DPR Targetkan Pengesahan RUU KUHP dan Pemasyarakatan Juli 2022

Sabtu, 21 Mei 2022 17:50 WIB

Wakil Ketua Komisi Hukum DPR RI, Desmond J. Mahesa saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan pada Senin, 13 Januari 2020. TEMPO/Dewi Nurita

TEMPO.CO, Jakarta - DPR menargetkan pengesahan dua Rancangan Undang-Undang atau RUU sebelum masa persidangan V tahun sidang 2021-2022 yang berakhir 7 Juli 2022 ini ditutup. Keduanya yaitu Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP dan RUU Pemasyarakatan.

"Target kami sebelum reses," kata Wakil Ketua Komisi Hukum DPR Desmond Junaidi Mahesa saat dihubungi, Sabtu, 21 Mei 2022.

Sebelumnya, dua RUU ini sudah akan ketuk palu pada 2019 lalu. Tapi saat itu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi kemudian meminta DPR menunda pengesahan empat RUU karena menuai kontroversi di tengah masyarakat.

Selain keduanya, ada juga RUU Pertanahan dan RUU Minerba. Pengumuman kala itu disampaikan Jokowi setelah dia menerima para pimpinan DPR, fraksi-fraksi, dan komisi-komisi di Istana Merdeka pada Senin, 23 September 2019.

"Ditunda pengesahannya untuk kami bisa mendapatkan masukan-masukan, substansi yang lebih baik sesuai keinginan masyarakat," kata Jokowi, Senin, 23 September 2019.

Desmond pun menyebut RKUHP dan RUU Pemasyarakatan ini memang tinggal ketuk palu di paripurna. Sebab pembicaran tingkat I telah selesai, tapi ada permintaan penundaan dari Jokowi.

Tak hanya meminta penundaan 4 RUU, Jokowi pada 2019 tersebut juga menyebut ada 14 pasal di RKUHP yang perlu ditinjau ulang. "Saya lihat materi, substansi yang ada kurang lebih 14 pasal," kata Jokowi saat itu.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly kala itu kemudian merinci pasal-pasal tersebut. Ia menyebut 8 pasal di antaranya, seperti Pasal 219 tentang penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 278 tentang pembiaran unggas, dan Pasal 414 tentang mempertunjukkan alat kontrasepsi.

Kemudian, Pasal 417 tentang perzinahan, Pasal 418 tentang kohabitasi, Pasal 432 tentang penggelandangan, Pasal 470 tentag aborsi, serta Pasal 604 tentang tindak pidana korupsi.

Desmond menyebut Jumat kemarin, Komisi III DPR sudah menelusuri kembali pasal-pasal yang sensitif di RKUHP ini. Rencananya, Komisi III akan bertemu pada 25 Mei 2022 dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk membicarakan pasal-pasal ini dan sejumlah muatan lain di RKUHP. "Dengan Wakil Menteri bisa, tapi harusnya dengan Menteri, karena Presiden yang minta menunda," kata dia.

Baca: Penjelasan Mahfud Md Soal Pidana LGBT Masuk Rancangan KUHP

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini






Subsidi BBM Kian Membebani APBN, Pengamat Energi Sarankan 3 Hal ini

4 jam lalu

Subsidi BBM Kian Membebani APBN, Pengamat Energi Sarankan 3 Hal ini

Sedikitnya ada tiga langkah yang bisa diambil pemerintah untuk menekan beban subsidi BBM dan elpiji agar menghemat APBN.


Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 34 Dibuka Hari Ini, Simak Syaratnya

7 jam lalu

Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 34 Dibuka Hari Ini, Simak Syaratnya

Peserta yang lolos program pendaftaran Kartu Prakerja akan memperoleh bantuan Rp 3,55 juta.


BEM UI Bakal Gelar Unjuk Rasa 28 Juni 2022 untuk Pembahasan RKUHP

14 jam lalu

BEM UI Bakal Gelar Unjuk Rasa 28 Juni 2022 untuk Pembahasan RKUHP

BEM UI mendesak Presiden dan DPR membuka draf terbaru RKUHP. Juga, membahas kembali pasal-pasal bermasalah.


Unjuk Rasa di DPRD Jateng, Mahasiswa Minta Pasal Bermasalah di RKUHP Dihapus

16 jam lalu

Unjuk Rasa di DPRD Jateng, Mahasiswa Minta Pasal Bermasalah di RKUHP Dihapus

Penyusunan RKUHP dinilai berlangsung tertutup. Mereka menuntut draf rancangan undang-undang tersebut dibuka ke publik untuk dikaji bersama.


RUU KIA yang Atur Cuti Melahirkan 6 Bulan Segera Disahkan Jadi RUU Inisiatif DPR

1 hari lalu

RUU KIA yang Atur Cuti Melahirkan 6 Bulan Segera Disahkan Jadi RUU Inisiatif DPR

DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) sebagai RUU Inisiatif DPR pada Kamis pekan depan.


Warga Bogor Kecewa Lahan yang Dibagikan Jokowi Disita Satgas BLBI

1 hari lalu

Warga Bogor Kecewa Lahan yang Dibagikan Jokowi Disita Satgas BLBI

178 SHM yang dahulu dibagikan Presiden Jokowi di Istana Bogor dibatalkan karena masuk dalam objek sitaan Tim Satgas BLBI. Tengah diusut Bareskrim.


Warga Jasinga Diberi Tanah oleh Jokowi Lalu Disita Satgas BLBI

1 hari lalu

Warga Jasinga Diberi Tanah oleh Jokowi Lalu Disita Satgas BLBI

Warga Jasinga, Kabupaten Bogor, kecewa tanah mereka yang didapat dari redistribusi lahan eks HGU diambil oleh Satgas BLBI


Aliansi Reformasi KUHP Tolak RKUHP jika Pasal-pasal Kolonial Dipertahankan

1 hari lalu

Aliansi Reformasi KUHP Tolak RKUHP jika Pasal-pasal Kolonial Dipertahankan

Aliansi Nasional Reformasi KUHP secara tegas menolak RKUHP tanpa partisipasi bermakna atau meaningful participation. Aliansi menilai terdapat lebih dari 14 isu yang krusial, beberapa isu bermasalah dalam RKUHP yang tidak dibahas oleh pemerintah terutama terkait kebebasan berekspresi dan berpendapat.


Indonesia Resmi Dapat Tambahan Kuota Haji 10.000

1 hari lalu

Indonesia Resmi Dapat Tambahan Kuota Haji 10.000

Duta Besar RI untuk Arab Saudi Abdul Aziz Ahmad mengatakan Indonesia resmi mendapatkan tambahan kuota haji sebanyak 10.000 pada 2022.


Surya Paloh Sodorkan Nama Capres ke Jokowi untuk Akhiri Era Cebong Kadrun

1 hari lalu

Surya Paloh Sodorkan Nama Capres ke Jokowi untuk Akhiri Era Cebong Kadrun

Surya Paloh mengaku menyodorkan beberapa nama capres kepada Presiden Jokowi untuk cegah polarisasi