Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KPK Tahan Hasanuddin Ibrahim, Nama Bunda Putri Kembali Mencuat

Reporter

Editor

Febriyan

image-gnews
Mantan Dirjen Holtikultura pada Kementerian Pertanian, Hasanuddin Ibrahim, resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 20 Mei 2022. Tim penyidik KPK melakukan upaya paksa penahanan untuk kepentingan penyidikan selama 20 hari pertama dengan menetapkan tersangka Hasanuddin Ibrahim, dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan pupuk hayati untuk pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), pada Kementerian Pertanian tahun anggaran 2013. TEMPO/Imam Sukamto
Mantan Dirjen Holtikultura pada Kementerian Pertanian, Hasanuddin Ibrahim, resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 20 Mei 2022. Tim penyidik KPK melakukan upaya paksa penahanan untuk kepentingan penyidikan selama 20 hari pertama dengan menetapkan tersangka Hasanuddin Ibrahim, dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan pupuk hayati untuk pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), pada Kementerian Pertanian tahun anggaran 2013. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan Direktur Jenderal Holtikultura Kementerian Pertanian Hasanuddin Ibrahim pada Jumat, 20 Mei 2022. Tersangka kasus dugaan korupsi pupuk itu sempat disebut sebagai suami dari Non Saputri atau yang akrab disapa Bunda Putri, perempuan yang terseret kasus korupsi import daging pada 2013 lalu,.

Hasanuddin sebenarnya telah ditetapkan sebagai tersangka pada Februari 2016 bersama Direktur Utama PT Hidayah Nur Wahana Sutrisno dan mantan pejabat pembuat komitmen Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian Eko Mardiyanto. Menurut KPK kasus korupsi pupuk ini merugikan keuangan negara sebanyak Rp 12,9 miliar.

Hasanuddin menjabat sebagai Dirjen Holtikultura sejak 1 November 2010. Sebelumnya, dia menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian. Pada 2013 lalu, nama Hasanuddin sempat disorot karena disebut menjadi suami Bunda Putri. Perempuan bernama asli Non Saputri itu sempat disebut sebagai istri ketiga Hasanuddin.

Majalah Tempo edisi Senin 16 September 2013 mengulas sosok Bunda Putri yang disebut-sebut sebagai tokoh kunci dalam kasus suap kuota daging import yang menjerat Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq.

Perempuan dengan nama asli Non Saputri itu kabarnya merupakan bukan satu-satunya yang mendapat julukan “Bunda”. Ada bunda lain yang banyak berperan dalam pengaturan kuota impor daging. Dialah Elda Devianne Adiningrat, Ketua Asosiasi Perbenihan Indonesia, yang biasa dipanggil “Bunda Dattie”. Dia merupakan penghubung antara Fathanah, Luthfi, dan pejabat Kementerian Pertanian, juga Elizabeth Liman, Direktur Utama PT Indoguna Utama.

Di kalangan importir dan pengusaha yang kerap bersentuhan dengan Kementerian Pertanian, nama Bunda Putri atau Non Saputri tak terlalu asing. Para pejabat di Kementerian itu juga sudah lama mendengar nama ini sebagai istri seorang pejabat eselon I yang mampu mempengaruhi penggantian pejabat. Seorang pejabat bercerita pernah ditawari naik pangkat oleh perempuan ini.

Menurut seorang pengusaha, Non Saputri pernah menjadi distributor pupuk dan hasil pertanian dengan mendirikan PT Dwipa Kreatek Persada pada 2002. Kantornya di Gedung Yarnati, Jalan Proklamasi 44, Menteng, Jakarta Pusat. Muhtar Syahroni, pengelola gedung itu, membenarkan Saputri pernah berkantor di sana. Saputri menyewa satu lantai di lantai satu untuk menjalankan bisnisnya. Namun, dua tahun setelah berkantor, usahanya mulai sepi. “Perusahaan bangkrut pada 2005 karena tak mendapat order,” kata Muhtar.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ketika isu itu mencuat, Hasanuddin Ibrahim menolak berkomentar soal Bunda Putri yang disebut sebagai istri ketiganya. Dia meminta agar wartawan menanyakan pada orang yang menyebut dirinya dekat dengan Bunda Putri.

