78,3 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Beredar Tanpa Izin, Muhadjir: Insya Allah Aman

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusty Ayu Bintang D (kanan) bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy (kedua kanan) membagikan masker kepada anak-anak saat meninjau korban banjir bandang akibat Siklon Seroja di Desa Pukdale, Kabupaten Kupang, NTT, Senin, 3 Mei 2021. Kunjungan kedua menteri tersebut dalam rangka mendorong percepatan pemulihan pascabencana di NTT sekaligus menyerahkan bantuan berupa santunan uang tunai kepada alih waris korban bencana alam di daerah itu, yang masing-masing berkisar dari Rp15 juta hingga Rp30 juta per kepala keluarga. ANTARA/Kornelis Kaha

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi angkat bicara soal temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal sebanyak 297 bets atau 78.361.500 dosis vaksin Covid-19 beredar tanpa melalui penerbitan izin bets atau lot release.

Menurut Muhadjir vaksin yang saat ini beredar pasti sudah mendapatkan persetujuan BPOM. Hanya saja, ia menduga ada dosis yang jumlahnya yang belum ter-cover seperti dalam laporan di BPK.

"Jadi Insya Allah aman. Saya kira enggak ada merk (vaksin) lain yang masuk tanpa persetujuan BPOM, kalau ada mustahil. Semua itu kan tercatat oleh PeduliLindungi dan pelaksanaannya juga jelas," ujar Muhadjir di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa, 24 Mei 2022. 

Muhadjir menduga 78,3 juta vaksin yang belum tercatat seperti dalam laporan BPK itu merupakan satuan dosis, bukan merek. "Hal ini bisa jadi karena memang kemarin masa darurat, kita mengejar target dulu. Tapi pasti nanti kita rapikan," kata Muhadjir. 

Dalam Laporan IHPS II, BPK mencatat 297 bets atau 78.361.500 dosis vaksin Covid-19 beredar tanpa melalui penerbitan izin bets atau lot release yang tepat waktu, lengkap dan dapat diakses real time oleh pihak yang membutuhkan. 

Izin bets adalah istilah yang digunakan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang diartikan sebagai obat yang memiliki sifat dan mutu yang seragam. Obat ini dihasilkan dalam satu siklus pembuata atas suatu perintah pembuatan tertentu.

Selain masalah izin bets, BPK juga menyoroti pengawasan distribusi vaksin Covid-19 belum memadai. Temuan tersebut terjadi karena Unit Pelaksana Teknis (UPT) belum didukung dengan peralatan verifikasi suhu yang memadai, dan hasil pengawasan distribusi vaksin Covid-19 pada fasyankes belum dimanfaatkan secara optimal untuk perbaikan distribusi vaksin.

Adapun, BPK juga menemukan alokasi vaksin Covid-19, logistik, dan sarana prasarana belum sepenuhnya menggunakan dasar perhitungan logistik dan sarana prasarana sesuai dengan perkembangan kondisi atau analisis situasi terbaru.

M JULNIS FIRMANSYAH | BISNIS.COM

Baca Juga: Pernyataan Lengkap Presiden Jokowi Pelonggaran Pemakaian Masker di Luar Ruangan

 Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini






Izin Dicabut Kemensos, Relawan ACT Jawa Tengah Tetap Beraktivitas di Kantor

12 jam lalu

Izin Dicabut Kemensos, Relawan ACT Jawa Tengah Tetap Beraktivitas di Kantor

Meski mengaku masih menjalankan aktivitas seperti biasa, tak ada perwakilan ACT Jawa Tengah yang bersedia memberikan keterangan.


Kementerian Sosial Cabut Izin ACT, Ada Indikasi Pelanggaran

19 jam lalu

Kementerian Sosial Cabut Izin ACT, Ada Indikasi Pelanggaran

Kementerian Sosial mencabut izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) yang telah diberikan kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau ACT.


Vaksin Merah Putih BRIN Diuji pada Mencit dan Kera Akhir Bulan Ini

1 hari lalu

Vaksin Merah Putih BRIN Diuji pada Mencit dan Kera Akhir Bulan Ini

Pengembangan Vaksin Merah Putih ini sudah selesai di fase laboratorium sejak Oktober 2021 lalu oleh Lembaga Biologi Molekuler Eijkman.


Penduduk RI yang Disuntik Vaksin Booster Capai 50,91 Juta Orang

3 hari lalu

Penduduk RI yang Disuntik Vaksin Booster Capai 50,91 Juta Orang

Satgas COVID-19 melaporkan jumlah warga Indonesia yang telah menerima dosis ketiga atau booster mencapai 50,91 juta jiwa hingga Minggu 3 Juli 2022


Ketua DPRD DKI Temukan Helipad Siluman di Pulau Panjang

6 hari lalu

Ketua DPRD DKI Temukan Helipad Siluman di Pulau Panjang

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi menemukan helipad siluman di Pulau Panjang. Ia mempertanyakan helipad itu tidak tercatat sebagai aset DKI.


BPOM Sebut 4 Jenis Obat Dapat Izin untuk Terapi Covid-19

6 hari lalu

BPOM Sebut 4 Jenis Obat Dapat Izin untuk Terapi Covid-19

BPOM menyatakan saat ini terdapat empat jenis obat yang telah mendapatkan izin EUA (Emergency Use Authorization) atau sebagai obat terapi COVID-19


Kementerian Perhubungan Raih Predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK

7 hari lalu

Kementerian Perhubungan Raih Predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK

Kementerian Perhubungan kembali memperoleh predikat WTP dari BPK atas laporan keuangan 2021.


KPPU Diminta Tidak Terburu-buru Menilai Kebijakan BPOM Soal Pelabelan BPA

7 hari lalu

KPPU Diminta Tidak Terburu-buru Menilai Kebijakan BPOM Soal Pelabelan BPA

BPOM dan KPPU adalah dua lembaga yang memiliki wewenang di wilayah berbeda


Vaksin Merah Putih Diusulkan ke Jokowi untuk Diganti Namanya

8 hari lalu

Vaksin Merah Putih Diusulkan ke Jokowi untuk Diganti Namanya

Usul disampaikan untuk Vaksin Merah Putih asal Unair yang sudah memasuki uji klinis final. Sudah merancang ekspor.


Fakta Vaksin Covid-19 Covovax yang Diharamkan MUI

10 hari lalu

Fakta Vaksin Covid-19 Covovax yang Diharamkan MUI

MUI menetapkan fatwa haram vaksin Covid-19 Covovax karena ditemukan ada pemanfaatan enzim dari pankreas babi. Apa fakta lainnya?