mengaku menyodorkan beberapa nama capres kepada Presiden Jokowi untuk cegah polarisasi