"Tanyakan dulu pada orang yang menyebut nama itu. Kan, banyak nama. Saya enggak mau membicarakan soal yang saya belum tahu," kata Hasanuddin saat ditemui Tempo di bangsal Kepatihan Yogyakarta, Selasa, 17 September 2013.

"Apalagi kalau membicarakan pribadi saya. Itu enggak benar. Saya enggak mau mempersoalkan saja. Yang sudah ya sudah. Kalian jaga sendiri. Kalian tanggung jawab sendiri kepada Allah."

Bunda Putri disebut mengenal Hasanuddin Ibrahim dari Kepala Dinas Pertanian dan Hortikultura Kalimantan Barat, Hazairin. Kemudian Hasanudin mengenalkan Bunda Putri dengan para petinggi Partai Keadilan Sejahtera.

Selain sebagai istri Hasanuddin Ibrahim, Bunda Putri juga sempat disebut mengenal banyak pejabat negara di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Foto-fotonya bersama sejumlah menteri mulai dari Andi Malarangeng hingga Sekretaris Kabinet Dipo Alam sempat beredar di  dunia maya.  Luthfi Hasan Ishaq dalam persidangan bahkan sempat menyebut bahwa Bunda Putri memiliki kedekatan dengan SBY. Akan tetapi SBY sempat membantah berkenalan dengan perempuan asal Kuningan, Jawa Barat tersebut.

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini. 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Menteri PKP Maruarar Datangi KPK, Minta Aset Tanah Sitaan dari Koruptor Dijadikan Perumahan Rakyat

2 jam lalu

Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait alias Ara (tengah), Pemilik PT Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan (kiri) dan Komisaris Utama PT Bumi Semboro Sukses (kanan) dalam acara groundbreaking pembangunan rumah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat, 1 November 2024. Dalam proyek ini, Aguan membangun 250 rumah dengan anggaran Rp 60 miliar. TEMPO/Riri Rahayu
Menteri PKP Maruarar Datangi KPK, Minta Aset Tanah Sitaan dari Koruptor Dijadikan Perumahan Rakyat

Maruarar Sirait memohon kepada KPK agar aset koruptor yang cocok untuk perumahan bisa dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia.


KPK Periksa 5 Saksi Dugaan Korupsi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

2 jam lalu

Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, bersiap memberikan keterangan pers, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 24 September 2024. Tessa Mahardika mengungkapkan hasil analisis gratifikasi Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep sudah dipaparkan dalam rapat pimpinan komisi antirasuah. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Periksa 5 Saksi Dugaan Korupsi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

KPK memeriksa lima saksi dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.


KPK Periksa Petinggi PT KA Properti Manajemen dalam Korupsi DJKA Kemenhub

3 jam lalu

Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto memberikan keterangan pers, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 17 September 2024. KPK melalui Direktorat Gratifikasi akan menganalisis hasil klarifikasi yang disampaikan Kaesang Pangarep, untuk menentukan penggunaan uang milik pribadi atau milik negara terkait laporan pengaduan masyarakat dalam dugaan penerimaan gratifikasi berupa fasilitas mewah pesawat jet pribadi dalam perjalanan ke Amerika Serikat bersama istrinya Erina Gudono. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Periksa Petinggi PT KA Properti Manajemen dalam Korupsi DJKA Kemenhub

Kasus korupsi di DJKA diawali dengan operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Tengah.


KPK Periksa Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Tersangka Korupsi Dana Hibah Jawa Timur

3 jam lalu

Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, memberikan keterangan pers, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 24 September 2024. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Periksa Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Tersangka Korupsi Dana Hibah Jawa Timur

Tersangka diperiksa KPK perihal pemberian uang kepada tersangka AS, anggota DPRD Provinsi 2019-2024 dalam pengajuan dana hibah APBD Jawa Timur.


