TEMPO.CO, Jakarta – Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengakui masih memiliki kekurangan dari sisi alut utama sistem persenjataan. Kekurangan ini tidak saja terjadi pada matra udara, melainkan matra darat dan laut.
“Kalau dilihat dari alutsista, kita memang masih kurang banyak sekali. Bukan hanya di udara tapi juga di matra darat dan matra laut,” kata Andika kepada wartawan usai bertemu Ketua Umum NU di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Senin, 23 Mei 2022.
Baca Juga:
Pernyataan tersebut disampaikan Andika Perkasa sebagai respons atas ucapan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Andi Widjajanto yang menyebutkan lokasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara rentan terhadap ancaman serangan udara.
Andika berterima kasih kepada pemerintah, khususnya Kementerian Pertahanan, yang secara maksimal telah melakukan pengadaan alutsista. “Yang jelas, apa pun yang bisa diberikan oleh pemerintah kepada TNI dalam hal pengadaan alutsista ini di masing-masing wilayah, kita sudah sangat berterima kasih karena memang kemampuan negara,” kata Andika.
Panglima Andika menegaskan bahwa pemerintah sudah berusaha memberikan yang terbaik dalam mendukung kebutuhan TNI sesuai dengan kondisi keuangan. “Tapi yang jelas, tidak ada pemerintah yang kemudian tidak berusaha maksimal dalam pengadaan, termasuk pemerintah presiden saat ini,” katanya.
Sebelumnya, Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto mengatakan lokasi IKN Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur rentan terhadap ancaman serangan udara dari luar. “Secara geografis, Ibu Kota Nusantara memiliki kerentanan tinggi terhadap ancaman eksternal. Khususnya yang bersumber dari udara,” kata Andi dikutip dari Antara.
Andi meminta agar kapasitas anti-access/area-denial (A2/AD) di sekitar IKN diperkuat. Menurutnya, pemindahan Ibu Kota Jakarta ke Kalimantan Timur perlu disertai perubahan paradigma pertahanan. “Selama ini, pertahanan Indonesia cenderung berfokus pada pertahanan berbasis darat dengan mengandalkan strategi pertahanan mendalam (in-depth defense),” ucapnya.
Menurut Andi Widjajanto, paradigma itu dinilai tidak lagi optimal karena tidak sejalan dengan posisi geografis serta topografi IKN Nusantara. Panglima TNI pun menanggapi pertanyaan Andi tersebut.
MUTIA YUANTISYA
Baca Juga: Jokowi Danai IKN Pakai 13 Pajak Khusus, Rokok hingga Sarang Walet
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
