Langkah Jokowi Bahas DOB Papua dengan MRP Dianggap Sebagai Politik Pecah Belah

Editor

Febriyan

Sabtu, 21 Mei 2022 09:07 WIB

Presiden Joko Widodo atau Jokowi bertemu Majelis Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua Barat dengan perwakilan rombongan Bupati Jayapura Mathius Awoitauw di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat, 20 Mei 2022. Sumber: Biro Setpres

TEMPO.CO, Jakarta - Pertemuan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan perwakilan Majelis Rakyat Papua (MRP) yang membahas soal Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus) dan Daerah Otonomi Baru (DOB) pada Jumat kemarin di Istana Bogor, mendapatkan protes dari Koalisi Kemanusiaan untuk Papua. Mereka menilai pertemuan itu merupakan langkah pemerintah pusat melakukan politik pecah belah.

Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP), Anum Siregar, menilai pertemuan tersebut sebagai politik pecah karena suara MRP saat ini tengah terbelah soal isu Otsus dan DOB.

“Jakarta untuk kesekian kalinya melakukan politik pecah belah. Kami tidak mau terjebak apalagi memperruncing ketegangan diantara internal anggota MRP, " ujar Anum dalam keterangannya, Sabtu, 21 Mei 2022.

Anum juga menyatakan bahwa anggota MRP yang hadir tidak mendapatkan mandat ataupun surat tugas dari lembaga tersebut.

Dalam pertemuan itu, salah satu perwakilan MRP, Mathius Awoitauw mengatakan masyarakat Papua mendukung adanya Otonomi Khusus dan DOB. Bahkan menurut dia, hal ini merupakan keinginan masyarakat Papua sejak puluhan tahun lalu.

MRP pun telah membantah pernyataan Mathius tersebut. Menurut organisasi ini, masyarakat orang asli Papua memiliki banyak kekhawatiran dan keberatan atas rencana pembentukan DOB tersebut. MRP juga telah melayangkan gugatan terhadap revisi UU Otsus Papua kepada Mahkamah Konstitusi.

Anum menyatakan keberatan atas DOB dan Otsus ini sudah disampaikan ke Jokowi sejak akhir April 2022.

"Kami tetap fokus pada politik pecah belah oleh pemerintah pusat terhadap Papua dan Presiden Jokowi yang ingkar janji dengan pertemuan sebelumnya, yaitu sepakat untuk menghormati putusan MK,” kata Anum.

Sementara itu Aktivis Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Muhammad Azka Fahriza menilai pertemuan presiden Istana Bogor sebagai bentuk partisipasi kebijakan yang manipulatif. Ia menilai delegasi MRP dalam pertemuan tersebut jelas illegal dan dituding menjual tanah dan rakyat Papua.

Manajer Kampanye Amnesty International Indonesia, Nurina Savitri, mengingatkan bahwa rencana DOB mendapat protes luas dari masyarakat Papua. Salah satunya yang digelar pada tanggal 10 Mei 2022, masyarakat Papua menggelar unjuk rasa damai di berbagai titik di Papua dan di luar Papua.

“Atas protes ini, aparat gabungan TNI dan Polri mengerahkan kekuatan berlebihan untuk menghadapi para pengunjuk rasa. Bahkan, tujuh orang aktivis yang tengah berkumpul di kantor KontraS Papua sempat ditangkap dengan dugaan jeratan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)," kata Nurina.

Koalisi kembali menyampaikan bahwa rencana pemekaran DOB harus dikonsultasikan secara bermakna kepada orang asli Papua, dan juga kepada MRP sebagai lembaga negara resmi yang mewakili masyarakat adat Papua.

Koalisi pun melayangkan empat tuntutan kepada pemerintah. Pertama, pemerintah menerapkan prinsip partisipasi yang bermakna dalam mengambil setiap kebijakan terkait Papua. Kedua, menunda pembentukan DOB sampai partisipasi bermakna dari masyarakat Papua tercapai.

Ketiga, koalisi meminta pemerintahan Presiden Jokowi mendengarkan aspirasi dari seluruh komponen masyarakat orang asli Papua tentang Undang-Undang Otonomi Khusus dan DOB, bukan hanya mereka yang mendukung kebijakan pemerintah. Terakhir, menghormati hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi orang asli Papua.

