Harun Masiku Masih Buron, MAKI Minta KPK Proses Hukum In Absentia

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, seusai memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa sebagai saksi, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 17 Mei 2022. Boyamin diperiksa kapasitasnya sebagai Direktur PT Bumirejo, terkait pengembangan perkara pencucian uang dengan tersangka Bupati Banjarnegara (nonaktif), Budhi Sarwono, dalam korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah tahun 2017-2018. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI Boyamin Saiman mengajukan permohonan kepada KPK agar lembaga antirasuah itu menerapkan proses pengadilan tanpa dihadiri tersangka atau in absentia dalam kasus Harun Masiku.

"Untuk menjaga marwah atau kehormatan Komisi Pemberantasan Korupsi dan menegakkan hukum yang berkeadilan, MAKI telah mengajukan permohonan proses hukum tanpa kehadiran HM atau in absentia, mulai dari tahapan penyidikan, penuntutan, hingga persidangan di pengadilan tipikor," kata Boyamin dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa, 25 Mei 2022.

Boyamin mengatakan permohonan tersebut telah dikirimkan ke alamat surat elektronik milik Pengaduan Masyarakat KPK.

Menurut Boyamin, penerapan proses hukum in absentia juga dapat membantu KPK meyakinkan masyarakat bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia tegak lurus pada hukum, tidak tebang pilih, dan menempuh segala pilihan yang disediakan undang-undang.

"Langkah in absentia adalah dalam rangka menjaga nama baik KPK dalam memberantas korupsi di mata seluruh masyarakat Indonesia dan meyakinkan bahwa KPK akan mampu tegak lurus dan tidak tebang pilih, serta menempuh semua opsi yang disediakan undang-undang dalam pemberantasan korupsi," jelasnya.

Boyamin berharap permohonan yang dikirimkan MAKI itu dapat segera direspons secara positif oleh KPK.

Harun Masiku merupakan mantan calon anggota legislatif (caleg) dari PDI Perjuangan yang ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap penetapan anggota DPR terpilih tahun 2019-2024. Ia berstatus dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak Januari 2020.

Dalam rangka mengoptimalkan langkah pencarian, KPK mengajak masyarakat untuk ikut serta membantu mencari Harun Masiku. Ajakan tersebut disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Juru Bicara KPK Ali Fikri, Senin, 23 Mei 2022.

"Tak hentinya kami terus mengajak masyarakat, siapa pun, yang betul-betul mengetahui keberadaan HM, untuk bisa menyampaikan kepada KPK atau aparat penegak hukum lainnya," kata Ali.

Namun mantan penyidik KPK Novel Baswedan menyangsikan jika KPK serius dalam memburu Harun Masiku. “Pencarian terhadap Harun Masiku saya yakin tidak dilakukan, kecuali hanya sekedarnya saja,” kata Novel lewat Twitternya, Selasa, 24 Mei 2022.

Novel berujar pada 2020 timnya berhasil menangkap 2 buronan, salah satunya mantan Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung Nurhadi. Menurut dia, untuk menangkap Nurhadi butuh kesungguhan dan kerja keras. Menggeledah sejumlah tempat salah satunya. Novel mengatakan dalam pencarian Harun Masiku, KPK tidak melakukannya. “Justru meminta masyarakat mencari dengan biaya sendiri,” tulis Novel dengan emoji tersenyum.

Baca juga: Novel Baswedan Yakin KPK Tak Serius Mencari Harun Masiku

 Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini






Sidang Etik Lili Pintauli Ditunda, KPK: Agenda di Bali Terjadwal Sejak Awal Tahun

3 jam lalu

Sidang Etik Lili Pintauli Ditunda, KPK: Agenda di Bali Terjadwal Sejak Awal Tahun

KPK memberi penjelasan soal alasan ketidakhadiran Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam sidang dugaan pelanggaran etik oleh Dewan Pengawas KPK


KPK Periksa Pihak Alfimidi Dalami Besaran Suap untuk Wali Kota Ambon

5 jam lalu

KPK Periksa Pihak Alfimidi Dalami Besaran Suap untuk Wali Kota Ambon

KPK memeriksa GM Legal and Compliance PT Midi Utama Indonesia Tbk. Afid Hemeily sebagai saksi untuk tersangka tersangka Wali Kota Ambon nonaktif Rich


4 Fakta Soal Penundaan Sidang Etik Tiket MotoGP Gara-gara Lili Pintauli ke Bali

11 jam lalu

4 Fakta Soal Penundaan Sidang Etik Tiket MotoGP Gara-gara Lili Pintauli ke Bali

Sidang etik terhadap Lili Pintauli Siregar yang direncanakan digelar pada Selasa, 5 Juli 2022 ditunda karena Wakil Ketua KPK itu sedang di Bali.


Lima Kontroversi Lili Pintauli Siregar, dari Selamatan hingga Tiket MotoGP

14 jam lalu

Lima Kontroversi Lili Pintauli Siregar, dari Selamatan hingga Tiket MotoGP

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Lili Pintauli Siregar kembali menjadi sorotan di kasus dugaan pelanggaran etik.


KPK Jebloskan Lai Bu Min Penyuap Rahmat Effendi ke Sukamiskin

16 jam lalu

KPK Jebloskan Lai Bu Min Penyuap Rahmat Effendi ke Sukamiskin

KPK menjebloskan terpidana pemberi suap kepada Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi, Lai Bui Min ke Lembaga Pemasyarakatan.


Firli Bahuri Bilang Tak Ada Entitas yang Bisa Sendirian Memerangi Korupsi

1 hari lalu

Firli Bahuri Bilang Tak Ada Entitas yang Bisa Sendirian Memerangi Korupsi

Agar misi ini berhasil, kata Firli Bahuri, anggota G20 harus memperkuat kerja sama.


Lili Pintauli Siregar Sedang Berada di Bali, Sidang Etik Ditunda Hingga Senin, 11 Juli 2022

1 hari lalu

Lili Pintauli Siregar Sedang Berada di Bali, Sidang Etik Ditunda Hingga Senin, 11 Juli 2022

Lili Pintauli Siregar disebut harus menghadiri aca G20 sehingga sidang kode etik harus ditunda hingga pekan depan.


Sidang Praperadilan Mardani H Maming Vs KPK Digelar Mulai 12 Juli 2022

1 hari lalu

Sidang Praperadilan Mardani H Maming Vs KPK Digelar Mulai 12 Juli 2022

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan jadwal sidang praperadilan Mardani H Maming yang menggugat penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.


KPK Akan Berikan Pendampingan ke Lili Pintauli Siregar dalam Sidang Etik

1 hari lalu

KPK Akan Berikan Pendampingan ke Lili Pintauli Siregar dalam Sidang Etik

Lili Pintauli Siregar memiliki hak untuk mendapatkan pendampingan dari Biro Hukum KPK dalam menjalani sidang etik oleh Dewas KPK.


Pegiat Anti Korupsi Desak Sidang Etik Lili Pintauli Siregar Digelar Terbuka

1 hari lalu

Pegiat Anti Korupsi Desak Sidang Etik Lili Pintauli Siregar Digelar Terbuka

Sidang etik Lili Pintauli Siregar akan digelar tertutup sesuai dengan Peraturan Dewas KPK No.3 Tahun 2020.