Soal Pasal-Pasal Kontroversi di RKUHP, Ini Penjelasan Wamenkumham

Reporter

Editor

Febriyan

Demo mahasiswa dari UNJ dan BEM SI di depan Gedung TVRI untuk menolak RKUHP dan pelemahan KPK pada Selasa, 1 Oktober 2019. TEMPO/M JULNIS FIRMANSYAH

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej menjelaskan pasal-pasal kontroversial dalam Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP.  Setidaknya ada 15 hal kontroversial dalam draf revisi sebelumnya.

RKUHP ini sebenarnya sudah akan disahkan pada 2019, akan tetapi sejumlah pihak mendesak pemerintah dan DPR RI untuk menundanya. Presiden Jokowi pun harus turun tangan dengan meminta DPR tidak menggelar rapat paripurna pengesahan.

Edy, sapaan Edward Omar Sharif Hiariej, menyatakan bahwa pihaknya telah menyesuaikan sejumlah pasal kontroversial dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Selain itu ada juga sejumlah pasal yang dihapus karena telah diatur dalam undang-undang lainnya.

"Ada yang kami hapus, kami sesuaikan dengan putusan MK (Mahkamah Konstitusi)," kata Edward mewakili pemerintah, dalam rapat bersama Komisi Hukum DPR di Gedung DPR, Jakarta, Rabu, 25 Mei 2022.

Selan itu, Edy menyatakan terdapat pula pasal yang tetap hingga pasal yang mengalami reformulasi tanpa menghilangkan substansi. Edward menyebut pihaknya hanya melakukan penghalusan terhadap bahasa yang ada.

Adapun pasal-pasal kontroversi yang dilaporkan ke DPR hari ini, kata Edward, sudah menampung masukan dari masyarakat usai sosialisasi sepanjang 2021. Rincian pasal-pasal tersebut yaitu sebagai berikut:

1. The Living Law (Hukum Pidana Adat)

Aturan ini tertuang di Pasal 2 tentang living law. Dalam bagian penjelasan disebut bahwa yang dimaksud hukum yang hidup adalah hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seorang patut dipidana adalah hukum pidana adat.

Selanjutnya, pemenuhan kewajiban adat setempat diutamakan jika tidak pidana yang dilakukan memenuhi tiga ketentuan. Berlaku dalam tempat hukum itu hidup, tidak diatur dalam RKUHP, dan sesuai dengan nilai Pancasila, UUD 1945, sampai hak asasmi manusia.

"Kami memberikan penjelasan, jadi tidak mengubah norma," kata Edy.

2. Pidana Mati

Edy menyebut KUHP menempatkan pidana mati sebagai salah satu pidana pokok. Sedangkan, RKUHP pada Pasal 100 menempatkan pidana mati sebagai pidana paling terakhir dijatuhkan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana.

Selain itu, hukuman mati selalu diancamkan secara alternatif dengan penjara waktu tertentu (paling lama 20 tahun dan pidana penjara seumur hidup). Selain itu, pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama 10 tahun.






Di Bali, Puan Tanam Padi Bareng Petani dan Borong Sayur Mayur

23 menit lalu

Di Bali, Puan Tanam Padi Bareng Petani dan Borong Sayur Mayur


Calon Pengganti Lili Pintauli Paparkan Pentingnya Bangun Budaya Anti Korupsi Berbasis Keluarga

4 jam lalu

Calon Pengganti Lili Pintauli Paparkan Pentingnya Bangun Budaya Anti Korupsi Berbasis Keluarga

Dua calon wakil ketua KPK pengganti Lili Pintauli Siregar, Johanis Tanak dan I Nyoman Wara mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR.


DPR Ungkap 3 Hal yang Didalami untuk Memilih Pengganti Lili Pintauli

4 jam lalu

DPR Ungkap 3 Hal yang Didalami untuk Memilih Pengganti Lili Pintauli

Komisi III DPR hari ini menggelar uji kelayakan bagi calon komisioner KPK pengganti Lili Pintauli Siregar. Dua calon itu diminta sampaikan visi misi.


Dua Calon Pimpinan KPK Pengganti Lili Pintauli: Jonanis Tanak dan I Nyoman Wara

8 jam lalu

Dua Calon Pimpinan KPK Pengganti Lili Pintauli: Jonanis Tanak dan I Nyoman Wara

Direktur Tata Usaha Negara Kejagung, Johanis Tanak, dan auditor BPK, I Nyoman Wara, bakal menjalani uji kelayakan calon pimpinan KPK


Hari Ini, DPR Gelar Uji Kelayakan Calon Pimpinan KPK Pengganti Lili Pintauli

9 jam lalu

Hari Ini, DPR Gelar Uji Kelayakan Calon Pimpinan KPK Pengganti Lili Pintauli

Calon pimpinan KPK pengganti Lili Pintauli Siregar adalah Direktur Tata Usaha Negara Kejagung Johanis Tanak, dan auditor BPK, I Nyoman Wara


Demo Tolak Kenaikan BBM di Jakarta Aman, Ada Pasukan Basmallah, Polda Metro: Alhamdulillah

13 jam lalu

Demo Tolak Kenaikan BBM di Jakarta Aman, Ada Pasukan Basmallah, Polda Metro: Alhamdulillah

Polda Metro Jaya menyebut demo tolak kenaikan BBM dari berbagai elemen masyarakat di Jakarta berlangsung aman.


BEM SI Turun ke Jalan Tolak Kenaikan Harga BBM, Perjuangkan Nasib Petani yang Kian Terpuruk

1 hari lalu

BEM SI Turun ke Jalan Tolak Kenaikan Harga BBM, Perjuangkan Nasib Petani yang Kian Terpuruk

Massa BEM SI hari menggelar demonstrasi menolak kenaikan harga BBM di depan Gedung DPR. Harga pupuk hingga pasca panen terpengaruh harga BBM naik.


Unjuk Rasa Peringati Hari Tani Nasional, Sekjen KPA: Masih Banyak Tanah Adat Dirampas

1 hari lalu

Unjuk Rasa Peringati Hari Tani Nasional, Sekjen KPA: Masih Banyak Tanah Adat Dirampas

Gabungan elemen masyarakat berunjuk rasa memperingati puncak Hari Tani Nasional di depan Gedung DPR RI, Selasa siang, 27 September 2022.


Sudah 3 Tahun Kematian Randi dan Yusuf Kardawi Mahasiswa Universitas Halu Oleo, Siapa Tanggung Jawab?

1 hari lalu

Sudah 3 Tahun Kematian Randi dan Yusuf Kardawi Mahasiswa Universitas Halu Oleo, Siapa Tanggung Jawab?

Dua mahasiswa Universitas Halu Oleo, Imawan Randi dan Yusuf Kardawi, tewas saat mengikuti aksi unjuk rasa penolakan RKUHP pada 26 September 2019.


Massa Buruh dan Petani Geruduk DPR Tuntut Pelaksanaan Reforma Agraria

1 hari lalu

Massa Buruh dan Petani Geruduk DPR Tuntut Pelaksanaan Reforma Agraria

Massa buruh, petani dan nelayan yang tergabung dalam Komite Nasional Pembaruan Agraria menggelar demonstrasi di Gedung DPR.