KIB, Salah Kaprah Koalisi Partai Politik di Sistem Presidensial?

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

diskusi bertajuk "Teka-teki Menteri dan Koalisi" di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 19 Oktober 2019. (Dari kiri) Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria, Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily, pengamat politik KedaiKopi Hendri Satrio, moderator Margi Syarif,politikus PDIP Andreas Hugo Pareira, Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari, dan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera. FOTO: TEMPO/Putri.

TEMPO.CO, Jakarta -Pembentukan koalisi partai politik merupakan hal yang lazim ditemui menjelang Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden.

Menjelang Pemilu dan Pilpres 2024, tiga partai politik Indonesia; PPP, PAN, dan Golkar; membentuk Koalisi Indonesia Bersatu.

Dilansir dari antaranews.com, pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu bertujuan untuk memenuhi ambang batas pencalonan sekaligus memenangkan Pemilihan Umum dan Presiden 2024.

Meskipun merupakan praktik yang umum ditemui, pembentukan koalisi dalam sistem pemerintahan presidensial sejatinya merupakan praktik yang salah kaprah.

Sebab, sebagaimana dilansir dari law.ui.ac.id, pembentukan koalisi dan oposisi partai politik hanya ada dalam sistem parlementer. Koalisi dan oposisi memiliki peran yang substansial dan berbeda dalam sistem pemerintahan parlementer, bukan hanya bertujuan untuk memenangkan Pemilihan Umum.

Dikutip dari Encyclopedia of Government and Politics, koalisi dan oposisi menjalankan fungsi pengawasan dan penyeimbangan atau check and balances.

Koalisi merupakan mayoritas atau kelompok parlemen yang anggotanya terdiri dari 50%+1 dari total keseluruhan anggota parlemen. Hal ini membuat koalisi memiliki wewenang untuk membentuk kabinet yang menjalankan pemerintahan.

Sementara itu, oposisi berwenang untuk mengawasi pemerintahan yang dijalankan oleh kabinet bentukan koalisi.

Apabila kabinet tersebut dianggap gagal, oposisi dapat melemparkan mosi tidak percaya dan membentuk kabinet bayangan untuk menggantikan kabinet koalisi.

Dalam sistem pemerintahan presidensial, fungsi check and balances juga berlangsung. Namun, berbeda dengan sistem pemerintahan parlementer, fungsi check and balances ini dijalankan oleh lembaga legislatif dan eksekutif, yakni parlemen dan kabinet.

Dikutip dari buku Oposisi Berserak: Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia karya Anders Uhlin, seluruh anggota parlemen beroposisi terhadap eksekutif dan juga sebaliknya dalam sistem pemerintahan presidensial.

Sistem tersebut membuat pembentukan koalisi dan oposisi dalam sistem pemerintahan presidensial tidak berpengaruh dalam jalannya pemerintahan. Koalisi dan oposisi hanya bermain sebelum dan saat Pemilihan Umum berlangsung.

Bahkan, sebagaimana dikutip dari Jurnal Comparative Political Studies, pembentukan koalisi (koalisi partai politik) dan oposisi dalam Pemilihan Umum menyebabkan polarisasi parlemen dalam sistem pemerintahan presidensial. Kondisi tersebut membuat check and balances dalam sistem pemerintahan presidensial tidak dapat berjalan dengan maksimal.

BANGKIT ADHI WIGUNA
Baca juga: PDIP Tutup Koalisi dengan Demokrat, Jubir: Instruksi AHY Fokus Bantu Masyarakat






KPU Jawab Kegusaran soal Pemerintahan Jokowi Jadi Bebek Lumpuh Usai Pilpres 2024

8 jam lalu

KPU Jawab Kegusaran soal Pemerintahan Jokowi Jadi Bebek Lumpuh Usai Pilpres 2024

Ada jeda waktu 8 bulan antara Pilpres 2024 dan pelantikan presiden terpilih. Adanya dualisme kepemimpinan jadi kekhawatiran.


Tahapan Pemilu 2024 Sudah Dimulai: Revisi UU Belum Jelas, Anggaran Masih Kurang

9 jam lalu

Tahapan Pemilu 2024 Sudah Dimulai: Revisi UU Belum Jelas, Anggaran Masih Kurang

Pemekaran wilayah di Papua memberi konsekuensi pada jumlah daerah pemilihan di Pemilu 2024. Anggota DPR mengusulkan Presiden mengeluarkan perpu.


Survei LSI Denny JA Beberkan Alasan Poros Ketiga Tak Kunjung Terbentuk

10 jam lalu

Survei LSI Denny JA Beberkan Alasan Poros Ketiga Tak Kunjung Terbentuk

Dalam rilis survei terbarunya, LSI Denny JA menyebut poros ketiga menjelang Pilpres 2024 hingga kini belum terbentuk karena masih terlihat rumit.


KPU Minta Bantuan Kominfo agar Pengiriman Hasil Pemilu 2024 Semakin Cepat

11 jam lalu

KPU Minta Bantuan Kominfo agar Pengiriman Hasil Pemilu 2024 Semakin Cepat

KPU meminta bantuan penguatan jaringan internet ke Kementerian Komunikasi dan Informatika agar pengiriman hasil rekapitulasi suara di TPS lebih cepat


Peluang Berkoalisi dengan PKB dan Gerindra, PKS: Masih Panjang Ceritanya

12 jam lalu

Peluang Berkoalisi dengan PKB dan Gerindra, PKS: Masih Panjang Ceritanya

PKS masih berkomunikasi dengan PKB dan Partai Gerindra yang bakal resmi berkoalisi. Komunikasi diklaim masih terus berjalan karena iklim politik masih dinamis.


Gugat Aturan Presidential Threshold 20 Persen, PKS: Materi yang Kami Ajukan Cukup Kuat

12 jam lalu

Gugat Aturan Presidential Threshold 20 Persen, PKS: Materi yang Kami Ajukan Cukup Kuat

PKS optimistis gugatannya bisa menurunkan Presidential Threshold di rentang 7-9 persen.


Tiket Pilpres 2024, LSI Sebut Baru PDIP dan KIB yang Punya

13 jam lalu

Tiket Pilpres 2024, LSI Sebut Baru PDIP dan KIB yang Punya

LSI menyatakan sampai saat ini hanya dua poros utama yang telah memiliki 'tiket pilpres' atau mengusung pasangan capres - cawapres di Pemilu 2024


Daftar Gugatan ke MK, PKS Ingin Presidential Threshold 7-9 Persen

13 jam lalu

Daftar Gugatan ke MK, PKS Ingin Presidential Threshold 7-9 Persen

PKS ingin presidential threshold di rentang 7-9 persen. Angka tersebut dianggap sebagai titik tengah agar dikabulkan Mahkamah Konstitusi.


Kata PKB soal Upaya PKS Mengajukan Uji Materi Presidential Threshold ke MK

18 jam lalu

Kata PKB soal Upaya PKS Mengajukan Uji Materi Presidential Threshold ke MK

PKB pesimis gugatan Presidential Threshold PKS bisa dikabulkan Mahkamah Konstitusi. Saat ini PKB belum berpikiran ikut karena tahapan Pemilu sudah dimulai.


PKS Daftarkan Gugatan soal Presidential Threshold ke MK Siang Ini

19 jam lalu

PKS Daftarkan Gugatan soal Presidential Threshold ke MK Siang Ini

PKS bakal maju sendiri mendaftar gugatan presidential threshold 20 persen ke Mahkamah Konstitusi. Substansi hukum dinilai lebih penting daripada banyaknya jumlah penggugat.