IM57+ Institute Nilai Penanganan Kasus Firli Bahuri sebagai Pertaruhan Integritas Presiden

6 jam lalu

(Dari kanan) Ketua IM57+ Institute M. Praswad Nugraha dan mantan penyidik KPK Novel Baswedan usai mengajukan uji materiil terhadap UU KPK di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat pada Selasa, 28 Mei 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
IM57+ Institute Nilai Penanganan Kasus Firli Bahuri sebagai Pertaruhan Integritas Presiden

Ada kekhawatiran posisi Firli Bahuri yang pernah menjabat Ketua KPK berpotensi digunakan sebagai bahan bargaining dalam penanganan.


KPK Apresiasi MA Tolak Kasasi Pengacara Lukas Enembe

6 jam lalu

Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, memberikan keterangan pers, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 24 September 2024. Tessa juga berharap agar hasil laporan tersebut bisa segera diumumkan dalam pekan ini. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Apresiasi MA Tolak Kasasi Pengacara Lukas Enembe

"KPK menyampaikan apresiasi atas putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang telah menolak permohonan kasasi dari terdakwa Stefanus Roy Rening."


Putusan PK Turunkan Hukuman Mardani H Maming Jadi 10 Tahun Penjara, KPK Singgung Soal Efek Jera

9 jam lalu

Tersangka Mardani H Maming berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin, 17 Oktober 2022. Mardani yang juga merupakan mantan Bupati Tanah Bumbu Kalimantan Selatan dan Ketua DPD PDIP Kalimantan Selatan menjalani pemeriksaan terkait kasus suap dan gratifikasi pemberian izin usaha pertambangan (IUP). TEMPO/Imam Sukamto
Putusan PK Turunkan Hukuman Mardani H Maming Jadi 10 Tahun Penjara, KPK Singgung Soal Efek Jera

Mahkamah Agung dalam putusan PK menurunkan hukuman Mardani H Maming menjadi 10 tahun penjara.


KPK Tak Soal Menko Polkam Budi Gunawan Bentuk Desk Pencegahan Korupsi

10 jam lalu

Menkopolkam Budi Gunawan memberikan keterangan pers usai memimpin rapat koordinasi tingkat menteri pembentukan desk di bidang politik dan keamanan. Turut hadir sejumlah menteri kabinet dan kepala badan di Kantor Kemenkopolkam pada Senin, 4 November 2024. Tempo/Novali Panji
KPK Tak Soal Menko Polkam Budi Gunawan Bentuk Desk Pencegahan Korupsi

Menko Polkam Budi Gunawan membentuk Desk Pencegahan Korupsi yang dipimpin Jaksa Agung ST Burhanuddin.


KPK Periksa Ketua RT hingga Kepala Protokol Kalsel untuk Cari Sahbirin Noor

14 jam lalu

Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto bersama tim Jubir KPK, Budi Prasetyo (kanan), memberikan keterangan pers, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 17 September 2024. KPK melalui Direktorat Gratifikasi akan menganalisis hasil klarifikasi yang disampaikan Kaesang Pangarep, untuk menentukan penggunaan uang milik pribadi atau milik negara terkait laporan pengaduan masyarakat dalam dugaan penerimaan gratifikasi berupa fasilitas mewah pesawat jet pribadi dalam perjalanan ke Amerika Serikat bersama istrinya Erina Gudono. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Periksa Ketua RT hingga Kepala Protokol Kalsel untuk Cari Sahbirin Noor

KPK menyatakan Sahbirin Noor melarikan diri setelah menjadi tersangka korupsi.


Kuasa Hukum Sebut Sahbirin Noor Masih di Indonesia, tapi Tak Tahu di Mana

15 jam lalu

Kuasa hukum Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor alias Paman Birin, Soesilo Aribowo saat ditemui usai sidang perdana praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada Senin, 28 Oktober 2024. Tempo/Mutia Yuantisya
Kuasa Hukum Sebut Sahbirin Noor Masih di Indonesia, tapi Tak Tahu di Mana

Kuasa hukum Sahbirin Noor mengatakan kliennya tak mungkin ke luar negeri karena sudah dicekal.