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini. 






Jokowi Sebut Indonesia Butuh Dana Transisi Energi Rp 445 Triliun di KTT G7

11 menit lalu

Jokowi Sebut Indonesia Butuh Dana Transisi Energi Rp 445 Triliun di KTT G7

Presiden Jokowi berbicara tentang isu energi bersih dalam KTT G7 di Schloss Elmau, Jerman. Indonesia butuh investasi yang besar.


Jokowi Dijadwalkan Lakukan Pertemuan Bilateral dengan Kanselir Jerman dan Presiden Prancis

16 menit lalu

Jokowi Dijadwalkan Lakukan Pertemuan Bilateral dengan Kanselir Jerman dan Presiden Prancis

Presiden Jokowi akan menggelar pertemuan bilateral dengan lima pemimpin negara dalam KTT G7 di Jerman.


Jokowi Dirangkul Joe Biden di KTT G7, Tapi Tak Bertemu Bilateral

31 menit lalu

Jokowi Dirangkul Joe Biden di KTT G7, Tapi Tak Bertemu Bilateral

Presiden Jokowi sempat berbincang, bahkan terlihat tertawa, bersama Presiden Amerika Serikat Joe Biden di KTT G7.


Soal SHM Lahan Redistribusi Jokowi di Jasinga Dibatalkan Satgas BLBI, Ini Kata BPN Bogor

50 menit lalu

Soal SHM Lahan Redistribusi Jokowi di Jasinga Dibatalkan Satgas BLBI, Ini Kata BPN Bogor

BPN Kabupaten Bogor menjelaskan duduk perkara SHM lahan redistribusi di Jasinga yang dibagikan Jokowi lalu dibatalkan oleh Satgas BLBI.


Presiden Jokowi ke KTT G7, Naik Heli Barsama PM India Narendra Modi

2 jam lalu

Presiden Jokowi ke KTT G7, Naik Heli Barsama PM India Narendra Modi

Jokowi menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G7 ke-48 yang digelar di Schloss Elmau, Pegunungan Alpen Bavaria, Jerman.


Kata Istana soal Pesawat Jokowi Berputar di Perbatasan Turki Saat Menuju KTT G7

2 jam lalu

Kata Istana soal Pesawat Jokowi Berputar di Perbatasan Turki Saat Menuju KTT G7

Bey membenarkan pilot pesawat menahan laju pesawat Jokowi agar kedatangan rombongan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.


Marshanda Dilaporkan Hilang di Los Angeles, Sahabat Merasa Sikapnya Aneh

5 jam lalu

Marshanda Dilaporkan Hilang di Los Angeles, Sahabat Merasa Sikapnya Aneh

Sebelum dilaporkan menghilang di Los Angeles, Marshanda menunjukkan sikap tak biasa dan sempat menyebutkan nama Jokowi serta Joe Biden.


OPM Peringatkan Agar Wacana Pemekaran Provinsi di Papua Tidak Diteruskan

7 jam lalu

OPM Peringatkan Agar Wacana Pemekaran Provinsi di Papua Tidak Diteruskan

OPM memperingatkan agar wacana pemekaran provinsi di Papua dihentikan. Pemekaran tersebut dianggap sebagai pengambilan paksa tanah adat Papua.


Jokowi Hadiri KTT G7, Guru Besar UI Cerita Persaingan Negara Barat - Cina

8 jam lalu

Jokowi Hadiri KTT G7, Guru Besar UI Cerita Persaingan Negara Barat - Cina

Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Indonesia Evi Fitriani menjelaskan persaingan antara negara barat di G7 dan Cina, di tengah kunjungan Presiden Jokowi.


Sambut Jokowi di Jerman, Warga Indonesia: Tadi Kami Diajak Ngomong dan Foto

10 jam lalu

Sambut Jokowi di Jerman, Warga Indonesia: Tadi Kami Diajak Ngomong dan Foto

Para warga Indonesia yang berada di Jerman itu membawa Bendera Merah Putih berukuran kecil dan besar seraya bersorak di depan Jokowi.