Revisi UU PPP Disahkan, Presiden FSPMI: Memuluskan Pembahasan Omnibus Law

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Demonstran menampilkan spanduk berisikan tuntutan saat aksi hari buruh dan reformasi di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Sabtu 21 Mei 2022. Aksi yang bertepatan dengan peringatan 24 tahun reformasi tersebut membawa 14 tuntutan, yaitu pencabutan Omnibus Law Cipta Kerja, penolakan revisi UU PPP, diturunkannya harga minyak goreng dan tolak penundaan Pemilu. Tempo/Muhammad Syauqi Amrullah

TEMPO.CO, Jakarta - Pengesahan revisi UU PPP oleh DPR mendapat kecaman dari berbagai pihak. 

Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Riden Hatam Aziz menyatakan pengesahan revisi Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) itu adalah cara licik dan tidak punya hati.

Dia menduga, revisi tersebut memiliki niat jahat. “Awalnya MK dalam putusannya mengatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dan diberikan waktu selama dua tahun untuk melakukan perbaikan,” kata Riden Hatam Aziz dalam keterangan tertulis, Rabu, 25 Mei 2022.

Dugaan Riden bahwa revisi UU PPP memiliki niat jahat. Revisi tersebut, kata Riden Hatam, dimaksudkan untuk memuluskan pembahasan kembali omnibus law UU Cipta Kerja yang oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan cacat formil.

“Bukannya melakukan perbaikan terhadap UU Cipta Kerja, justru yang dilakukan adalah mengakali UU PPP dengan maksud untuk mengadopsi sistem omnibus law agar UU Cipta Kerja memiliki legalitas hukum,” ucapnya.

Riden mengatakan UU Cipta Kerja secara tegas ditolak oleh kaum buruh dan berbagai elemen masyarakat yang lain bahkan sudah dinyatakan cacat formil oleh Mahkamah Konstitusi. Namun, mereka memaksakan kehendak untuk tetap mempertahankan keberadaan UU Cipta Kerja dengan cara merevisi UU PPP.

“Ini benar-benar licik dan tidak punya hati terhadap aspirasi rakyat kecil,” katanya.

Oleh karena itu, Riden menduga revisi UU PPP memiliki niat jahat dan cara licik untuk mengakali omnibus law.

“FSPMI sebagai bagian dari KSPI dan Partai Buruh, bersama-sama elemen yang lain akan melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran di berbagai daerah untuk mendesak agar revisi UU PPP dibatalkan,” ujar Riden Hatam Aziz.

Dia menegaskan pihaknya menolak pembahasan kembali omnibus law UU Cipta Kerja.

Sebelumnya, Majelis Hakim Konstitusi menegaskan Undang-Undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) cacat secara formil. Untuk itu, Mahkamah menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

Demikian Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dibacakan dalam sidang putusan yang digelar pada Kamis, 25 November 2021. Dalam Amar Putusan yang dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman, Mahkamah mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan oleh Migrant Care, Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari Sumatera Barat, Mahkamah Adat Minangkabau, serta Muchtar Said.

“Menyatakan  pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan. Menyatakan UU Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini,” kata Anwar Usman.

Baca juga: DPR Sahkan RUU PPP, Partai Buruh: Kami Kecewa Berat kepada Wakil Rakyat

MUTIA YUANTISYA

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini






Ramai Soal Pemberitahuan PHK Bisa Kurang dari H-1, Serikat Pekerja: Akibat UU Ciptaker

10 jam lalu

Ramai Soal Pemberitahuan PHK Bisa Kurang dari H-1, Serikat Pekerja: Akibat UU Ciptaker

Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia angkat bicara soal kekecewaan pekerja yang baru dikabari manajemen perusahaan sehari sebelum PHK efektif berlaku.


Derita Petani Indonesia Karena UU Cipta Kerja, Kini Harga BBM Naik Bikin Pupuk Semakin Mahal

2 hari lalu

Derita Petani Indonesia Karena UU Cipta Kerja, Kini Harga BBM Naik Bikin Pupuk Semakin Mahal

Derita petani Indonesia karena pupuk semakin mahal karena harga BBM naik. Disaat yang sama tidak ada jaminan harga produk pertanian.


Ribuan Buruh Gelar Demo Tolak Kenaikan BBM Hingga Omnibus Law Hari Ini

2 hari lalu

Ribuan Buruh Gelar Demo Tolak Kenaikan BBM Hingga Omnibus Law Hari Ini

Ribuan buruh akan kembal menggelar demo tolak kenaikan BBM hari ini. Selain itu, ada dua tuntutan lainnya.


5.000 Buruh Akan Demo di Depan Istana, Bawa 3 Tuntutan

4 hari lalu

5.000 Buruh Akan Demo di Depan Istana, Bawa 3 Tuntutan

Buruh akan berdemo di depan Istana Negara pada Sabtu, 24 September 2022, berbarengan dengan Hari Tani Indonesia.


Berat Sebelah Mengadili Pelanggar HAM Berat

4 hari lalu

Berat Sebelah Mengadili Pelanggar HAM Berat

Pengadilan perkara dugaan pelanggaran HAM berat Paniai, Papua, dimulai.


Surya Darmadi Kembali Sebut Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Mengada-Ada

8 hari lalu

Surya Darmadi Kembali Sebut Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Mengada-Ada

Surya Darmadi menyatakan dirinya seharusnya hanya mendapatkan sanksi administratif, bukan pidana.


Buruh Akan Demo Lagi 4 Oktober 2022, Protes Harga BBM hingga Omnibus Law

9 hari lalu

Buruh Akan Demo Lagi 4 Oktober 2022, Protes Harga BBM hingga Omnibus Law

Elemen buruh akan demo lagi bulan depan dengan membawa tiga tuntutan.


Buruh Berunjuk Rasa di Depan Balai Kota Depok, Sekda: Kami Serap Aspirasi

11 hari lalu

Buruh Berunjuk Rasa di Depan Balai Kota Depok, Sekda: Kami Serap Aspirasi

Pemkot Depok Jawa Barat menyerap aspirasi para buruh yang melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Depok untuk menaikkan upah buruh.


Buruh Depok Turun ke Jalan, Demo Tolak Kenaikan BBM dan UU Cipta Kerja

11 hari lalu

Buruh Depok Turun ke Jalan, Demo Tolak Kenaikan BBM dan UU Cipta Kerja

Sekretaris Daerah Kota Depok Supian Suri berjanji membawa aspirasi demo tolak kenaikan BBM itu untuk dibahas Forkopimda.


Inilah Sederet Pejabat yang Tidak Hafal Pancasila di Depan Publik

11 hari lalu

Inilah Sederet Pejabat yang Tidak Hafal Pancasila di Depan Publik

Pejabat publik yang tidak hafal Pancasila kembali terjadi. Teranyar Ketua DPRD Lumajang Anang Akhmad Syaifuddin.