Prajurit Aktif Jadi Penjabat Bupati Seram Bagian Barat, Ini Kata Panglima TNI

Rabu, 25 Mei 2022 18:48 WIB

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dab Rektor UGM Panut Mulyono di sela wisuda perdana luring UGM Rabu (25/5). Tempo/Pribadi Wicaksono

TEMPO.CO, Jakarta - Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menyatakan pihaknya masih mempelajari soal penunjukan Brigadir Jenderal TNI Andi Chandra As'aduddin sebagai Penjabat Bupati Seram Bagian Barat. Dia pun memastikan penunjukan itu akan memenuhi aspek hukum.

"Ya itu kan sebenarnya keputusan dari pemerintah, tapi kami sekarang juga sedang melihat kasus ini," kata Andika di sela acara wisuda anaknya di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Rabu, 25 Mei 2022.

Penunjukan Andi Chandra dianggap kontroversial karena melanggar peraturan perundangan. Salah satunya Undang-Undang (UU) Pilkada Nomor 10/2016 yang mengatur bahwa penjabat bupati/wali kota hanya dapat berasal dari Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, bukan prajurit aktif.

Namun, Andika mengatakan jika penunjukkan itu sudah merupakan amanat dan kepercayaan yang diberikan pemerintah, pihaknya akan mendukung keputusan itu.

"Kalau penunjukan (Andi) itu kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah, kami pun siap mendukung walaupun kami pun juga tetap patuh semua aturan berlaku," kata Andika.

Andika Perkasa menyatakan TNI saat ini sedang mengaji soal prosedur prajurit TNI aktif ketika ditunjuk sebagai penjabat kepala daerah. Dia memastikan nantinya penugasan itu akan memenuhi aspek hukum.

"Tim hukum TNI saat ini sedang mempelajari sehingga penugasan ini memenuhi aspek legalitas," kata dia.

"Tapi selain aspek legalitas, kami juga kaji apakah penugasan kepada perwira kami itu sebagai bentuk memenuhi kepercayaan pemerintah bisa dilakukan," kata dia.

Sebelumnya, Koordinator Harian Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif Ihsan Maulana, menyatakan penunjukkan Brigjen TNI Andi Chandra sebagai penanggung jawab Bupati Seram Bagian Barat. tidak melalui mekanisme yang demokratis dan melanggar UU Pilkada. Andi Chandra juga masih merupakan prajurit TNI aktif sehingga bertentangan dengan UU 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. UU tersebut menentukan bahwa prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif.

Senada dengan Kode Inisiatif, Imparsial juga menilai penunjukkan Andi Chandra As'aduddin sebagai Bupati Seram Bagian Barat itu menyalahi undang-undang. Mereka menilai penunjukkan prajurit TNI aktif sebagai penanggung jawab kepada daerah berisiko menimbulkan konflik hukum. Misalnya soal apakah si prajurit akan diproses melalui mekanisme peradilan militer atau peradilan umum jika kemudian dalam pelaksanaan tugasnya terdapat dugaan pelanggaran pidana. Mereka pun mendesak agar pemerintah mengaji ulang penunjukkan tersebut.

Baca: Panglima TNI Buka Suara Soal Pertahanan IKN Nusantara yang Dianggap Rawan






Malaysia Akui Industri Pertahanan RI Lebih Maju

6 jam lalu

Malaysia Akui Industri Pertahanan RI Lebih Maju

Panglima Angkatan Tentera Malaysia (ATM) Jeneral Tan Sri Dato' Sri Haji Affendi Bin Buang mengatakan Malaysia harus belajar dari PT Pindad karena industri pertahanan Indonesia lebih maju daripada industri pertahanan Malaysia.


Setelah Bertemu PKS, NasDem Beri Sinyal Jalin Koalisi dengan Partai Lain

3 hari lalu

Setelah Bertemu PKS, NasDem Beri Sinyal Jalin Koalisi dengan Partai Lain

NasDem memastikan akan kembali berkomunikasi dengan partai selain PKS pada Kamis besok.


Telah Bertemu Anies, Andika, dan Ganjar, NasDem: Ada yang Respons Alhamdulilllah sampai Senyum

3 hari lalu

Telah Bertemu Anies, Andika, dan Ganjar, NasDem: Ada yang Respons Alhamdulilllah sampai Senyum

NasDem telah bertemu dengan tiga calon presiden yang diusulkan dalam Rakernas, mereka kata Willy memberikan respons yang positif.


Soal Koalisi, Sekjen PKS: Ojo Kesusu Kata Jokowi

4 hari lalu

Soal Koalisi, Sekjen PKS: Ojo Kesusu Kata Jokowi

Sekjen PKS Aboe Bakar Al Habsy mengutip pernyataan Jokowi agar partainya tidak tergesa dalam menentukan mitra koalisi untuk menghadapi Pilpres 2024.


Pilpres 2024, PKS Akan Ajukan Uji Materi Presidential Threshold

4 hari lalu

Pilpres 2024, PKS Akan Ajukan Uji Materi Presidential Threshold

PKS mengajukan uji materi aturan Presidential Threshold dalam Undang-Undang Pemilu agar lebih leluasa mengusung calon sendiri pada Pilpres 2024.


PPP: Koalisi Indonesia Bersatu Berpeluang Usung Capres yang Diumumkan NasDem

5 hari lalu

PPP: Koalisi Indonesia Bersatu Berpeluang Usung Capres yang Diumumkan NasDem

PPP sebut Koalisi Indonesia Bersatu tidak menutup kemungkinan melirik tiga nama bakal capres hasil Rakernas NasDem.


Terungkap, Ini Calon Mitra Koalisi yang Akan Dijajaki NasDem Rabu Mendatang

6 hari lalu

Terungkap, Ini Calon Mitra Koalisi yang Akan Dijajaki NasDem Rabu Mendatang

PKS menyatakan akan bertandang ke kantor Partai NasDem pada Rabu mendatang.


Pertemuan Prabowo - Cak Imin Dinilai Sebagai Respon atas KIB dan Rakernas NasDem

6 hari lalu

Pertemuan Prabowo - Cak Imin Dinilai Sebagai Respon atas KIB dan Rakernas NasDem

Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar diyakini sedang membangun koalisi setelah terbentuknya KIB dan hasil Rakernas NasDem.


Pengamat: Pengusungan Andika sebagai Bacapres NasDem Mestinya Nunggu Ia Pensiun

7 hari lalu

Pengamat: Pengusungan Andika sebagai Bacapres NasDem Mestinya Nunggu Ia Pensiun

Pengamat menilai pengusungan Andika sebagai bakal calon presiden Partai NasDem mestinya ditahan dulu selama yang bersangkutan masih prajurit aktif.


Erick Thohir Terpental Meski Masuk 3 Besar Capres Usulan DPW NasDem, Mengapa?

7 hari lalu

Erick Thohir Terpental Meski Masuk 3 Besar Capres Usulan DPW NasDem, Mengapa?

Partai NasDem akhirnya merekomendasikan Anies, Ganjar dan Andika sebagai bakal capres. Erick Thohir yang masuk 3 besar usulan DPW, terpental.